Polri Imbau Demo BEM UI di Bundaran HI Berjalan Damai

Polri mengimbau mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai menjelang demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa kepolisian menghormati kebebasan berpendapat sekaligus mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi.

Johnny menyampaikan imbauan tersebut saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa, 27 Oktober 2026. Ia mengatakan Polri akan mengutamakan pelayanan yang humanis melalui komunikasi dan pendekatan persuasif selama masyarakat menyampaikan pendapat.

Johnny menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak warga negara yang harus dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain. Menurut dia, kritik dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Johnny mengajak masyarakat menjaga suasana tetap kondusif selama menyampaikan aspirasi.

"Polri menghormati setiap aspirasi masyarakat. Kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Mari sampaikan aspirasi secara damai, jaga ruang publik bersama, dan jangan mudah terprovokasi," ujar Johnny.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan memastikan hak setiap warga tetap terpenuhi. Pendekatan persuasif, menurut Johnny, menjadi bagian dari upaya kepolisian mendukung penyampaian aspirasi secara tertib.

Dalam keterangannya, Johnny mengingatkan bahwa pelaksanaan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pendapat, tetapi juga penghormatan terhadap perbedaan.

"Demokrasi bukan hanya tentang keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan dalam menghormati perbedaan. Polri bersama masyarakat, mari kita jaga agar aspirasi tersampaikan, pelayanan berjalan baik, dan kehidupan bermasyarakat tetap aman serta damai," imbuh Johnny.

Sementara itu, BEM UI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar konsolidasi di Selasar Pusgiwa Kampus UI, Depok, pada Senin malam, 26 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan demonstrasi sekaligus forum untuk menghimpun keresahan masyarakat setelah aksi pada 20 Oktober 2026.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut membahas strategi demonstrasi dan pengumpulan aspirasi masyarakat yang dinilai belum mendapat perhatian pemerintah.

"Sebelum kita bisa berembuk mengenai rencana dan strategi aksi, kita terlebih dahulu perlu menampung kemarahan-kemarahan, keresahan-keresahan dari rakyat yang selama ini mungkin tertutupi ya. Nah itu harus menjadi satu rangkaian yang lengkap," ujar Namora.

Menurut Namora, penyelenggara juga membahas konsep aksi yang melibatkan beragam kelompok masyarakat. BEM UI berharap demonstrasi tersebut tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Namora menjelaskan bahwa lokasi demonstrasi direncanakan menjadi ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi, dengan kegiatan yang tidak terbatas pada orasi.

"Kita akan merembukkan rencana-rencana bagaimana cara menjadikan titik aksi sebagai ruang untuk rakyat. Jadi dia tuh tidak terpusat dan tidak ada penokohan," jelas Namora.

BEM UI menyiapkan lima kelompok tuntutan yang mencakup lingkungan, ekonomi, pendidikan dan layanan dasar, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Di bidang lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan serta bencana ekologis lainnya. Namora menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan belum ditetapkannya status tersebut.

"Kita tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui hal tersebut," ucap Namora.

Dalam bidang ekonomi, BEM UI meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat. Mereka juga mendesak penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program-program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Untuk pendidikan dan layanan dasar, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses layanan. Namora menyebut keresahan pelajar terhadap persoalan pendidikan juga terlihat dalam aksi-aksi di Eropa.

"Itu masalah yang besar dan mungkin kita bisa benchmarking dari banyak aksi-aksi yang terjadi di Eropa sana yang timbul gara-gara keresahan dari kaum pelajar," imbuh Namora.

Pada sektor hukum dan tata kelola pemerintahan, BEM UI mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namora turut menyoroti sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilainya bermasalah.

"Masih ada Undang-Undang TNI, masih ada KUHP, masih ada undang-undang misalnya P2SK yang jelas sekali itu bentuk-bentuk autocratic legalism atau legislasi untuk kekuasaan," kata Namora.

Adapun dalam bidang HAM dan demokrasi, BEM UI menuntut perlindungan kebebasan berpendapat serta menyoroti kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Namora juga menyampaikan klaim mengenai penahanan politik, kriminalisasi, dan militerisasi di sejumlah wilayah.

"Masih ada ribuan teman-teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman-teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan juga desa-desa dan kota-kota yang menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil," ujar Namora.