DJP Batasi Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Direktorat Jenderal Pajak DJP menghadapi sorotan terkait kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% melalui KEP-239/PJ/2026 yang berlaku 8 Oktober 2026. Ariawan Rahmat dari IEF Research Institute menilai kebijakan itu perlu dibatasi agar tidak melemahkan kepatuhan wajib pajak, dilansir dari Nasional.

Kebijakan tersebut memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100% untuk sejumlah ketentuan pajak. Menurut Ariawan, manfaat jangka pendek perlu diikuti penegakan aturan setelah fasilitas berakhir.

Ariawan Rahmat menjelaskan risiko kebijakan berulang dapat mengubah pertimbangan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

"Jika wajib pajak mulai yakin bahwa keringanan akan selalu datang lagi, perhitungan rasionalnya berubah, yaitu lebih baik menunggu program berikutnya," ujar Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal IEF Research Institute.

Ariawan menilai penghapusan sanksi dapat mempercepat penerimaan dalam jangka pendek, tetapi dampak terhadap kepatuhan jangka panjang bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Ia juga menyoroti potensi ketidakadilan bagi wajib pajak yang sudah membayar sanksi.

"Dilihat dari desainnya, efek terbesarnya adalah penagihan jangka pendek, bukan perubahan perilaku jangka panjang. Kebijakan ini baru bisa berubah menjadi alat kepatuhan kalau setelah kesempatan itu ditutup ada penegakan hukum yang terasa," kata Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal IEF Research Institute.

Ariawan menyebut KEP-239/PJ/2026 memiliki cakupan berbeda dibanding sejumlah kebijakan sebelumnya karena juga menyasar tunggakan pajak lama. Kebijakan sebelumnya antara lain terkait masa transisi Coretax, bencana, dan pelaporan SPT tahunan.

Ia meminta pemerintah menyatakan program tersebut sebagai fasilitas terakhir dalam siklus ini dan memastikan penegakan sanksi berjalan setelah periode fasilitas berakhir pada Juni 2027.

"Kalau setelah 30 Juni 2027 tidak ada penegakan yang terasa, KEP-239 hanya akan tercatat sebagai diskon penagihan, bukan reformasi kepatuhan," tegas Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal IEF Research Institute.

Menurut Ariawan, DJP juga perlu memberikan penghargaan nyata kepada wajib pajak patuh melalui layanan prioritas dan percepatan restitusi. Ia mendorong keterbukaan data jumlah permohonan, nilai pajak yang dibayar, dan nilai sanksi yang dihapus.

KEP-239/PJ/2026 berlaku untuk periode tertentu dengan pengurangan sanksi 100% pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026, 50% pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, serta 25% pada 1 April hingga 30 Juni 2027.