UU PFII Atur Pusat Keuangan dan Berikan Insentif Pajak

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai landasan pembentukan kawasan keuangan khusus. Regulasi ini mengatur kegiatan usaha, kelembagaan, penyelesaian sengketa, hingga berbagai insentif perpajakan, dilansir dari Nasional.

Keberadaan PFII diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pusat keuangan internasional. Pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi serta masuknya pelaku usaha sektor keuangan dari dalam dan luar negeri.

Undang-undang tersebut terdiri atas 10 bab dan 73 pasal. Pengaturannya mencakup pembentukan kawasan, tata kelola kelembagaan, aktivitas bisnis, dukungan pemerintah, serta fasilitas khusus bagi pihak yang memenuhi persyaratan.

Dalam pertimbangan undang-undang, pemerintah menjelaskan pentingnya kerangka hukum khusus, pengaturan keuangan independen, mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel, dan kepastian hukum transaksi perdata maupun perdagangan.

"Bahwa pembetukan pusat finansial yang kompetitif secara internasional memerlukan kerangka hukum yang khusus, regulasi keuangan yang independen, penyelesaian sengketa yang kredibel, serta kepastian hukum bagi transaksi perdata dan perdagangan, dengan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi pertimbangan beleid tersebut, Jumat (30/10/2026).

Pembentukan dan Tujuan Kawasan PFII

Ketentuan awal mengenai definisi dan dasar penyelenggaraan PFII tercantum dalam Bab I, khususnya Pasal 1 dan Pasal 2. Sementara itu, mekanisme pembentukan serta sasaran kawasan dijelaskan melalui Pasal 3 dan Pasal 4.

Pemerintah pusat diperbolehkan membangun lebih dari satu kawasan PFII. Pembentukannya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri Keuangan.

Usulan tersebut wajib dilengkapi informasi mengenai lokasi, permodalan, serta studi kelayakan. Undang-undang juga menegaskan bahwa kawasan PFII tidak berada dalam kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pengembangan kawasan ini memiliki beberapa sasaran, mulai dari meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional hingga memperluas sektor keuangan dan menarik investasi.

Selain itu, PFII diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi sektor riil dan proyek strategis nasional.

Jenis Usaha dan Struktur Kelembagaan PFII

Bab III melalui Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 mengelompokkan aktivitas bisnis PFII menjadi tiga kategori, yakni kegiatan sektor keuangan, layanan pendukung keuangan, dan bidang usaha lainnya.

Kelompok sektor keuangan meliputi perbankan, asuransi, keuangan syariah, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, fintech, family office, serta manajemen investasi.

Untuk mendukung operasional sektor tersebut, tersedia bidang jasa akuntan publik, penilai, notaris, konsultan hukum, konsultan keuangan, dan konsultan pajak.

Adapun kategori usaha lainnya mencakup transportasi, akomodasi, layanan kesehatan, pengelolaan sampah dan limbah, pariwisata, serta penyediaan makanan dan minuman.

Regulasi tersebut turut menentukan bentuk badan usaha yang diperbolehkan, membatasi aktivitas bisnis tertentu, dan menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan.

Pengelolaan kelembagaan diatur lebih lanjut dalam Bab IV, yaitu Pasal 10 sampai dengan Pasal 34. Struktur yang dibentuk mencakup Gubernur PFII, Dewan Pertimbangan PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII (LP PFII), serta Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII (LPJK PFII).

Dewan PFII bertanggung jawab atas kebijakan strategis kawasan, pengawasan lembaga pengelola, dan penetapan fasilitas khusus. Namun, kewenangan tersebut memiliki ketentuan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 17, Dewan PFII harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebelum menetapkan kebijakan yang memengaruhi penerimaan negara, perpajakan, kepabeanan, maupun keuangan negara.

Dalam pembagian tugas operasional, LP PFII menangani pengelolaan kawasan. Sementara itu, LPJK PFII menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas sektor keuangan beserta bidang pendukungnya.

Arbitrase dan Pengadilan Khusus PFII

Mekanisme penyelesaian perselisihan mendapatkan pengaturan tersendiri dalam Bab V dan Bab VI. Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 menjadi dasar pembentukan Lembaga Arbitrase PFII.

Lembaga tersebut dapat menangani penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi, serta penentuan ahli. Berbagai mekanisme ini disediakan sebagai alternatif penyelesaian perselisihan dalam kegiatan kawasan.

Berikutnya, Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 mengatur keberadaan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum.

Pengadilan ini memperoleh kewenangan khusus dan eksklusif untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan aktivitas bisnis PFII, pelaksanaan kontrak di kawasan, serta perselisihan akibat pemberian fasilitas perpajakan.

