Oposisi Israel Susun Strategi Gulingkan Netanyahu di Knesset

Persaingan membentuk pemerintahan baru Israel memasuki tahap negosiasi setelah pemilu 27 Oktober 2026 gagal menghasilkan mayoritas parlemen. Blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot berupaya menyatukan kekuatan partai-partai, sementara Benjamin Netanyahu berusaha mempertahankan kekuasaan tanpa bergantung pada partai-partai Arab.

Berdasarkan hasil pemilu sementara yang dilaporkan sejumlah media, kubu Netanyahu memperoleh 53 dari total 120 kursi Knesset, sedangkan kelompok oposisi mengamankan 48 kursi. Partai-partai dengan mayoritas anggota Arab meraih 19 kursi, sehingga berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan.

Jumlah tersebut masih jauh dari ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Kondisi ini membuat kedua kelompok harus mencari dukungan tambahan melalui kesepakatan politik dengan partai lain.

Partai Yashar pimpinan Eisenkot menyatakan para pemimpin blok perubahan akan bertemu di Herzliya untuk membicarakan koordinasi dan langkah politik berikutnya. Pertemuan itu menjadi agenda penting setelah sejumlah pemimpin oposisi menyatakan dukungan kepada Eisenkot sebagai calon perdana menteri.

Menurut laporan Suara Surabaya yang mengutip media Israel Walla, empat tokoh oposisi, yakni Yair Lapid, Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman, dan Yair Golan, juga berencana menyusun strategi bersama menjelang konsultasi dengan Presiden Isaac Herzog pada 4 November.

Herzog dijadwalkan menentukan pihak yang memperoleh mandat pertama untuk membentuk pemerintahan. Sementara itu, anggota parlemen baru dijadwalkan dilantik pada 10 November mendatang.

Selain menggalang dukungan untuk pemerintahan baru, oposisi menyiapkan langkah untuk mengambil kendali parlemen. Salah satu rencananya adalah mengganti Ketua Knesset Amir Ohana, yang berasal dari Partai Likud pimpinan Netanyahu.

Menurut laporan Walla, perubahan kepemimpinan parlemen diharapkan memberikan oposisi kendali lebih besar terhadap agenda legislasi. Mereka juga berencana mendorong pembentukan komisi penyelidikan resmi mengenai peristiwa 7 Oktober 2023.

Agenda lainnya mencakup rancangan aturan yang melarang seseorang dengan dakwaan pidana membentuk pemerintahan. Ketentuan tersebut berpotensi memengaruhi Netanyahu yang masih menjalani persidangan terkait tuduhan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan.

Di tengah manuver oposisi, Netanyahu menyerukan pembentukan pemerintahan nasional yang luas. Dalam pernyataan melalui saluran Telegram Partai Likud, dia menegaskan partainya memperoleh dukungan terbesar dan berhak memimpin pemerintahan berikutnya.

"Mayoritas jelas dari publik Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih saya, sebagai perdana menteri, untuk memimpin pemerintahan berikutnya," ujar Netanyahu.

Netanyahu juga menyatakan pemerintahannya terbuka terhadap partai-partai yang bersedia bergabung, dengan syarat tidak mendukung terorisme. Namun, dia menolak kemungkinan bekerja sama dengan daftar partai yang mayoritas anggotanya merupakan warga Arab Israel.

"Kami berupaya membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami, serta partai mana pun yang bersedia bergabung dan tidak mendukung terorisme," ujar Netanyahu.

Netanyahu menuduh partai-partai Arab mendukung terorisme dan menyangkal keberadaan Israel sebagai negara Yahudi. Tuduhan tersebut menjadi salah satu alasan penolakannya terhadap kemungkinan koalisi dengan kelompok politik tersebut.

Namun, posisi partai-partai Arab tidak sepenuhnya seragam. Para pemimpin partai Arab Israel telah mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, meskipun mereka tidak menggunakan label kelompok teroris untuk menyebut gerakan tersebut.

Pemimpin Partai Raam telah mengakui Israel sebagai negara Yahudi, sedangkan sejumlah pemimpin partai Arab lainnya menolak definisi tersebut. Dalam wawancara dengan AFP, para pemimpin dari dua daftar partai mayoritas Arab menyampaikan tujuan bersama untuk mengganti pemerintahan yang mereka nilai rasis.

Laporan Kompas.id juga mencatat munculnya seruan agar kelompok Yahudi dan Arab bersatu untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Dukungan partai-partai Arab kepada Eisenkot menjadi salah satu kemungkinan yang dapat mengubah perhitungan kekuatan di parlemen.

Meski demikian, Eisenkot telah menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, termasuk melalui skema pergantian jabatan perdana menteri. Hingga kini, negosiasi antarpartai masih berlangsung dan belum menghasilkan kesepakatan final.

Perkembangan politik Israel turut menjadi perhatian Iran. Menurut laporan ANTARA, Teheran menilai hasil pemilu Israel maupun pemilu sela Amerika Serikat tidak mengubah kebutuhan militernya untuk tetap bersiaga menghadapi kemungkinan perang.