Netanyahu Pertahankan Kursi PM di Tengah Perebutan Koalisi Israel

Perebutan kekuasaan di Israel memasuki tahap negosiasi koalisi setelah pemilu parlemen pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas bagi kubu mana pun. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap ingin memimpin pemerintahan berikutnya, sementara oposisi mengusung Gadi Eisenkot sebagai alternatif untuk mengakhiri kepemimpinannya.

Hasil resmi menunjukkan Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 dari 120 kursi Knesset. Sementara itu, Partai Yashar yang dipimpin mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot mendapatkan 21 kursi.

Secara keseluruhan, blok Netanyahu mengamankan 53 kursi, sedangkan blok oposisi memperoleh 48 kursi. Dua partai Arab Israel, Ra'am dan Joint List, masing-masing meraih delapan dan 11 kursi sehingga total kekuatan mereka mencapai 19 kursi.

Untuk membentuk pemerintahan, sebuah koalisi membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen. Situasi tersebut membuat partai-partai harus mencari dukungan tambahan melalui negosiasi lintas kelompok politik.

Dalam pernyataan melalui media sosial X, Netanyahu menyampaikan kesediaannya membangun pemerintahan yang melibatkan lebih banyak kelompok politik, tetapi tetap menetapkan dirinya sebagai pemimpin.

"Kami berkeinginan membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan pihak mana pun yang bersedia melakukannya serta tidak mendukung terorisme," kata Netanyahu.

Ia menyatakan bahwa pembicaraan dengan kelompok politik lain masih terbuka. Namun, Netanyahu menolak kemungkinan pemerintahannya bergantung pada dukungan partai-partai Arab Israel.

"Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini," ujar Netanyahu.

Netanyahu juga mempertanyakan kemungkinan pemerintahan yang mengandalkan dukungan dua partai Arab tersebut.

"Masyarakat Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra'am dan Joint List," kata Netanyahu.

Ia kemudian menegaskan bahwa upaya membangun pemerintahan tanpa melibatkan partai-partai tersebut sudah dilakukan sejak awal proses politik.

"Sejak hari pertama, kami telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas," ujar Netanyahu.

Netanyahu menganggap hasil pemilu memberikan legitimasi kepadanya untuk kembali memimpin pemerintahan karena Likud menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak.

"Mayoritas jelas masyarakat Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih saya, sebagai Perdana Menteri, untuk memimpin pemerintahan selanjutnya," tegas Netanyahu.

Dalam pernyataan terpisah yang diberitakan media Israel, Netanyahu kembali menekankan tuntutannya untuk memimpin koalisi baru.

"Kami berupaya membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami serta partai mana pun yang bersedia bergabung dan tidak mendukung terorisme," ujar Netanyahu.

Netanyahu kembali menggunakan hasil pemilu sebagai dasar tuntutannya mempertahankan jabatan perdana menteri.

"Mayoritas jelas dari masyarakat Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih saya, sebagai perdana menteri, untuk memimpin pemerintahan berikutnya," kata Netanyahu.

Di pihak oposisi, Eisenkot menolak bergabung dengan pemerintahan yang tetap dipimpin Netanyahu. Laporan media Israel KAN, yang mengutip sumber mengenai pertemuan tertutup, menyebut Eisenkot mempertahankan sikap tersebut meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mendorong kerja sama politik.

"Saya tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu," demikian pernyataan Eisenkot yang dikutip Anadolu Agency.

Eisenkot juga menyatakan kesediaannya menghadiri undangan Trump, tetapi menolak keterlibatan pihak asing dalam penentuan pemerintahan Israel.

"Jika Trump mengundang saya, saya akan menghargai presiden dan menghadirinya. Namun, saya tegaskan kembali bahwa ini merupakan urusan internal Israel dan saya akan mencegah segala bentuk campur tangan asing," ujar Eisenkot.

Eisenkot membuka kesempatan bagi kelompok politik lain untuk bergabung dengan pemerintahannya. Namun, ia menetapkan sejumlah persyaratan, termasuk pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter.

Persyaratan lainnya mencakup komitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, kewajiban militer dan dinas nasional bagi seluruh warga, serta pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris.

