BPK Temukan Ketidaktepatan Pemberian Insentif Pajak kepada Perusahaan

Pemberian fasilitas perpajakan kepada perusahaan yang telah menjalankan produksi komersial menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian dalam pemberian insentif fiskal. Dilansir dari Nasional, temuan tersebut mendorong evaluasi terhadap mekanisme verifikasi dan efektivitas fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, BPK mengungkapkan bahwa dua pelaku usaha menerima fasilitas tax holiday dan tax allowance meskipun telah berproduksi secara komersial sebelum mengajukan permohonan insentif.

Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai pemerintah perlu memastikan fasilitas perpajakan menghasilkan investasi tambahan. Menurutnya, keringanan pajak seharusnya tidak diberikan begitu saja kepada perusahaan yang tetap mampu menjalankan kegiatan usaha tanpa dukungan fiskal tersebut.

"Pemberian insentif pajak yang tidak tepat sasaran ini pada dasarnya sangat dapat mengurangi efektivitas penerimaan pajak," ujar Andri kepada Kontan.co.id, Minggu (18/10/2026).

Permasalahan yang ditemukan BPK berkaitan dengan proses pemeriksaan data oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembaga tersebut belum memverifikasi kelengkapan informasi mengenai tanggal perkiraan Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB).

Di sisi lain, sistem Online Single Submission (OSS) dinilai belum mampu mendeteksi secara memadai risiko pengajuan fasilitas oleh perusahaan yang sudah memulai produksi komersial. Kombinasi kelemahan administrasi dan sistem tersebut membuka peluang pemberian insentif kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan.

BPK menilai kedua perusahaan yang menjadi objek pemeriksaan tidak layak menerima fasilitas tersebut. Risiko serupa juga dapat terjadi pada perusahaan lain apabila proses verifikasi dan pengawasan tidak diperkuat.

Untuk menindaklanjuti temuan itu, BPK merekomendasikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM memperbaiki mekanisme pengendalian pemberian fasilitas fiskal. Perbaikan yang disarankan meliputi pengembangan fitur kronologis dalam log catatan verifikatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pertukaran data antara BKPM dan DJP, serta penyusunan prosedur pemeriksaan tanggal dimulainya produksi komersial.

Belanja Perpajakan Perlu Diukur Berdasarkan Manfaatnya

Menurut Andri, persoalan ketepatan sasaran tersebut perlu dikaitkan dengan besarnya belanja perpajakan atau tax expenditure. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah penerimaan negara yang dilepaskan melalui pemberian fasilitas pajak sebanding dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data terakhir yang dirujuknya, total belanja perpajakan Indonesia telah melampaui Rp 530 triliun. Sementara itu, pemanfaatan fasilitas tax holiday tercatat mencapai Rp 7,26 triliun pada Tahun Pajak 2024.

Insentif pajak selama ini diharapkan menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian daerah. Kehadiran perusahaan semestinya dapat memperluas kegiatan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbesar basis penerimaan pajak.

Namun, Andri menilai dampak tersebut belum selalu terlihat secara nyata, termasuk di sejumlah kawasan industri nikel yang memperoleh fasilitas tax holiday. Ia menyoroti belum besarnya peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat di sejumlah wilayah tersebut.

"Sejauh ini kita tidak melihatnya seperti itu, seperti misalnya pada beberapa perusahaan nikel yang mendapat tax holiday, tetapi pendapatan pajak dari masyarakat di daerah tersebut tidak banyak meningkat," jelasnya.

Karena itu, pengukuran keberhasilan insentif tidak cukup bertumpu pada besarnya investasi yang diumumkan atau jumlah perusahaan penerima fasilitas. Pemerintah juga perlu menghitung investasi tambahan yang benar-benar terjadi akibat insentif serta kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan negara.

Kepastian Regulasi Menjadi Pertimbangan Investor

Andri menjelaskan bahwa keputusan investasi, khususnya untuk proyek berskala besar, dipengaruhi berbagai faktor selain besaran keringanan pajak. Kepastian regulasi, kejelasan proses birokrasi, dan ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan dalam menjalankan usaha.

Menurutnya, konsistensi kebijakan perpajakan dan kepastian pelaksanaannya dapat memberikan landasan yang lebih jelas bagi investor dibandingkan fasilitas pembebasan pajak yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum atau administrasi.

"Buat apa dikasih iming-iming diskon pajak besar kalau di lapangan aturannya berubah-ubah atau bisa jadi temuan BPK karena masalah administrasi, misalnya," jelas Andri.

Tax Holiday Perlu Mendorong Investasi Tambahan

Perbaikan desain insentif, menurut Andri, perlu memprioritaskan industri perintis yang memenuhi kriteria terukur dan benar-benar memerlukan dukungan fiskal untuk merealisasikan investasinya. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep additionality, yaitu manfaat tambahan yang muncul karena adanya insentif.

Dalam penerapannya, pemerintah perlu menilai apakah suatu investasi tetap akan berjalan apabila perusahaan tidak menerima fasilitas perpajakan. Riwayat produksi komersial sebelum permohonan diajukan dapat menjadi bahan evaluasi kelayakan, dengan tetap mengacu pada persyaratan dan ketentuan masing-masing fasilitas.

"Kalau sebuah perusahaan nyatanya sudah sanggup memulai produksi komersial sebelum permohonan fasilitasnya disetujui, itu kan indikasi kuat kalau secara hitungan bisnis mereka sebenarnya sudah mapan dan bisa beroperasi sendiri tanpa bantuan negara," katanya.

Apabila fasilitas diberikan kepada perusahaan yang sebenarnya tidak membutuhkan dukungan tersebut, negara berisiko kehilangan penerimaan tanpa memperoleh tambahan manfaat ekonomi yang sepadan. Oleh sebab itu, ketepatan sasaran menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan fiskal.

Pajak Minimum Global Mengubah Efektivitas Insentif

Selain masalah ketepatan penerima, Andri menyoroti penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT). Kebijakan ini menetapkan tarif pajak efektif minimum 15% bagi grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria.

Penerapan GMT membuat efektivitas tax holiday perlu ditinjau kembali, terutama ketika fasilitas tersebut menurunkan beban pajak perusahaan multinasional hingga di bawah ambang minimum. Dalam kondisi tertentu, selisih pajak dapat dipungut melalui mekanisme top-up tax oleh yurisdiksi yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Mau kita kasih tax holiday sampai 0% pun, sisa pajaknya tetap akan dipungut oleh negara asal investor tersebut," kata Andri.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan instrumen insentif alternatif yang lebih produktif dan memiliki manfaat terukur. Fasilitas fiskal diharapkan tidak berhenti pada pengurangan kewajiban pajak perusahaan, tetapi juga mampu menghasilkan investasi tambahan, memperluas kegiatan ekonomi, dan memberikan manfaat yang sebanding bagi penerimaan negara.