Pemilu Israel Catat Partisipasi Awal Tertinggi Sejak 1981

Pemilu legislatif Israel pada Selasa, 27 Oktober 2026, mencatat partisipasi pemilih awal tertinggi sejak 1981 di tengah persaingan ketat antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan penantang utamanya, Gadi Eisenkot. Pemungutan suara ini menentukan komposisi Knesset dan arah pembentukan pemerintahan berikutnya setelah perang yang berlangsung sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Komisi Pemilu Pusat Israel melaporkan partisipasi mencapai 16,68 persen dalam tiga jam pertama pemungutan suara. Lebih dari 1.200.000 warga telah memberikan suara hingga pukul 10.00 waktu setempat, menurut pernyataan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komisi Pemilu Pusat, Dean Livne, yang disiarkan televisi.

Sekitar 7,3 juta warga Israel memiliki hak pilih, termasuk kurang lebih 1,2 juta warga keturunan Palestina. Pemungutan suara berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 22.00 waktu setempat, dengan 12.018 tempat pemungutan suara dan sekitar 18.000 kotak suara disiapkan di berbagai wilayah.

Persaingan politik berlangsung ketat. Jajak pendapat terakhir yang dirangkum media Israel Haaretz dari survei Channel 11, 12, dan 13 memperkirakan blok oposisi pimpinan Eisenkot memperoleh 54 kursi, sedangkan koalisi Netanyahu meraih 50 kursi dari total 120 kursi Knesset.

Kedua kubu belum mencapai ambang mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Karena itu, partai-partai lain, termasuk kelompok politik yang mewakili warga Palestina, berpotensi memegang peran penting dalam negosiasi koalisi.

Jajak pendapat yang dilaporkan sejumlah media memperkirakan blok oposisi dapat memperoleh 52–56 kursi, sementara koalisi sayap kanan dan religius Netanyahu diproyeksikan meraih sekitar 50 kursi. Perbedaan proyeksi tersebut mencerminkan ketidakpastian persaingan menjelang penghitungan suara akhir.

Partisipasi warga Palestina yang merupakan warga negara Israel juga menjadi perhatian. Dua jajak pendapat terbaru memperkirakan tingkat keikutsertaan mereka mencapai 64–68 persen, meningkat dibandingkan 54 persen pada pemilu 2022, menurut laporan CNN Indonesia.

Ameer Fakhoury, analis dari lembaga kajian Van Leer Institute Israel, menilai perubahan politik dan dampak perang di Gaza mendorong peningkatan minat pemilih Palestina. Ia memperkirakan partisipasi bisa menembus 70 persen.

Dalam wawancara dengan Middle East Eye, Fakhoury menggambarkan meningkatnya harapan masyarakat Palestina untuk menggunakan hak pilih mereka.

"Ada harapan yang tulus, dan tampaknya ekspektasi yang beralasan, bahwa tingkat partisipasi pemilih dapat mendekati 70 persen, atau bahkan melebihinya," ujar Fakhoury.

Ia juga menyebut informasi yang diterimanya menunjukkan partisipasi pemilih Palestina telah mencapai sekitar 69 persen. Namun, angka tersebut belum dipublikasikan karena ada kekhawatiran pengumuman terlalu dini dapat membuat sebagian pemilih merasa puas dan mengurangi dorongan untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Fakhoury mengaitkan perubahan perilaku pemilih dengan perkembangan politik Israel dalam beberapa tahun terakhir, khususnya perang di Gaza dan meningkatnya tekanan terhadap masyarakat Palestina.

"Saya percaya orang-orang secara naluriah memahami bahwa Israel yang mereka kenal dulu telah berubah," ujar Fakhoury.

Partai-partai yang mewakili warga Palestina, termasuk Joint List dan Raam, berpeluang memperkuat posisi mereka apabila tingkat partisipasi meningkat. Pada pemilu 2020, aliansi Joint List memperoleh 15 kursi di Knesset, sebelum partisipasi pemilih Palestina turun menjadi 54 persen pada pemilu 2022.

