Pemerintah Perketat Tata Kelola Pasar Modal Hadapi Evaluasi MSCI

Pemerintah Indonesia mempercepat reformasi tata kelola pasar modal melalui peningkatan transparansi kepemilikan saham, penerapan batas minimum saham publik sebesar 15%, dan penguatan penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk melindungi investor domestik serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia, dengan tenggat penyampaian masukan pada 30 April 2027.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan langkah tersebut dalam diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah akan memperbaiki kualitas data kepemilikan saham dan meningkatkan pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan serta dugaan manipulasi harga.

Dalam reformasi tersebut, pemerintah mendorong keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, pelaporan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), serta percepatan penerapan batas minimum saham publik atau free float sebesar 15%. Pengawasan juga akan diarahkan pada praktik perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mengganggu integritas pasar.

Dradjad menilai evaluasi MSCI tidak selalu menggambarkan kondisi fundamental ekonomi suatu negara. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan situasi domestik dan kepentingan nasional.

"Peninjauan kembali dimungkinkan jika menurut mereka ada perbaikan material. Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 21 Oktober 2026 sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar. Beliau mengakui tantangan tidak kecil, namun kita harus berani menghadapinya dan tidak mengenal menyerah. Beliau juga menilai otoritas pasar modal dan emiten telah bekerja dengan baik," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia juga membandingkan kondisi ekonomi Indonesia dengan negara yang menghadapi konflik atau inflasi tinggi. Menurut data yang disampaikan Dradjad, inflasi Indonesia tercatat 3,28%, masih berada dalam rentang sasaran 2,5% plus minus 1%.

"Kita harus sadar bahwa evaluasi MSCI itu belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi makro kita. Bayangkan lho, standalone market contohnya, dan salah satunya syaratnya yaitu untuk negara-negara yang kena perang. Kita tidak ada perang, masa mau disamakan?

Lalu, negara-negara yang inflasinya mencapai puluhan, sementara inflasi kita itu kemarin 3,28%, jadi sangat terkendali within the range of our target yaitu 2,5 plus minus 1. But it's their decision. Kita akan lakukan apa yang sesuai dengan kepentingan nasional kita," ujar Dradjad.

Untuk mendukung perubahan tersebut, pemerintah merencanakan audit beneficial ownership, pembenahan data kepemilikan saham, dan penyusunan peta jalan dengan indikator terukur. Pemerintah juga akan menyampaikan bukti pelaksanaan reformasi kepada MSCI, berdialog dengan investor global, serta memantau perkembangan pasar secara waktu nyata.

Penegakan hukum akan melibatkan satuan tugas bersama atau Joint Task Force yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemerintah menargetkan pengawasan yang lebih terkoordinasi dan penindakan yang konsisten serta transparan.

Dradjad menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tidak semata-mata diukur dari posisi Indonesia dalam indeks internasional. Pemerintah mengharapkan perbaikan tata kelola dapat meningkatkan perlindungan investor, memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha, dan mendukung penciptaan lapangan kerja.

"Tugas kita, bukan hanya para pejabat pemerintah, tapi juga semuanya yang berilmu itu adalah berdakwah, mengedukasi masyarakat, supaya mereka bisa melakukan tindakan investasi di pasar modal secara rasional. Harapannya, hal itu akan menjaga stabilitas makro kita, sehingga kepentingan lainnya dari rakyat banyak juga akan bisa kita layani dengan lebih baik," ujar Dradjad.

Di sisi lain, tekanan terhadap pasar keuangan domestik juga terlihat pada penurunan penawaran investor dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). KONTAN melaporkan total penawaran pada lelang 20 Oktober 2026 mencapai Rp 22,76 triliun, turun dari Rp 32,61 triliun pada lelang 6 Oktober 2026.

Penurunan tersebut terjadi setelah minat investor terhadap SBSN meningkat dalam beberapa lelang sebelumnya. Data KONTAN mencatat penawaran sebesar Rp 23,54 triliun pada 26 Agustus, Rp 26,13 triliun pada 8 September, dan Rp 26,89 triliun pada 22 September 2026.

KONTAN mengaitkan pelemahan penawaran SBSN dengan tekanan di pasar obligasi domestik akibat kenaikan suku bunga global dan sentimen MSCI terhadap pasar saham Indonesia. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator perubahan minat investor di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola pasar modal dapat dibuktikan melalui indikator yang terukur sebelum tenggat masukan MSCI pada 30 April 2027.