Partai Arab Raih 20 Kursi dan Perlemah Blok Netanyahu di Israel

Hasil Pemilu Legislatif Israel pada 27 Oktober 2026 memperlihatkan melemahnya dukungan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penghitungan suara Komite Pusat Pemilihan Israel menunjukkan blok pemerintah memperoleh 52 kursi, oposisi pimpinan Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab mengamankan 20 kursi.

Data tersebut berasal dari penghitungan 90,4 persen suara yang dilaporkan pada Kamis (29/10). Dengan total 120 kursi Knesset, tidak satu pun kelompok politik berhasil mencapai ambang mayoritas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.

Perolehan partai Arab menjadi salah satu perkembangan penting dalam pemilihan kali ini. Joint List mendapatkan 12 kursi, sementara Ra'am memperoleh delapan kursi, berdasarkan penghitungan sementara Komite Pusat Pemilihan Israel.

Angka tersebut sedikit berbeda dari laporan ANTARA yang diterbitkan sebelum penghitungan terbaru. Dalam laporan itu, blok Netanyahu tercatat memperoleh 53 kursi dan partai-partai Arab mendapatkan 19 kursi.

Di tengah ketidakpastian pembentukan pemerintahan, demonstrasi berlangsung di Paris Square Yerusalem, Unesco Square Haifa, dan Taman Mesila Tel Aviv. Menurut laporan Haaretz, peserta aksi mendesak terbentuknya pemerintahan yang melibatkan kelompok Yahudi dan Arab.

Sejumlah demonstran membawa spanduk bertuliskan:

"Ya, untuk pemerintahan Yahudi-Arab" tertulis pada spanduk demonstran.

Peserta aksi lainnya juga menyuarakan tuntutan kebebasan bagi seluruh masyarakat.

"Kebebasan untuk semua, dari sungai hingga laut" tertulis pada spanduk demonstran.

Di parlemen, Ahmad Tibi, anggota Knesset dari kalangan Arab sekaligus pemimpin blok Joint List, menyatakan kesediaan kelompoknya mendukung aliansi oposisi atau "blok perubahan" untuk menggantikan pemerintahan Netanyahu.

Tibi menilai tingginya partisipasi pemilih Arab memperkuat posisi politik komunitas tersebut dalam pemilihan kali ini.

"Partisipasi pemilih Arab yang sangat tinggi merupakan pencapaian bersejarah bagi Joint List. Aliansi ini menjawab seruan masyarakat untuk bersatu dan membuktikan bahwa mereka merupakan kekuatan penentu yang tanpanya perubahan mustahil terwujud," ujar Ahmad Tibi dalam pernyataan tertulis yang diterima Anadolu Agency.

Ia juga menyampaikan kesiapan Joint List mendukung upaya pergantian pemerintahan dan perubahan kepemimpinan parlemen.

"Kami mengulurkan tangan kepada 'blok perubahan' untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu-Ben-Gvir, yang akan diawali dengan pencopotan Ketua Knesset Amir Ohana," tambah Tibi.

Namun, dukungan partai Arab belum tentu menghasilkan mayoritas bagi oposisi. ANTARA melaporkan bahwa sejumlah partai non-Arab masih enggan membentuk koalisi bersama kelompok politik yang mewakili minoritas Arab.

Penolakan tersebut berkaitan dengan retorika politik yang selama ini menggambarkan warga Arab sebagai ancaman terhadap identitas nasional Israel. Sikap demikian juga membuat sebagian politisi oposisi khawatir kerja sama dengan partai Arab akan dimanfaatkan kelompok pendukung Netanyahu.

Yair Golan dari Partai Demokrat termasuk politisi yang mendorong oposisi meninggalkan retorika pemisahan masyarakat berdasarkan identitas Yahudi dan Arab. Partai-partai Arab sendiri memperoleh tambahan sembilan kursi dibandingkan Pemilu 2022.

Menurut laporan ANTARA, warga keturunan Arab mencakup sekitar 21 persen dari total 10,3 juta penduduk Israel. Kekhawatiran terhadap diskriminasi, meningkatnya kriminalitas di kawasan Arab, dan penggusuran rumah turut mendorong partisipasi politik komunitas tersebut.

Dalam perkembangan politik sebelumnya, partai-partai Arab pernah bergabung dalam pemerintahan pada 2021. Saat itu, Ra'am mendukung koalisi yang dipimpin Naftali Bennett dan kemudian Yair Lapid.

Namun, Pemilu 1 November 2022 kembali membawa blok kanan pimpinan Netanyahu meraih mayoritas setelah partai-partai kiri dan Arab kehilangan dukungan. Hasil pemilihan 27 Oktober 2026 kembali menempatkan partai-partai Arab sebagai kelompok penting dalam perhitungan pembentukan pemerintahan.

Israel kerap menggambarkan sistem negaranya sebagai "negara Yahudi yang demokratis". Namun, pengecualian terhadap perwakilan minoritas Arab dalam pemerintahan menjadi persoalan yang kembali mengemuka setelah pemilu.

Perdebatan mengenai identitas nasional juga terlihat dalam penggunaan istilah "negara Yahudi" dan keterwakilan politik warga Arab. Sementara itu, pembentukan pemerintahan baru masih bergantung pada negosiasi antarkelompok politik di Knesset.

Blok Netanyahu dan oposisi pimpinan Eisenkot masih membutuhkan tambahan dukungan untuk mencapai mayoritas 61 kursi. Dengan 20 kursi partai Arab berdasarkan penghitungan sementara terbaru, arah koalisi berikutnya belum dapat dipastikan.