Namun, Fakhoury menilai jumlah suara saja tidak menjamin pengaruh politik yang lebih besar. Menurutnya, partai-partai tersebut perlu menyesuaikan strategi dan aliansi mereka dengan perubahan lingkungan politik sejak Perjanjian Oslo pada 1993.

Ia memperingatkan bahwa strategi lama dapat menghambat kemampuan partai-partai tersebut dalam menghadapi perubahan politik.

"Seluruh lingkungan tempat mereka mengembangkan bahasa politik, kosakata, aliansi, dan strategi mereka telah berubah hampir sepenuhnya. Jika mereka terus beroperasi menggunakan asumsi yang sama, tanpa menyadari transformasi ini, mereka akan gagal," ujar Fakhoury.

Fakhoury memperkirakan partisipasi pemilih Palestina bisa mencapai 72–73 persen atau lebih tinggi. Ia juga menekankan pentingnya mengorganisasi pemilih agar peningkatan keikutsertaan benar-benar memengaruhi hasil politik.

"Tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 72 persen atau 73 persen. Insya Allah, mungkin bahkan lebih tinggi. Hari pemilihan mungkin akan membawa banyak kejutan," ujar Fakhoury.

Ia menilai tantangan utama tidak berhenti pada hasil pemungutan suara, tetapi juga pada perkembangan politik setelah pemilu dan kemampuan partai-partai Palestina mempertahankan pengaruhnya.

"Bahaya terbesar tidak selalu terletak pada hasil pemilu langsung. Bahaya terbesar terletak pada apa yang terjadi setelahnya," ujar Fakhoury.

Ia menambahkan bahwa upaya politik perlu segera dilanjutkan setelah pemungutan suara, alih-alih hanya merayakan hasil awal.

"Inilah mengapa kerja politik kita harus dimulai segera setelah pemilihan. Kita tidak bisa hanya sekadar memberi selamat kepada diri sendiri karena telah mencegah berlanjutnya pemerintahan yang melakukan genosida," ujar Fakhoury.

Pemilu ini merupakan yang pertama di Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang diikuti operasi militer Israel di Jalur Gaza dan konfrontasi dengan Hizbullah di Lebanon serta Iran. Pemungutan suara juga berlangsung di tengah meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Netanyahu menghadapi sorotan publik terkait dugaan kegagalan pemerintah mencegah serangan 7 Oktober, penanganan upaya pemulangan sandera dari Gaza, dugaan korupsi, serta perselisihan mengenai kewajiban dinas militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Ia tetap membela rekam jejaknya dan menganggap dirinya sebagai pemimpin yang mampu menghadapi ancaman terhadap Israel.

Eisenkot, mantan kepala staf militer Israel, berupaya menggantikan Netanyahu dengan dukungan partai-partai dari sayap kanan dan tengah serta kelompok kiri yang tersisa. Meski demikian, proyeksi kursi menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan akan bergantung pada negosiasi dengan partai-partai lain.

Israel menggunakan sistem perwakilan proporsional, yakni pemilih memberikan suara kepada partai dan kursi parlemen dibagikan berdasarkan proporsi suara nasional. Partai harus memperoleh setidaknya 3,25 persen suara nasional untuk masuk Knesset, sedangkan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 dari 120 anggota parlemen.

Setelah penghitungan akhir, Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai sebelum menunjuk kandidat yang dinilai memiliki peluang terbaik membentuk pemerintahan. Kandidat tersebut memiliki waktu hingga 42 hari untuk menyelesaikan pembentukan pemerintahan.

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, pemerintahan Netanyahu dapat tetap bertugas sebagai pemerintahan sementara. Pilihan politik mencakup pembentukan pemerintahan minoritas, kesepakatan pembagian kekuasaan, atau penyelenggaraan pemilu baru apabila seluruh upaya membentuk pemerintahan gagal.

Hasil awal diperkirakan terlihat beberapa jam setelah tempat pemungutan suara ditutup, melalui jajak pendapat keluar dan pembaruan penghitungan suara. Menurut jadwal yang dilaporkan CNBC Indonesia, penghitungan akhir diperkirakan selesai pada Jumat, sedangkan hasil resmi akan diumumkan pada 4 November 2026.