Suahasil Geser Anggaran Rp 200 Triliun untuk Penuhi Belanja Negara

Pemerintah Indonesia telah menggeser hampir Rp 200 triliun alokasi anggaran dalam APBN 2026 untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang meningkat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kebijakan tersebut dalam Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026), sebagai respons terhadap bencana alam dan meningkatnya kebutuhan subsidi energi.

Menurut Suahasil, kebutuhan belanja negara diproyeksikan meningkat dari pagu awal Rp 3.843 triliun menjadi Rp 3.942 triliun. Sementara itu, pemerintah memperkirakan pendapatan negara naik dari Rp 3.154 triliun menjadi sekitar Rp 3.208 triliun.

Suahasil menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan melalui kombinasi peningkatan pendapatan dan pemindahan alokasi belanja yang sudah tersedia. Pemerintah juga merencanakan defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen, meningkat dari proyeksi awal 2,68 persen.

Dalam pemaparannya, Suahasil menggambarkan perubahan proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan fiskal.

"Saya ilustrasikan dengan gambar angka-angka besar ini. Ada APBN awal dan ada outlook APBN 31 Desember. Di APBN awal pendapatan itu kita bayangkan Rp 3.154 triliun, tapi kemudian outlook ini harus kita naikkan sedikit, jadi saya menaikkan kira-kira Rp 50 triliun.

Kenapa kita mesti naikkan? Karena kebutuhan belanjanya meningkat pesat Rp 3.843 triliun tadinya, kita bayangkan sekarang belanjanya menjadi Rp 3.942 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Ia menyebut peningkatan kebutuhan pengeluaran berasal dari sejumlah kejadian yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan anggaran. Penanganan bencana menjadi salah satu komponen yang membutuhkan tambahan pembiayaan besar.

"Tentu kita menginginkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, namun dalam jangka pendek kita melihat bahwa ini diperlukan menahan harga supaya gerak ekonomi masih tetap bisa berjalan karena itu belanja meningkat," terang Suahasil.

Menurut Suahasil, rangkaian bencana di Sumatera bagian utara hingga sejumlah wilayah lain, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 60 triliun. Kebutuhan tersebut muncul karena pemerintah harus menangani berbagai kejadian yang tidak diperhitungkan dalam APBN awal.

Ia juga menjelaskan bahwa kenaikan kebutuhan belanja tidak hanya berkaitan dengan penanganan bencana. Pemerintah menghadapi peningkatan biaya subsidi dan kompensasi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), untuk menjaga kestabilan harga dalam jangka pendek.

"Rumusnya kan cuma dua itu. Nah inilah yang kami lakukan di Kementerian Keuangan, tetapi di dalam skala belanja Rp 3.843 triliun itu mungkin sekarang sudah hampir Rp 200 triliun yang kita geser-geser. Tapi kemudian keseluruhan belanjanya naik kira-kira Rp 300 triliun, ini yang harus kami setel di dalam mengelola APBN tersebut," jelas Suahasil.

Data realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga akhir September 2026 menunjukkan penyerapan mencapai Rp 376,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 84,3 persen dari total alokasi dalam APBN dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, berdasarkan laporan CNBC Indonesia.

Dalam penjelasan lainnya, Suahasil kembali menekankan besarnya kebutuhan penyesuaian anggaran akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah. Pergeseran alokasi dilakukan agar berbagai kebutuhan mendesak tetap dapat dibiayai.

"Dari total alokasi belanja awal Rp 3.843 triliun, hampir Rp 200 triliun sudah kita geser-geser. Keseluruhan kebutuhan belanja sendiri naik sekitar Rp 300 triliun. Ini yang harus kami setel dalam mengelola APBN," ujar Suahasil Nazara.

Kementerian Keuangan juga menyesuaikan proyeksi penerimaan untuk mengimbangi peningkatan pengeluaran tersebut. Penyesuaian pendapatan menjadi salah satu instrumen yang digunakan bersama pergeseran alokasi belanja.

"Pilihan strateginya adalah menaikkan pendapatan negara dikombinasikan dengan menggeser anggaran belanja yang ada. Target pendapatan yang awalnya Rp 3.154 triliun kita naikkan kira-kira Rp 50 triliun untuk menyesuaikan kebutuhan belanja," ujar Suahasil.

Dalam penjelasan kepada peserta Rapimnas KADIN, Suahasil juga menyoroti kondisi yang membuat pemerintah harus menanggung pengeluaran di luar perencanaan awal. Penanganan bencana dan tekanan biaya energi menjadi bagian dari kebutuhan tambahan tersebut.

"Kita gak pernah rencanakan. Kita tidak pernah anggarkan namanya bencana alam bencana alam sampai dengan saat ini, termasuk Karhutla yang kita harus tangani saat ini," ujar Suahasil.

Besarnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi turut tercermin dalam realisasi anggaran hingga September 2026. Pemerintah tetap mengarahkan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran, meskipun dukungan anggaran diperlukan untuk menjaga harga energi dalam jangka pendek.

Suahasil kembali menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan dan pengaturan ulang anggaran menjadi dua langkah yang digunakan pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan fiskal.

"Nah kalau belanja meningkat pendapatan kita harus naik atau kita kombinasikan dengan beberapa anggaran yang awal mesti kita geser. Rumusnya kan cuma dua itu," ungkap Suahasil.