Prancis Reformasi Parcoursup dan Tambah 15.000 Tempat Kuliah

Pemerintah Prancis merombak sistem penerimaan mahasiswa Parcoursup untuk merespons protes pelajar terkait transparansi seleksi, keterbatasan tempat kuliah, dan kenaikan biaya hidup. Menteri Pendidikan Tinggi Prancis Philippe Baptiste mengumumkan perubahan tersebut pada Senin (26/10/2026), dengan perbaikan awal mulai 2027 dan penggantian sistem secara menyeluruh pada 2028, dilansir dari Detikcom.

Kementerian Pendidikan Tinggi Prancis mencatat Parcoursup memproses pendaftaran sebanyak 1,05 juta orang pada 2026. Platform tersebut digunakan calon mahasiswa untuk mendaftar ke perguruan tinggi dan program pendidikan tinggi lainnya sekaligus menerima hasil seleksi.

Gelombang demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan juga menyoroti kepadatan ruang kelas, kekurangan tenaga pengajar, dan kebutuhan bantuan keuangan mahasiswa. Pemerintah merespons dengan menjanjikan perubahan mekanisme penerimaan, penambahan kapasitas pendidikan tinggi, serta pendanaan renovasi sekolah dan universitas.

Untuk penerimaan mahasiswa 2027, perguruan tinggi akan diwajibkan memublikasikan kriteria seleksi secara lebih terperinci. Parcoursup juga akan memberikan penjelasan atas penolakan, sementara institusi pendidikan harus menyampaikan alasan keputusan seleksi apabila diminta pelamar.

Pemerintah membentuk komite yang melibatkan pelajar dan guru untuk menyusun rekomendasi sistem pengganti Parcoursup. Rekomendasi tersebut ditargetkan rampung paling lambat akhir November, sedangkan perubahan yang membutuhkan dasar hukum baru akan diajukan melalui rancangan undang-undang.

Reformasi penuh baru dijadwalkan pada 2028 sehingga pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab pemerintahan penerus Presiden Emmanuel Macron. Macron tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga secara berturut-turut dalam pemilihan presiden 2027, sementara rancangan sistem pengganti masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Di luar perubahan penerimaan mahasiswa, pemerintah menjanjikan tambahan 15.000 tempat pendidikan tinggi selama 2027 dan 2028. Sebagian besar kapasitas baru itu akan dialokasikan untuk program vokasi dan teknis, sedangkan bantuan keuangan mahasiswa akan disesuaikan dengan inflasi mulai tahun akademik 2027.

Pemerintah juga berencana membatasi jumlah siswa di sejumlah kelas tahun pertama sekolah menengah atas menjadi maksimal 28 orang mulai 2027, dengan prioritas bagi sekolah yang melayani masyarakat kurang mampu. Selain membatalkan rencana pemangkasan posisi guru sekolah menengah, pemerintah menjanjikan 500 posisi tambahan.

Komitmen tersebut masih jauh di bawah tuntutan demonstran yang meminta tambahan 250.000 tempat kuliah. Pemerintah juga mengusulkan pinjaman berbunga rendah hingga 4 miliar euro untuk membantu pemerintah daerah merenovasi sekolah sampai 2030, serta menyiapkan dana 1 miliar euro untuk renovasi universitas hingga 2029.

Demonstrasi pada 17 Oktober menjadi salah satu gelombang aksi terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Aksi yang menyoroti pendanaan pendidikan dan biaya hidup itu diwarnai pembakaran benda di jalan, penjarahan toko, bentrokan dengan polisi, serta perusakan gedung publik.

Di Marseille, demonstran sempat menerobos balai kota. Sementara itu, Balai Kota Limoges yang berasal dari abad ke-19 mengalami kebakaran hingga atap dan menara jamnya runtuh. Rangkaian demonstrasi tersebut menyebabkan sekitar 2.400 orang ditangkap, meskipun ratusan ribu peserta lainnya mengikuti aksi secara damai.

Setelah bertemu Perdana Menteri Sébastien Lecornu pada Senin (26/10/2026), perwakilan dua kelompok pelajar sekolah menengah menyambut sebagian konsesi pemerintah, tetapi meminta demonstrasi tetap dilanjutkan. Nathanaël Combary dari kelompok Renouveau Lycéen menyatakan bahwa sejumlah tuntutan telah mendapat tanggapan.

Combary menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum mencakup seluruh tuntutan pelajar dalam pertemuan dengan pemerintah.

"Kami telah berhasil mengakomodasi sebagian tuntutan para siswa. Saya menekankan kata 'sebagian'," ujar Nathanaël Combary dari kelompok pelajar Renouveau Lycéen.

Clément Vieillot dari kelompok Mouvement Cachan 94 menilai bantuan pemerintah belum sebanding dengan kebutuhan yang diajukan para demonstran. Perbedaan antara tuntutan tambahan 250.000 tempat kuliah dan janji pemerintah sebanyak 15.000 tempat menjadi salah satu pokok keberatan kelompok tersebut.

"Kami hanya menerima remah-remah dibandingkan dengan apa yang kami minta," ujar Clément Vieillot dari kelompok Mouvement Cachan 94.

Pada demonstrasi nasional akhir pekan, pemerintah memperkirakan jumlah peserta mencapai 410.000 orang, sedangkan penyelenggara menyebut hampir 800.000 orang ikut serta. Aparat mengerahkan 70.000 personel polisi dan gendarmerie untuk mengantisipasi kerusuhan, sementara Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan 1.435 orang ditangkap terkait demonstrasi akhir pekan tersebut.

Presiden Emmanuel Macron juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah memenuhi tuntutan pelajar ketika mengunjungi Marseille pada Senin. Ia meminta kabinet menanggapi persoalan yang mendasari gerakan protes tersebut.

"Saya telah meminta pemerintah untuk menanggapi tuntutan yang sah dan menjadi akar gerakan protes ini," ujar Presiden Emmanuel Macron.

Macron dan pemerintahan berhaluan tengah yang dipimpinnya sebelumnya menghadapi kritik karena dinilai tidak segera menanggapi keluhan pelajar sejak aksi blokade sekolah menengah dimulai pada pertengahan September.