Purnamasidi Nilai Pembiayaan Pendidikan Tak Seharusnya Bergantung pada Desil Kesejahteraan

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai, penentuan penerima pembiayaan pendidikan seharusnya tidak bergantung pada klasifikasi desil kesejahteraan. Ia mengatakan, pembiayaan pendidikan semestinya ditempatkan sebagai bagian dari belanja kementerian/lembaga, bukan semata-mata belanja bantuan sosial (bansos).

Ia menjelaskan, prinsip pendidikan sebagai urusan wajib negara diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, pasal tersebut menurut Purnamasidi seharusnya menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan begitu, akses warga terhadap bantuan pendidikan lebih selaras dengan kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara atas pendidikan.

"Seharusnya sistem desil itu tidak dikenakan di dunia pendidikan. Kenapa? Karena menurut Pasal 31 ayat (2), pendidikan adalah urusan wajib," ucapnya.

Hal tersebut ia sampaikan pada saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026), dikutip dari laman DPR.

Asal Bantuan Pendidikan Ditentukan Desil

Purnomosidi menjelaskan, penerapan klasifikasi desil dalam program bantuan pendidikan berkaitan dengan skema penganggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Keduanya merupakan pos belanja bantuan sosial.

Karena itu, penentuan penerima bantuan PIP dan KIP Kuliah kemudian jadi dikaitkan dengan klasifikasi desil atau tingkat kesejahteraannya.

"Seharusnya dia menjadi belanja dari kementerian/lembaga (K/L), bukan belanja bansos. Karena belanja bansos, inilah kemudian sistem desil dikenakan dalam program PIP dan KIP Kuliah," katanya.

Namun, ia menekankan, klasifikasi desil seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar penentuan apakah peserta didik dapat memperoleh bantuan pendidikan.

"Karena pendidikan itu urusan wajib, maka tidak boleh ada sistem atau program desil untuk pembiayaan pendidikan," ucapnya.

Berangkat dari kondisi ini, ia mendorong perlunya evaluasi terhadap skema penganggaran dan mekanisme penyaluran bantuan pendidikan.

Ia juga menyarankan agar penentuan penerima bantuan pendidikan tidak hanya bertumpu pada pendekatan kesejahteraan. Alih-alih, mekanisme pemberian bantuan menurutnya dapat dirancang berdasarkan kebutuhan pembiayaan pendidikan dan prinsip pemenuhan hak peserta didik.

Dengan evaluasi tersebut, ia berharap kebijakan bantuan pendidikan ke depannya bisa memperluas akses pendidikan tanpa menggunakan mekanisme penentuan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan calon pelajar.

Desil Tak Sesuai Fakta

Terpisah, Wakil Komisi X DPR MY Esti Wijayati turut menyarankan agar penentuan penerima KIP Kuliah tidak didasarkan pada desil terlebih dulu. Pasalnya, saat ini masih banyak status desil yang belum sesuai fakta dan masih ada banyak gugatan dari masyarakat.

"Maka mohon KIP Kuliah tetap tanpa desil dulu, tapi selektif terhadap siapa saja yang diterima berdasarkan kemampuan keluarga dan tentu saja ada syarat-syarat lain yang harus memenuhi. Tapi untuk desil, persoalan desil kan belum tuntas, sehingga saya kira belum bisa dijadikan acuan," kata Esti.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI pada Senin (21/9/2026), diakses melalui siaran ulang di YouTube TVR Parlemen.

PPAPT: Status Penerima KIP Kuliah Tak Langsung Berubah

Sementara itu, Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (PPAPT Kemdiktisaintek) angkat bicara soal perubahan desil yang turut memengaruhi mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Dalam hal ini, PPAPT Kemdiktisaintek menegaskan bahwa perubahan desil tidak akan langsung berdampak pada KIP Kuliah dihentikan. Akan ada mekanisme evaluasi dan verifikasi per semester untuk memastikan apakah penerima masih memenuhi syarat KIP Kuliah, dalam hal akademik, ekonomi, dan kondisi penerima.

"Tenang, jangan langsung khawatir! Perubahan desil tidak serta-merta berarti bantuan KIP Kuliah otomatis berhenti," jelas PPAPT Kemdiktisaintek melalui unggahan resmi sosial media, Rabu (2/9/2026).

Saat terjadi perubahan desil, mahasiswa akan tetap mendapatkan evaluasi sebagaimana ketentuan di atas. Sementara itu, mahasiswa ongoing diimbau memantau informasi terkait evaluasi desil di media resmi KIP Kuliah dan memastikan data sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.