Netanyahu Tuduh Dana Asing Pengaruhi Pemilu Israel

Kebuntuan pembentukan pemerintahan baru Israel memicu tudingan campur tangan asing dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pada 5 November 2026, pemimpin Partai Likud tersebut menyatakan kecurigaan adanya aliran dana besar dari negara lain untuk memengaruhi hasil pemilu yang berlangsung pada 27 Oktober 2026.

Menurut laporan AFP, pernyataan Netanyahu muncul ketika Presiden Israel mulai berkonsultasi dengan sejumlah pihak untuk menentukan kandidat yang akan memperoleh mandat membentuk pemerintahan. Tuduhan tersebut menambah ketegangan politik setelah hasil pemilu tidak memberikan mayoritas kepada kubu mana pun.

Hasil resmi menunjukkan Partai Likud memperoleh 27 kursi di Knesset, sedangkan Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot menempati posisi kedua dengan 21 kursi. Secara keseluruhan, koalisi Netanyahu mengamankan 53 kursi, sementara blok oposisi memperoleh 48 kursi dari total 120 kursi parlemen.

Menurut laporan detikNews yang mengutip AFP, Netanyahu menyampaikan tuduhannya melalui sebuah rekaman video dengan latar belakang bendera Israel dan slogan "Kantor Perdana Menteri".

"Ada kecurigaan serius bahwa negara-negara asing telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk memengaruhi hasil pemilu di Israel," kata Netanyahu.

Netanyahu juga menghadapi persoalan dalam menentukan mitra koalisi. Partai-partai Arab, yakni Ra'am dan Joint List, menguasai total 19 kursi, terdiri atas delapan kursi Ra'am dan 11 kursi Joint List.

Dalam pernyataan yang dikutip Anadolu Agency pada 3 November 2026, Netanyahu menyatakan kesediaannya membangun pemerintahan dengan dukungan lebih luas, tetapi tetap menginginkan posisi perdana menteri.

"berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan pihak mana pun yang bersedia melakukannya dan tidak mendukung terorisme," ujar Netanyahu melalui pernyataan Partai Likud.

Dia juga menyatakan kesediaan membuka pembicaraan dengan pihak lain untuk membentuk pemerintahan baru.

"Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini," kata Netanyahu dalam pernyataan melalui media sosial X.

Meski membuka peluang kerja sama, Netanyahu menolak kemungkinan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab Israel.

"publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra'am dan Joint List," ujar Netanyahu.

Dia kemudian menegaskan bahwa upaya membentuk pemerintahan nasional yang luas telah dilakukan sejak awal proses politik tersebut.

"Sejak hari pertama, kami telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas," kata Netanyahu.

Dalam pernyataan lain melalui saluran Telegram Partai Likud, Netanyahu mengklaim hasil pemilu menunjukkan dukungan mayoritas pemilih Yahudi terhadap partainya dan kepemimpinannya.

"Mayoritas jelas dari publik Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih saya, sebagai perdana menteri, untuk memimpin pemerintahan berikutnya," ujar Netanyahu.

Dia kembali menekankan keinginannya membentuk koalisi tanpa partai yang dinilainya mendukung terorisme.

"Kami berupaya membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami, serta partai mana pun yang bersedia bergabung dan tidak mendukung terorisme," kata Netanyahu.

Perselisihan politik juga meluas ke lembaga pemerintahan. CNBC Indonesia melaporkan pada 4 November 2026 bahwa Netanyahu dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara bersitegang terkait dugaan manipulasi suara oleh partai-partai Arab. Netanyahu dan Partai Likud turut menuding adanya intervensi asing.

Sementara itu, Gadi Eisenkot menolak bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu. Laporan KAN yang dikutip Anadolu Agency pada 3 November 2026 menyebut Eisenkot menyampaikan sikap tersebut dalam sebuah pertemuan tertutup.

"Saya tak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu," kata Eisenkot sebagaimana dikutip laporan tersebut.

Eisenkot juga menanggapi kemungkinan undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dilaporkan mendesaknya mempertimbangkan kerja sama dengan Netanyahu.

"Jika Trump mengundang saya, saya akan menghargai presiden dan menghadirinya. Tapi, saya tekankan lagi bahwa ini urusan internal Israel dan saya akan mencegah campur tangan asing apapun," ujar Eisenkot.

Menurut laporan CNN Indonesia, Eisenkot tetap membuka peluang pembentukan pemerintahan dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter, komitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, serta kewajiban militer dan dinas nasional bagi seluruh warga.

Persyaratan lainnya adalah pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris. Sementara itu, Joint List menyatakan akan tetap berada di luar koalisi Eisenkot, tetapi bersedia mendukung langkah politik yang dapat mengakhiri kepemimpinan Netanyahu.

Di tengah kebuntuan tersebut, para pemimpin partai oposisi yang tergabung dalam blok perubahan telah merencanakan pertemuan di Herzliya untuk menyelaraskan langkah politik. Menurut laporan AFP yang dikutip SUMEKS.CO, seluruh pemimpin partai dalam blok Eisenkot sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap dirinya untuk memimpin pemerintahan berikutnya.