Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla di Indonesia

Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Empat perusahaan di antaranya merupakan penanaman modal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026), Polri menyatakan penyidikan masih berjalan dan jumlah tersangka korporasi berpotensi bertambah.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, penyidik menangani 104 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan korporasi. Total luas lahan terbakar dalam perkara-perkara tersebut mencapai 29.168,78 hektare.

Asep menegaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya menyasar individu, tetapi juga badan usaha yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran. Penetapan tersangka korporasi dilakukan berdasarkan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan.

Dalam keterangannya, Asep menyampaikan, "Jadi selain oleh perorangan, tindakan kebakaran hutan dan lahan itu juga disebabkan oleh korporasi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa ada juga korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan ini," kata Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.

Menurut data yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, empat perusahaan penanaman modal asing yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI. CNN Indonesia merinci luas lahan terbakar yang dikaitkan dengan masing-masing perusahaan tersebut.

PT HKI, yang tercatat sebagai perusahaan penanaman modal asing dari Singapura, dikaitkan dengan lahan terbakar seluas 987 hektare. PT AI, juga dari Singapura, memiliki luasan 421 hektare, sedangkan PT RKA dari Malaysia dikaitkan dengan 2.157 hektare.

Adapun PT API, yang disebut sebagai perusahaan penanaman modal asing dari Korea Selatan, dikaitkan dengan lahan terbakar seluas 351 hektare. Data tersebut merupakan rincian yang dilaporkan CNN Indonesia mengenai empat perusahaan asing yang menjadi tersangka.

Asep menjelaskan, "Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 4 korporasi yang merupakan PMA (penanaman modal asing) dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Korporasi tersebut adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI," ujar Asep Safrudin.

Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Daftar yang disampaikan CNN Indonesia mencakup PT BOS, PT AER, PT SKM, PT WLJ, PT SAE, PT BSLT, PT CGUK, PT FSL, PT BPK, PT PW, PT BWL, PT MIB, PT STP, PT JMS, PT RAS, dan PT MAS.

Dalam penyidikan, polisi menduga kebakaran terjadi akibat tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup, ancaman terhadap kesehatan manusia, serta terbakarnya lahan.

Asep menerangkan, "Modus operandi yang dilakukan para tersangka korporasi antara lain: baik secara sengaja ataupun lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, bahaya kesehatan manusia, dan terbakarnya lahan," jelas Asep Safrudin.

Para tersangka korporasi disangkakan melanggar Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan keterangan Polri yang dikutip kedua media, ancaman pidananya disebut berkisar tiga hingga lima tahun penjara, disertai denda Rp3 miliar sampai Rp15 miliar.

Asep menyatakan, "Jumlah tersangka korporasi akan terus berkembang sejalan dengan proses-proses penyidikan yang sedang kami laksanakan, sehingga nanti bisa saja korporasi ini terus bertambah untuk hasil daripada penyidikan tersebut," terang Asep Safrudin.

Besarnya dampak karhutla juga menjadi sorotan dalam laporan Kompas.com yang terbit sehari sebelumnya. Mengutip data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), laporan tersebut menyebut 74 persen titik panas di Kalimantan pada 2026 berada di wilayah konsesi perusahaan, termasuk perkebunan, kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, hak guna usaha, dan pertambangan.

Laporan Kompas.com juga mengutip data Auriga Nusantara yang mencatat sedikitnya 637 ribu hektare lahan terbakar hingga Agustus 2026. Angka itu mencakup gambaran kebakaran secara lebih luas, berbeda dari 29.168,78 hektare yang tercatat dalam laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi.

Penyidikan terhadap 20 korporasi tersebut masih berlangsung. Polri belum menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring pengembangan perkara dan pemeriksaan bukti terkait kebakaran hutan dan lahan.