Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Kebakaran Lahan

Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka atas kebakaran yang mencakup 29.168,78 hektare lahan. Empat perusahaan di antaranya merupakan penanaman modal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, dilansir dari Nasional.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Asep Safrudin, menyampaikan penetapan tersebut merupakan hasil penanganan 104 laporan polisi terkait karhutla. Ia mengungkapkan perkembangan perkara itu dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Humas Polda Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026).

Empat perusahaan asing yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT HKI dan PT AI asal Singapura, PT RKA asal Malaysia, serta PT API asal Korea Selatan. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Enam belas perusahaan domestik tersebut terdiri atas PT BOS, PT AER, PT SKM, PT WLJ, PT SAE, PT BSLT, PT CGUK, PT FSL, PT BPK, PT PW, PT BWL, PT MIB, PT STP, PT JMS, PT RAS, dan PT MAS.

Asep menjelaskan jumlah korporasi yang berstatus tersangka masih dapat bertambah seiring berlanjutnya penyidikan. Polri juga menerapkan ketentuan pidana lingkungan hidup terhadap perusahaan yang diproses dalam perkara tersebut.

“Terhadap korporasi, kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektare dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi,” ujar Asep Safrudin, Kabareskrim Mabes Polri.

Dalam perkara ini, Polri menyangkakan Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kesengajaan maupun kelalaian serta pembakaran lahan, dengan ancaman pidana sesuai pasal dan dampak perbuatannya.

Selain proses pidana, Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi. Menurut keterangan kepolisian, rekomendasi itu mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk kebakaran berulang di lahan perusahaan, sumber api yang berasal dari dalam wilayah konsesi, fasilitas pencegahan kebakaran yang tidak memadai, serta luas lahan terbakar yang melebihi 500 hektare.

Polri juga menelusuri asal modal perusahaan yang terlibat dalam penanganan perkara karhutla. Dari 97 korporasi yang disebut dalam proses penyidikan, terdapat 22 perusahaan penanaman modal asing dan 75 korporasi dengan penanaman modal dalam negeri.

Menurut data yang disampaikan Polri, 22 perusahaan asing tersebut terdiri atas delapan perusahaan asal Malaysia, sembilan dari Singapura, dua dari Inggris, serta masing-masing satu dari China, Jepang, dan Korea Selatan.

Untuk perkara karhutla yang melibatkan individu, Polri telah menangani 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Dalam penanganan perkara tersebut, kepolisian menetapkan 245 orang sebagai tersangka.

Penegakan hukum juga dilakukan Kementerian Kehutanan melalui koordinasi dengan Polri. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan penanganan kasus dilakukan melalui penyelidikan bersama maupun secara terpisah.

“Prinsipnya apa yang disampaikan Pak Kabareskrim tadi dalam konteks penegakan hukum kehutanan, juga kami terus secara kolaboratif baik penyelidikan bersama maupun secara terpisah juga melakukan penegakan hukum kehutanan terkait dengan kebakaran hutan,” kata Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Dwi menyebut Kementerian Kehutanan terus berkoordinasi dengan Polri selama proses penyelidikan dan menjalin koordinasi dengan kejaksaan untuk mendukung penuntutan. Kementerian juga berkomitmen menuntaskan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam akibat karhutla.