Pengaturan pengadilan juga mencakup penerapan prinsip dan standar internasional dalam pemeriksaan perkara. Selain itu, undang-undang menetapkan ketentuan mengenai susunan hakim, hukum acara, dan sumber pembiayaan pengadilan.

Dukungan penyelenggaraan kawasan turut diatur dalam Pasal 46. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dalam penyediaan infrastruktur, pengaturan tata ruang, energi, telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta keamanan.

Insentif Perpajakan dan Fasilitas Khusus

Ketentuan mengenai berbagai kemudahan investasi tercantum dalam Bab VIII, mulai Pasal 47 hingga Pasal 65. Bagian ini menjadi salah satu komponen utama kebijakan pemerintah dalam menarik pelaku usaha dan investor ke PFII.

Pasal 47 dan Pasal 48 menjelaskan kelompok penerima fasilitas. Mereka meliputi pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, hakim ad hoc, subjek pajak luar negeri yang menanamkan investasi di PFII, LP PFII, dan LPJK PFII.

Insentif yang disediakan mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta fasilitas kepabeanan.

Secara khusus, Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 mengatur berbagai kemudahan PPh. Salah satu fasilitasnya berupa pengurangan PPh badan sebesar 100% bagi pelaku usaha yang beroperasi di sektor keuangan, sektor pendukung keuangan, dan bidang usaha lainnya dalam PFII.

LP PFII dan LPJK PFII juga berhak memperoleh fasilitas serupa atas kegiatan operasional yang dijalankan di kawasan tersebut.

Ketentuan lainnya mencakup pengecualian PPh atas penghasilan dari luar Indonesia bagi pihak tertentu. Tersedia pula PPh final 0% untuk tenaga ahli sektor keuangan dan hakim ad hoc yang memenuhi persyaratan.

Warga negara asing dengan kriteria tertentu juga dapat memperoleh pengecualian status sebagai subjek pajak dalam negeri. Selain itu, subjek pajak luar negeri bisa mendapatkan pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas penghasilan investasi tertentu.

Untuk PPN, PPnBM, dan kepabeanan, pengaturannya tercantum dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Fasilitas yang diberikan antara lain PPN tidak dipungut atas barang dan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Ketentuan tersebut juga mencakup pengecualian PPnBM untuk kelompok hunian mewah sesuai persyaratan. Pembebasan bea masuk turut diberikan terhadap impor barang yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan PFII.

Aspek perpajakan lainnya dibahas dalam Pasal 61 dan Pasal 62. Pasal 61 mengatur perlakuan pajak atas warisan, sedangkan Pasal 62 menetapkan PPh final 0% atas hibah untuk pendanaan modal awal LP PFII.

Meskipun memperoleh kemudahan, penerima fasilitas tidak terbebas dari kewajiban administrasi. Pasal 63 mewajibkan pemenuhan ketentuan pelaporan perpajakan dan kepabeanan.

Apabila persyaratan tidak dipenuhi, Pasal 64 memungkinkan pencabutan fasilitas. Penerima juga diwajibkan mengembalikan manfaat fasilitas yang sebelumnya telah digunakan.

Selain insentif fiskal, Pasal 65 menyediakan fasilitas khusus di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, residensi, dan golden visa.

Bahasa Inggris dan Penggunaan Valuta Asing

Bab IX yang mencakup Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 menetapkan sejumlah ketentuan khusus dalam operasional PFII. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa yang berlaku di kawasan tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 66.

Penerapan hukum Indonesia tetap menjadi dasar penyelenggaraan PFII, meskipun terdapat pengaturan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 67.

Selanjutnya, Pasal 68 membatasi pelaksanaan kegiatan usaha di kawasan tersebut hanya kepada pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan.

Penggunaan valuta asing dalam transaksi bisnis diatur melalui Pasal 69. Meskipun demikian, rupiah tetap diperbolehkan untuk pembayaran operasional pendukung dan kebutuhan sehari-hari.

Pasal 70 memberikan pengaturan mengenai transaksi keuangan oleh pelaku usaha terdaftar dengan menggunakan aset dasar atau underlying. Instrumen yang dapat digunakan mencakup saham, obligasi, suku bunga, kredit, komoditas, dan valuta asing.

Batas Waktu Peraturan Pelaksanaan

Ketentuan penutup dalam Bab X mencakup Pasal 71 sampai dengan Pasal 73. Bagian ini menetapkan tindak lanjut pemberlakuan seluruh ketentuan dalam UU Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Pemerintah diwajibkan menetapkan peraturan pelaksanaan paling lambat enam bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan. UU Nomor 6 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.