Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla dan Usulkan Pencabutan 23 Izin

Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, kepolisian mengusulkan pencabutan izin terhadap 23 perusahaan dan menetapkan 245 orang sebagai tersangka perorangan. Informasi tersebut disampaikan pada Kamis (29/10/2026), dilansir dari Nasional.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Asep Safrudin, menjelaskan bahwa penetapan tersangka korporasi menyasar badan usaha yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Dari 20 korporasi tersebut, empat perusahaan berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, sedangkan 16 lainnya merupakan milik warga Indonesia.

Asep menegaskan bahwa proses hukum tersebut secara khusus menyasar badan usaha, bukan individu.

"Kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi. Ini bukan perorangan, tapi 20 tersangka korporasi," ujar Asep Safrudin, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Selain penetapan tersangka, Polri mengajukan pencabutan izin terhadap 23 perusahaan yang dinilai memenuhi sejumlah indikator pelanggaran. Indikator tersebut mencakup kebakaran berulang di lahan perusahaan, sumber api dari dalam wilayah konsesi, serta fasilitas pencegahan kebakaran yang tidak memadai.

Asep menjelaskan bahwa kejadian kebakaran yang berulang menjadi salah satu dasar pengusulan pencabutan izin. Ia mengaitkan pertimbangan tersebut dengan ketentuan Pasal 82C UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Jadi di perusahaan-perusahaan tersebut itu bukan hanya satu kali, terjadi berulang kebakarannya," jelas Asep Safrudin.

Selain frekuensi kebakaran, penyidik mempertimbangkan lokasi awal api dan kecukupan sarana serta prasarana untuk mencegah kebakaran di wilayah konsesi perusahaan.

"Jadi ada 23 korporasi yang kami ajukan untuk pencabutan izin," tegas Asep Safrudin.

Dalam penanganan perkara karhutla di berbagai daerah, Polri juga mencatat 287 laporan polisi yang menjadi dasar penanganan kasus. Dari perkara tersebut, sebanyak 245 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan, berdasarkan keterangan Asep.

Ia menyampaikan jumlah tersangka individu yang ditetapkan oleh jajaran kepolisian daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh polda-polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 245 tersangka," jelas Asep Safrudin.

Polri juga mencatat 97 laporan terkait perkara korporasi yang telah memasuki tahap penyelidikan. Namun, kepolisian belum merinci identitas 20 korporasi yang menjadi tersangka maupun nama 23 perusahaan yang diusulkan untuk dicabut izinnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka karhutla. Tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang beroperasi di Kalimantan, berdasarkan pernyataannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).

Suyudi menyampaikan bahwa penyidikan terhadap sejumlah korporasi masih berlangsung ketika ia memberikan keterangan tersebut.

"Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi. Tiga di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses," kata Suyudi Ario Seto, Kapolri.

Pada Senin (19/10/2026), Suyudi juga mengungkapkan bahwa penyidik tengah menelusuri dugaan keterlibatan pihak asing dalam perkara karhutla korporasi. Saat itu, Polri menangani 98 laporan polisi terkait kasus tersebut dan memilah perkara yang diduga melibatkan pihak asing.

Dalam keterangannya seusai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Suyudi menegaskan adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam penyidikan.

"Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing," kata Suyudi Ario Seto.

Ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan negara tetangga, Suyudi membenarkan bahwa kemungkinan tersebut masuk dalam penelusuran kepolisian.

"Iya, ada negara tetangga," ujar Suyudi Ario Seto.