Pemerintah Realisasikan Belanja Negara Rp2.660,5 Triliun

Realisasi belanja negara Indonesia mencapai Rp2.660,5 triliun hingga November 2026. Pemerintah menggunakan anggaran tersebut untuk membiayai bantuan sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur guna menjaga daya beli serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Angka ini meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dilansir dari Medcom.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2026 di Jakarta, Rabu, 4 November 2026.

Menurut Suahasil, peningkatan realisasi belanja menunjukkan pemanfaatan APBN yang semakin produktif untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mempertahankan stabilitas nasional.

"Dari sisi belanja, kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp2.660,5 triliun atau tumbuh sebesar 19 persen secara tahunan," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, layanan pendidikan, pembangunan jalan dan jembatan, pembayaran pensiun, hingga subsidi serta kompensasi energi.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp2.061,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 29,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun atau mengalami kontraksi 7,1 persen secara tahunan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja negara terutama berasal dari pengeluaran pemerintah pusat.

Untuk menjaga keterjangkauan harga energi, pemerintah merealisasikan anggaran subsidi sebesar Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,5 triliun. Kedua alokasi tersebut mendukung stabilitas harga dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta listrik.

Di bidang perlindungan sosial, sejumlah program bantuan juga memperoleh pendanaan dari APBN. Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp21,8 triliun, sedangkan Kartu Sembako sebesar Rp28,2 triliun.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp11,1 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP). Program-program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp153,2 triliun. Berdasarkan data yang disampaikan Suahasil, program prioritas tersebut telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat.

Selain pembiayaan program utama, pemerintah menyalurkan berbagai stimulus untuk mendukung konsumsi dan kegiatan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup insentif perpajakan bagi penulis nasional serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.

Stimulus lainnya meliputi bantuan pangan, potongan biaya transportasi selama libur sekolah, serta program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui magang dan pendidikan vokasi.