Permintaan SUN Turun 52 Persen Jelang Akhir 2026

Pemerintah menghadapi tekanan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang akhir 2026 setelah minat investor terhadap Surat Utang Negara (SUN) melemah. Dalam lelang pada Selasa (27/10/2026), penawaran yang masuk hanya Rp 31,09 triliun, turun 52% dibandingkan lelang sebelumnya pada 13 Oktober 2026, menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dilansir dari Investasi.

Nilai SUN yang dimenangkan pemerintah juga menyusut 41% menjadi Rp 20,65 triliun dari sebelumnya Rp 35 triliun. Jumlah tersebut berada di bawah target indikatif Rp 30 triliun, mencerminkan tantangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa menanggung biaya utang yang terlalu tinggi.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pelemahan permintaan investor menjadi faktor utama penurunan penyerapan lelang. Meskipun pemerintah masih memiliki akses pembiayaan, daya tawarnya terhadap investor dinilai melemah.

Data lelang menunjukkan proporsi penawaran yang dimenangkan pemerintah justru meningkat dari sekitar 54% menjadi 66%. Menurut Josua, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penurunan nominal penyerapan lebih banyak disebabkan oleh berkurangnya penawaran investor, bukan semata-mata meningkatnya penolakan pemerintah terhadap penawaran yang masuk.

Kenaikan imbal hasil rata-rata tertimbang sekitar 30 basis poin pada seri FR0110 dan FR0111 dalam dua minggu juga menunjukkan meningkatnya tuntutan kompensasi investor atas risiko nilai tukar, suku bunga, dan fiskal.

Josua menilai keputusan pemerintah menyerap dana di bawah target indikatif dapat menjadi langkah untuk membatasi biaya pembiayaan.

"Keputusan pemerintah menyerap dana di bawah target indikatif tetap dapat dipandang sebagai langkah berhati-hati agar tidak terpaksa menerima seluruh penawaran dengan biaya terlalu mahal," ujar Josua kepada Kontan, Rabu (28/10/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan hingga akhir tahun, Josua menyarankan pemerintah menerapkan strategi penerbitan utang yang lebih fleksibel. Pilihannya mencakup lelang SUN dan sukuk negara, penerbitan SBN ritel, serta penempatan langsung kepada investor institusional sesuai ketentuan.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga akhir September 2026 mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih perlu menerbitkan sekitar Rp 302 triliun SBN hingga akhir tahun.

Josua juga menyarankan penyesuaian komposisi tenor dengan mempertimbangkan minat investor yang relatif lebih kuat pada surat utang berjangka pendek hingga menengah. Pemerintah perlu menghindari penerbitan dengan imbal hasil terlalu tinggi karena biaya utang saat ini dapat mempersempit ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.

Dari sisi investor domestik, imbal hasil SUN tenor 10 tahun dinilai masih relatif menarik, terutama bagi perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun yang memiliki kewajiban dalam rupiah. Inflasi domestik yang relatif terkendali turut mendukung daya saing imbal hasil SBN dibandingkan sejumlah instrumen berisiko rendah lainnya.

Namun, investor asing menghadapi pertimbangan berbeda. Pada 28 Oktober 2026, imbal hasil SUN tenor 10 tahun berada di sekitar 7,62%, sedangkan imbal hasil US Treasury dengan tenor serupa mencapai sekitar 5,01%, sehingga selisihnya sekitar 261 basis poin.

Menurut Josua, selisih tersebut belum tentu cukup untuk mengimbangi risiko nilai tukar ketika rupiah berada di kisaran Rp 18.100–Rp 18.200 per dolar AS. Potensi keuntungan dari perbedaan imbal hasil dapat tergerus oleh pelemahan rupiah, perubahan harga obligasi, dan biaya lindung nilai.

Persepsi risiko Indonesia juga menjadi pertimbangan investor. Credit default swap (CDS) lima tahun tercatat berada di sekitar 104,6 basis poin. Meski demikian, arus modal asing ke SBN selama Oktober masih positif sekitar US$ 480 juta, menunjukkan bahwa investor asing belum sepenuhnya meninggalkan pasar obligasi pemerintah Indonesia.

Josua menilai stabilitas rupiah, kepastian kebijakan fiskal, serta meredanya risiko terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi faktor penting untuk memulihkan permintaan asing secara berkelanjutan.

Prospek lelang SUN hingga akhir 2026 masih menghadapi risiko penurunan permintaan dan kenaikan imbal hasil. Tekanan dapat berlanjut apabila harga minyak bertahan di atas US$ 115 per barel, ekspektasi suku bunga Amerika Serikat tetap tinggi, dan rupiah belum menunjukkan penguatan yang konsisten.

Josua memperkirakan imbal hasil SUN tenor 10 tahun berpotensi bergerak pada kisaran 7,4%–7,8% jika gejolak pasar berlanjut. Imbal hasil juga berisiko mendekati atau melampaui 8% apabila tekanan eksternal dan domestik memburuk secara bersamaan.

Menurut Josua, pemulihan permintaan SBN dalam jangka panjang bergantung pada stabilitas rupiah, kredibilitas pengelolaan APBN, serta kemampuan pemerintah dan otoritas pasar keuangan dalam memulihkan kepercayaan investor.

"Pemulihan permintaan SBN secara berkelanjutan akan sangat bergantung pada stabilitas rupiah, kredibilitas pengelolaan APBN, dan kemampuan pemerintah serta otoritas pasar keuangan dalam mengembalikan kepercayaan investor," ujar Josua.