Airlangga Siapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Pemerintah masih mempersiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk mendukung investasi dan meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan tersebut di Jakarta pada Rabu (21/10/2026). Dilansir dari Nasional, pemerintah belum menetapkan jadwal resmi operasional PFII dan masih memproses sejumlah aspek pendukung, termasuk kepastian usaha serta penerapan standar antisuap.

Airlangga menjelaskan, kepastian usaha menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan PFII, terutama untuk memberikan kejelasan bagi investor dan Danantara. Pemerintah juga tengah mempersiapkan kerangka yang diperlukan agar kegiatan investasi dapat berlangsung dengan standar usaha yang setara.

Dalam keterangannya kepada awak media, Airlangga menyoroti pentingnya kepastian bagi pelaku investasi sebagai bagian dari persiapan pusat finansial tersebut.

"PFII kemarin kita juga persiapkan, kan memang salah satu daripada investasi yang dibutuhkan adalah kepastian usaha termasuk dari para investor dan juga Danantara," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain kepastian usaha, pemerintah sedang memproses penerapan standar antisuap melalui Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut Airlangga, langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan persaingan usaha yang setara bagi para pelaku investasi di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa proses yang berkaitan dengan OECD mencakup rencana ratifikasi standar antisuap sebagai bagian dari upaya membangun kesetaraan dalam kegiatan ekonomi.

"Sehingga ada beberapa hal yang sedang diproses melalui OECD nantinya ratifikasi dari anti bribery. Karena itu juga harus level playing field," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga juga membedakan penanganan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari aktivitas investasi yang tidak selalu berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran negara. Meski demikian, ia menekankan bahwa penerapan standar antisuap tetap diperlukan untuk mendukung kesetaraan dalam menjalankan usaha.

Mengenai rencana operasional PFII, pemerintah belum memastikan kapan pusat finansial tersebut mulai beroperasi. Airlangga juga belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan Jakarta menjadi lokasi operasional pertama.

Ketika ditanya mengenai pengumuman lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan menyampaikan informasi pada waktunya.

"Nanti kita akan diumumkan pada waktunya," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi undang-undang pada 21 Juli 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pengembangan PFII yang diharapkan dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar keuangan global.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa tahap awal pengembangan PFII direncanakan berlokasi di Jakarta. Sementara itu, lokasi pengembangan di Bali masih dalam tahap evaluasi.