Dudung Serukan Kritik Santun Saat Mahasiswa Sampaikan Lima Tuntutan

Kebebasan berpendapat dan tuntutan perbaikan kebijakan publik menjadi sorotan pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dudung mengingatkan masyarakat agar menyampaikan kritik dengan bertanggung jawab, sementara Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar demonstrasi di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), dengan membawa lima tuntutan kepada pemerintah, dilansir dari Nasional.

Dudung menilai kritik masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi penyampaiannya harus tetap menghormati hukum dan hak orang lain. Ia juga mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi permusuhan atau konflik di tengah masyarakat.

Dalam keterangan tertulis pada Selasa (20/10/2026), Dudung menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang perlu dijaga bersama.

"Demokrasi membutuhkan suara rakyat. Kritik yang jujur dan gagasan yang segar adalah energi bagi kemajuan bangsa. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus kita jaga bersama," kata Dudung.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut menyatakan masyarakat dapat menyampaikan kritik secara tegas tanpa menghina atau merendahkan pihak lain. Menurut dia, perbedaan pandangan tidak seharusnya merusak hubungan antarmasyarakat.

"Kita boleh berbeda, tetapi tidak harus bermusuhan. Kita boleh mengkritik dengan keras, tetapi tidak perlu menghina. Kita boleh tidak setuju, tetapi tetap harus menghormati," ujar Dudung.

Dudung juga menyoroti etika berkomunikasi di media sosial. Ia mengingatkan bahwa ruang digital merupakan bagian dari ruang publik sehingga setiap pernyataan yang disampaikan dapat menimbulkan konsekuensi bagi penggunanya.

"Media sosial justru merupakan ruang publik yang sangat luas. Karena itu, setiap kata yang kita tulis menjadi tanggung jawab dan memiliki konsekuensi. Kebebasan kita tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum, agar hak kita tidak menjadi alasan untuk merampas hak orang lain," kata Dudung.

Selain menjaga etika komunikasi, Dudung meminta masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ia menilai klarifikasi diperlukan untuk mencegah informasi keliru memicu kesalahpahaman.

Dalam pesannya mengenai persatuan, Dudung mengingatkan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan kelompok dan golongan, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia adalah bangsa yang besar karena mampu hidup dalam perbedaan. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah persaudaraan. Jangan biarkan satu unggahan merusak kebinekaan yang kita bangun dan jaga bersama," ujar Dudung.

Dudung kembali menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik selama dilakukan dengan akal sehat serta tanggung jawab sebagai warga negara.

"Silakan bersuara, silakan mengkritik, silakan berbeda pendapat. Namun, mari kita lakukan semuanya dengan akal sehat, hati yang baik dan tanggung jawab sebagai warga negara. Karena Indonesia tidak membutuhkan rakyat yang diam," tegas Dudung.

Sementara itu, Komite Sadar menggelar demonstrasi di dua lokasi di Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan membawa lima tuntutan yang mencakup lingkungan, ekonomi, demokrasi, hukum, serta pelayanan publik.

Tuntutan pertama adalah penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional. Mahasiswa juga meminta jaminan dan pemulihan kesehatan warga, penegakan hukum terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab, serta pencabutan izin perusahaan terkait.

Tuntutan kedua berkaitan dengan perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Ketiga, mahasiswa meminta penghentian pembatasan kebebasan berpendapat.

Tuntutan keempat adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adapun tuntutan kelima mencakup penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta pemerataan akses bagi masyarakat.