Pemerintah Terbitkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) pada Jumat (30/10/2026). Regulasi ini menjadi dasar pembentukan kawasan finansial khusus untuk menarik investasi global, meningkatkan daya saing sektor keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dilansir dari Nasional.

Undang-undang tersebut mengatur pembentukan kawasan, kegiatan usaha, kelembagaan, penyelesaian sengketa, serta fasilitas perpajakan dan kemudahan berusaha bagi investor. Pemerintah juga membuka kemungkinan pembentukan lebih dari satu PFII di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 3, pembentukan PFII ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri Keuangan. Penetapan lokasi mempertimbangkan kebutuhan wilayah, permodalan, dan studi kelayakan.

Regulasi tersebut menetapkan bahwa lokasi PFII tidak boleh berada di kawasan ekonomi khusus (KEK). Ketentuan ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (5).

Landasan pembentukan kawasan finansial tersebut tercermin dalam pertimbangan undang-undang yang menjelaskan kebutuhan Indonesia terhadap pusat keuangan berdaya saing internasional.

"Bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, perlu dibentuk pusat finansial yang kompetitif secara internasional sebagai wilayah yang diberikan kewenangan khusus dalam menggerakkan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan di masa depan," demikian bunyi beleid tersebut.

Pasal 5 mengelompokkan kegiatan usaha PFII menjadi tiga kategori. Kelompok pertama mencakup sektor keuangan, termasuk perbankan, perasuransian, keuangan syariah, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, dan inovasi teknologi keuangan.

Kelompok pertama juga mencakup perdagangan komoditas internasional, bulion, pengelolaan dana perwalian atau trust, manajemen investasi, pasar valuta asing, serta lembaga pengelola kekayaan keluarga atau family office.

Kelompok kedua meliputi jasa penunjang sektor keuangan, seperti akuntan publik, penilai, notaris, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan pajak, aktuaris, dan ahli syariah jasa keuangan.

Sementara itu, kelompok ketiga mencakup sektor lainnya, antara lain transportasi, akomodasi, kesehatan, pengelolaan sampah dan limbah, pariwisata, serta usaha makanan dan minuman.

Insentif perpajakan menjadi salah satu instrumen utama dalam regulasi tersebut. Pasal 47 dan Pasal 48 memberikan dasar pemberian fasilitas kepada pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, hakim ad hoc, subjek pajak luar negeri yang berinvestasi di PFII, serta lembaga pengelola dan pengawas kawasan.

Fasilitas yang diatur mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan kepabeanan.

Secara khusus, Pasal 49 menetapkan lima bentuk fasilitas PPh, yakni pengecualian pajak atas penghasilan dari luar Indonesia, pengurangan PPh badan, PPh final 0%, pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri, serta pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh.

Pasal 51 mengatur pengurangan PPh badan sebesar 100% bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di sektor keuangan, sektor penunjang keuangan, dan sektor lainnya dalam PFII. Fasilitas serupa berlaku bagi Lembaga Pengelola PFII dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII untuk kegiatan operasionalnya.

Adapun Pasal 52 memberikan fasilitas PPh final 0% selama jangka waktu tertentu kepada tenaga ahli sektor keuangan yang bekerja pada pelaku usaha sektor keuangan di PFII serta hakim ad hoc yang bertugas di Pengadilan PFII.

Regulasi ini juga mengatur perlakuan perpajakan khusus bagi warga negara asing (WNA) yang terdaftar pada family office di PFII. Berdasarkan Pasal 53, mereka dapat memperoleh pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Persyaratan tersebut meliputi pendaftaran pada family office di PFII, kepemilikan golden visa, serta tidak menerima penghasilan dari kegiatan usaha aktif atau pekerjaan pada pelaku usaha di dalam maupun di luar PFII yang masih berada di wilayah Indonesia. Fasilitas berlaku selama golden visa masih aktif.

Pasal 54 juga mengatur pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh atas penghasilan investasi tertentu bagi subjek pajak luar negeri yang berinvestasi di PFII.

Pembebasan serupa berlaku untuk pembelian hunian atau rumah tinggal yang tergolong sangat mewah di kawasan tersebut oleh pihak yang menjalankan usaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di PFII.

Di bidang penyelesaian sengketa, Pasal 35 memberikan kewenangan kepada Lembaga Arbitrase PFII untuk menyelenggarakan arbitrase, mediasi, konsiliasi, penentuan ahli, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Sementara itu, Pasal 38 menetapkan pembentukan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus dan eksklusif untuk menangani perkara yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan kontrak di kawasan PFII.

Kewenangan Pengadilan PFII juga mencakup sengketa pemberian fasilitas perpajakan, perkara kepailitan, serta restrukturisasi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan tersebut.

Selain fasilitas pajak dan mekanisme hukum, Pasal 65 mengatur kemudahan khusus dalam bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, residensi, golden visa, dan izin tinggal bagi pelaku usaha, tenaga ahli, serta pihak lainnya.

Pasal 66 menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan dalam penyelenggaraan PFII. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diwajibkan mendukung operasional kawasan melalui penyediaan infrastruktur, penyesuaian tata ruang, energi, telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, dan keamanan.