BEM UI Gelar Demonstrasi Indonesia Sadar di Bundaran HI

Momentum peringatan Sumpah Pemuda ke-98 di Jakarta diwarnai rencana demonstrasi lintas kelompok masyarakat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa, buruh, petani, dan elemen masyarakat sipil berencana menggelar aksi bertajuk Indonesia Sadar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional, dilansir dari Nasional.

Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama, meliputi penanganan persoalan lingkungan, pembenahan kebijakan ekonomi, perbaikan pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. BEM UI juga menyoroti pemenuhan janji pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan menjelaskan, demonstrasi dirancang sebagai ruang bersama bagi beragam kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hal tersebut disampaikannya dalam konsolidasi aksi Indonesia Sadar di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, pada Senin malam, 26 Oktober 2026.

Namora menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dibatasi bagi mahasiswa, tetapi juga melibatkan kelompok pekerja dan masyarakat lainnya.

“Pelaksanaan aksi di tanggal 28 di Bundaran HI nanti, itu tidak hanya menjadi tempat aksi bagi mahasiswa semata, tapi juga jadi tempat aksi bagi mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh unsur-unsur rakyat,” ujar Namora Siahaan, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026.

Konsolidasi tersebut menjadi forum untuk menampung keresahan masyarakat dan menyusun strategi pelaksanaan demonstrasi. BEM UI ingin menghadirkan ruang partisipasi yang inklusif dan aman, sekaligus membahas bentuk kegiatan yang dapat dilakukan selama aksi.

Namora menjelaskan, perencanaan kegiatan dilakukan bersama agar lokasi demonstrasi tidak dikuasai satu tokoh atau kelompok tertentu.

“Kita akan merembukkan rencana-rencana bagaimana cara menjadikan titik aksi sebagai ruang untuk rakyat. Jadi dia tuh tidak terpusat dan tidak ada penokohan,” jelas Namora Siahaan.

Lima tuntutan yang disiapkan mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem; pembenahan kebijakan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial; penurunan biaya pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan; pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan; serta perlindungan HAM dan ruang sipil.

Selain mempersiapkan tuntutan, peserta konsolidasi membahas kemungkinan langkah lanjutan jika pemerintah tidak memberikan tanggapan substantif. Namora menyebut pembangkangan sipil atau civil disobedience sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk mengawal tuntutan masyarakat setelah demonstrasi.

Kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut melatarbelakangi rencana aksi tersebut. Menjelang dua tahun masa pemerintahan, Namora menilai sejumlah janji kampanye, khususnya mengenai penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, belum terpenuhi sesuai harapan.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan bahwa pihak kepolisian masih membahas rencana demonstrasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan melalui pesan singkat pada Selasa, 27 Oktober 2026.

“Mohon waktu, lagi dibahas,” ujar Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya.

Hingga informasi tersebut disusun, kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar Bundaran HI selama demonstrasi berlangsung.