Bambang Desak Polri Buktikan Keterlibatan Asing dalam Karhutla

Polri diminta membuktikan dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum menetapkan pertanggungjawaban pidana. Bambang menilai penyidik perlu mengidentifikasi individu maupun korporasi yang terlibat beserta bukti tindak pidananya, menyusul pengusutan puluhan laporan dan penetapan sejumlah perusahaan sebagai tersangka.

Dilansir dari Nasional, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menyatakan Polri tengah menyidik 98 laporan polisi terkait karhutla korporasi. Penyidik masih memilah perkara yang diduga melibatkan pihak asing dan perkara yang tidak terkait dengan pihak asing.

Dalam perkembangan hingga Rabu (21/10/2026), Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla. Menurut Suyudi, tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berada di Kalimantan.

Bambang menekankan pentingnya pengungkapan identitas pihak yang diduga terlibat agar pernyataan mengenai keterlibatan asing memiliki dasar hukum yang kuat.

"Karena itu, pernyataan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan mengungkap siapa pelaku, baik perorangan maupun korporasi, yang dimaksud sebagai pihak asing tersebut agar tidak menjadi blunder dan preseden negatif bagi Kapolri," ujar Bambang kepada Kontan, Kamis (22/10/2026).

Menurut Bambang, penyidikan terhadap perusahaan PMA harus berorientasi pada pembuktian tindak pidana, bukan sekadar status kepemilikan modal asing. Penyidik perlu menelusuri pemegang saham, pemilik manfaat akhir, direksi, komisaris, serta pihak yang mengambil keputusan operasional di lapangan.

Pembuktian juga harus mencakup penyebab kebakaran dan hubungan antara tindakan atau kelalaian pihak tertentu dengan terjadinya karhutla. Bukti yang dapat ditelusuri meliputi citra satelit, data titik panas, keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen konsesi, transaksi keuangan, serta komunikasi dan instruksi operasional perusahaan.

Bambang turut menyoroti tantangan penyidikan terhadap pihak yang berada di luar negeri. Kepemilikan saham atau penyertaan modal tidak secara otomatis membuktikan tanggung jawab pidana seseorang karena penyidik tetap harus membuktikan peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana.

Proses lintas negara juga menghadapi batas yurisdiksi. Polri tidak dapat secara sepihak menggeledah kantor, menyita dokumen, memeriksa rekening, atau memaksa seseorang di negara lain memberikan keterangan.

Untuk memperoleh bukti dari luar negeri, penyidik memerlukan kerja sama penegakan hukum antarnegara, termasuk melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Mekanisme tersebut diperlukan untuk menelusuri pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bambang menilai keberhasilan penanganan perkara karhutla tidak cukup diukur dari jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga perlu mengungkap pengambil keputusan dan membuktikan peran masing-masing pihak agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada badan usaha.

Sebelumnya, Suyudi menyampaikan dugaan keterlibatan pihak asing saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).

"Memang ada keterlibatan pihak asing, ada keterlibatan pihak asing," ujar Suyudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan negara tetangga, Suyudi membenarkan adanya dugaan tersebut. Namun, ia belum mengungkap negara asal maupun identitas perusahaan yang diduga terlibat.

"Ya, ada negara tetangga," lanjut Suyudi.

Pada Rabu (21/10/2026), Suyudi kembali memberikan keterangan mengenai perkembangan penyidikan dan jumlah korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami sudah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan PMA, sementara yang lainnya masih dalam proses," ujar Suyudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).