Demonstrasi Prancis Meluas Akibat Krisis Pendidikan dan Biaya Hidup

Ketimpangan pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, dan tekanan ekonomi memicu demonstrasi besar di Prancis. Pada Sabtu (17/10/2026), ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota, termasuk Paris, dalam aksi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, dan serikat pekerja, dilansir dari Detikcom.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat 550.000 demonstran dalam aksi tersebut. Sementara itu, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang.

Sebagian besar demonstrasi berlangsung damai. Namun, di sejumlah lokasi terjadi pembakaran gedung bersejarah, penjarahan toko, serta bentrokan dengan polisi yang menarik perhatian masyarakat internasional.

Gelombang aksi ini bermula pada September 2026, ketika siswa sekolah menengah di pinggiran utara Paris memprotes kekurangan guru dan buruknya fasilitas belajar. Gerakan tersebut kemudian meluas ke Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Lille, dan Marseille.

Pada 17 Oktober 2026, tuntutan pelajar bertemu dengan aspirasi serikat pekerja yang menentang kenaikan biaya hidup dan ketidaksetaraan ekonomi. Pendukung gerakan rompi kuning yang muncul pada 2018 juga bergabung dalam demonstrasi tersebut.

Emile Chabal, profesor sejarah kontemporer di Universitas Edinburgh, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan menjadi faktor yang mendorong gerakan tersebut.

"Gerakan itu didorong oleh tekanan finansial dan rasa tidak puas terhadap 'sistem presidensial Prancis'," kata Emile Chabal, dikutip dari Al Jazeera.

Keluhan para pelajar tidak terbatas pada jumlah pengajar. Mereka juga menyoroti ukuran kelas, kondisi bangunan, kepadatan jadwal belajar, dan mekanisme penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi yang dianggap tidak adil.

Dalam sistem pendidikan menengah yang melayani siswa berusia 15 hingga 18 tahun, para pelajar menginginkan kelas dengan jumlah murid lebih sedikit, tenaga pengajar yang mencukupi, serta fasilitas sekolah yang lebih layak.

Masalah lain muncul dalam proses seleksi menuju pendidikan tinggi. Sistem tersebut dilaporkan menyebabkan 126.000 pelamar tidak memperoleh tempat pada 2026, termasuk banyak calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Rangkaian persoalan tersebut memperluas tuntutan dari lingkungan sekolah menjadi isu ketimpangan sosial, pengurangan investasi publik, dan hak-hak demokrasi.

"Mereka tidak ingin berperang; mereka menginginkan masa depan yang berbeda," ujar Donatella della Porta, sosiolog dan ilmuwan politik di Italia, kepada Al Jazeera.

Kesenjangan fasilitas dan tenaga pendidikan

Laporan The Guardian menggambarkan pendidikan Prancis sebagai salah satu sistem yang memiliki ketimpangan besar dibandingkan negara-negara maju lainnya. Kekurangan guru telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sejumlah distrik mengalami kekosongan tenaga pengajar selama berbulan-bulan.

Dampaknya terlihat dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Kantor Audit Nasional Prancis, hampir 10 persen jam pelajaran di sekolah menengah negeri tidak terlaksana selama tahun ajaran 2024-2025.

Sekolah di kawasan pendidikan prioritas yang melayani masyarakat kurang mampu menghadapi dampak kekurangan guru secara signifikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap pendidikan yang memadai tidak dirasakan secara merata.

Kekurangan tenaga pendukung juga terjadi di lingkungan sekolah. Pada awal 2022, otoritas pendidikan Créteil melaporkan kekurangan 60 perawat sekolah dan 20 pekerja sosial.

Di Seine-Saint-Denis, wilayah termiskin di daratan Prancis, dua pertiga posisi dokter sekolah masih kosong pada 2023. Kekurangan tenaga tersebut menambah persoalan layanan yang dibutuhkan para siswa.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi sejumlah bangunan sekolah dilaporkan memprihatinkan. Beberapa fasilitas mengalami kerusakan berat, sementara air minum di lokasi tertentu tidak aman akibat kontaminasi bakteri.

Siswa juga melaporkan keberadaan tikus dan kecoa, toilet yang tidak terawat, serta sebuah kasus tangki septik yang meluap ketika hujan. Gangguan listrik dan kekurangan perabotan turut memperburuk lingkungan belajar.

Masalah bangunan juga berkaitan dengan suhu ruang kelas. Insulasi yang buruk membuat sejumlah ruangan bersuhu di bawah 14 derajat Celsius pada musim dingin dan mencapai 40 derajat Celsius pada musim panas.

Penanganan demonstrasi menuai sorotan

Ketegangan antara demonstran dan aparat meningkat selama aksi berlangsung. Sejumlah remaja yang datang untuk menyampaikan tuntutan mengenai pendidikan justru mengalami kekerasan di tengah situasi yang tidak terkendali.

Menurut laporan sumber, pemerintah menggunakan pendekatan yang tercantum dalam Panduan Operasional tentang Kekerasan Perkotaan untuk menangani demonstrasi. Pendekatan tersebut digambarkan memperlakukan siswa sebagai ancaman internal yang perlu dinetralisir.

Pada 8 Oktober, sebanyak 6.877 orang dilaporkan telah ditahan polisi. Sekitar 80% dari mereka merupakan anak-anak.

Human Rights Watch melaporkan dua kasus cedera serius yang dialami remaja selama demonstrasi. Seorang anak berusia 15 tahun kehilangan tangannya akibat granat kejut polisi, sedangkan seorang anak berusia 14 tahun mengalami rahang hancur setelah terkena tabung gas air mata yang ditembakkan dari jarak dekat.

Human Rights Watch mengecam penggunaan kekuatan berlebihan terhadap anak-anak, terutama karena sebagian besar aksi demonstrasi berlangsung damai.

Guya Accornero, spesialis gerakan sosial di Institut Universitas Lisbon, turut menyoroti tindakan aparat terhadap kaum muda yang menyampaikan tuntutan melalui aksi tanpa gangguan besar.

"Kaum muda juga telah mengalami penindasan brutal ketika menggunakan taktik (aksi) yang tidak mengganggu," kata Guya Accornero.

Meluasnya demonstrasi memperlihatkan hubungan antara persoalan pendidikan dan tekanan sosial yang lebih luas di Prancis. Tuntutan mengenai ketersediaan guru, kelayakan fasilitas sekolah, kesempatan melanjutkan pendidikan, serta biaya hidup menjadi bagian dari keresahan yang mendorong masyarakat turun ke jalan.