Pemerintah Siapkan Perpres untuk Atur Saham dan Utang Whoosh

Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pengalihan kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan sekaligus menangani kewajiban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Rancangan aturan ini mencakup pengelolaan proyek secara menyeluruh, pembagian tanggung jawab antarpihak, serta keberlanjutan operasional kereta cepat. Pemerintah belum mengumumkan mekanisme final pembayaran utang, sumber pendanaan, ataupun jadwal penyelesaian pengalihan saham.

Evita menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan dasar hukum untuk memastikan proses pengalihan kepemilikan memiliki kepastian dan pengelolaan proyek dapat berlanjut secara terintegrasi.

"Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah cq Kementerian Keuangan," ujar Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Penyusunan rancangan tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Aturan itu juga diarahkan untuk memperjelas hak, kewajiban, dan pembagian peran setiap pihak.

Evita menyatakan bahwa penyelesaian kewajiban keuangan menjadi bagian dari cakupan regulasi yang sedang disusun, bukan sekadar pengalihan kepemilikan saham.

"Di dalam Perpres ini juga nanti akan meliputi penyelesaian kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh secara menyeluruh dan hati-hati," jelas Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah menginginkan proses pengalihan disertai tata kelola yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberlangsungan layanan kepada masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tersebut.

"Sehingga pada saat nanti proses pengalihan saham PSBI ini berjalan, itu akan dilanjutkan dengan pengelolaan yang baik, prudent, efektif, terintegrasi, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan lebih berjalan dengan terjamin lagi," tandas Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Dalam penjelasan terpisah pada konferensi pers yang sama, Evita kembali menegaskan bahwa landasan hukum pengalihan saham diperlukan untuk menjaga keberlanjutan proyek.

"Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah cq Kemenkeu," ujar Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Pemerintah juga menempatkan kesinambungan layanan dan kesehatan fiskal sebagai dua pertimbangan utama. Kewajiban proyek harus dikelola secara terukur agar tidak mengganggu kemampuan APBN maupun operasional Whoosh.

"Sehingga pada saat proses pengalihan saham PSBI berjalan akan dilanjutkan pengelolaan yang baik prudent efektif dan terintegrasi akuntabel sesuai dengan ketentuan Kereta Cepat Jakarta-Bandung lebih berjalan dengan terjamin lagi," jelas Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

PSBI merupakan perusahaan yang mewakili konsorsium Indonesia dalam kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Menurut laporan Reuters yang dimuat Kontan pada 9 Oktober 2026, konsorsium Indonesia memiliki 60 persen saham operator, sedangkan 40 persen sisanya dikuasai konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd.

Pengalihan saham sebelumnya ditargetkan berlangsung pada 15 September 2026, tetapi belum terealisasi sesuai jadwal. Kontan melaporkan bahwa perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan turut menunda rencana tersebut, sementara pemerintah belum menetapkan target waktu baru.

Dalam perkembangan yang dilaporkan pada September 2026, proses pengalihan masih membutuhkan uji tuntas atau due diligence serta penilaian nilai saham. Kajian juga mencakup aspek keuangan, bisnis, operasional, dan hukum untuk menjaga kelangsungan layanan.

Proyek Whoosh bernilai US$ 7,3 miliar dan membentang sepanjang 142 kilometer dari Jakarta hingga Bandung. Kereta cepat tersebut mulai beroperasi pada 2023, tetapi operator menghadapi tantangan pembayaran pinjaman bank di tengah jumlah penumpang yang belum mencapai target, menurut laporan Reuters yang dikutip Kontan.

Pemerintah sebelumnya juga membahas kemungkinan penggunaan entitas khusus di bawah Kementerian Keuangan atau Special Mission Vehicle untuk menangani kewajiban proyek. Namun, hingga 9 Oktober 2026, pemerintah belum mengonfirmasi skema tersebut sebagai keputusan final maupun merinci mekanisme penyelesaian utang.