Partai Together pimpinan mantan PM Naftali Bennett, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan, dan Partai Yisrael Beytenu pimpinan mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman telah menyatakan dukungan kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan.

Dua partai Arab Israel juga diperkirakan merekomendasikan Eisenkot kepada Presiden Isaac Herzog. Dukungan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah pendukungnya menjadi 67 kursi, meskipun Lieberman menolak bergabung dengan pemerintahan yang melibatkan partai-partai Arab.

Joint List sendiri menyatakan akan tetap berada di luar koalisi Eisenkot, tetapi mendukung langkah yang dapat mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Herzog dijadwalkan menggelar konsultasi selama dua hari mulai 4 November 2026 bersama perwakilan partai-partai yang memperoleh kursi parlemen. Presiden Israel tidak wajib memberikan mandat kepada pemimpin partai terbesar, melainkan dapat menunjuk anggota parlemen yang dinilai mampu memperoleh kepercayaan Knesset.

Anggota parlemen yang menerima mandat memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Masa tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari apabila diperlukan.

Ketidakpastian politik juga memunculkan kekhawatiran terhadap perekonomian Israel. CEO Tel Aviv Stock Exchange (TASE) Ittai Ben-Zeev meminta para pemimpin politik mengutamakan kepentingan nasional dan segera mencapai kesepakatan pembentukan pemerintahan.

Dalam surat terbukanya, Ben-Zeev menilai perselisihan antarkelompok politik tidak seharusnya menghambat agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Tanggung jawab nasional harus diutamakan di atas pertimbangan politik jangka pendek," kata Ben-Zeev.

Ia menambahkan bahwa pemerintahan yang dibangun melalui kesepakatan lintas kelompok tidak harus menghilangkan perbedaan pandangan politik.

"Pemerintahan berbasis luas yang bertumpu pada kesepakatan antarkubu tidak mengharuskan penghapusan perbedaan atau pelepasan prinsip-prinsip," ujar Ben-Zeev.

Ben-Zeev memperingatkan bahwa ketidakpastian politik berpotensi menghambat pemanfaatan potensi ekonomi Israel. Ia juga menyoroti ketahanan sektor usaha dan teknologi selama tiga tahun berturut-turut menghadapi perang.

Kepala Ekonom Leader Capital Markets Jonathan Katz menilai pembentukan koalisi pemerintahan akan menghadapi hambatan karena perbedaan ideologi di antara partai-partai politik.

"Berdasarkan hasil pemilihan baru-baru ini, masih sulit membentuk pemerintahan yang stabil di Israel," kata Katz.

Ia juga memperkirakan negosiasi politik membutuhkan waktu panjang dan tidak menutup kemungkinan digelarnya pemilu kembali.

"Jelas, proses pembentukan koalisi akan memakan waktu lama, dan putaran pemilihan lain juga merupakan skenario yang mungkin terjadi," ujar Katz.

Ketidakpastian tersebut turut memengaruhi pasar keuangan Israel. Indeks acuan TA-125 tercatat turun 3,4 persen sepanjang Oktober 2026, meskipun masih membukukan kenaikan 7,4 persen sejak awal tahun.

Shekel juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pekan sebelumnya. Perkembangan tersebut terjadi ketika investor menghadapi ketidakjelasan mengenai komposisi dan stabilitas pemerintahan berikutnya.

Ben-Zeev meminta pemerintahan baru menyusun anggaran negara yang bertanggung jawab, meningkatkan investasi infrastruktur, memperbarui sistem pendidikan, serta memperluas partisipasi tenaga kerja.

"Mengubah potensi menjadi pertumbuhan membutuhkan keputusan berani, strategi jangka panjang, dan investasi dalam infrastruktur, yang semuanya dipandu oleh visi yang meluas jauh melampaui siklus pemilihan berikutnya," tegas Ben-Zeev.

Ia juga menilai Israel memiliki peluang menarik investasi besar dan memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi global.

"Israel dapat menarik investasi yang substansial dan menjadi pusat ekonomi dengan pengaruh global," pungkas Ben-Zeev.