JPPI Desak Pemerintah Tuntaskan Dua Putusan MK Pendidikan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuntaskan dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan menjelang dua tahun masa pemerintahan. Dalam keterangan tertulis pada Senin, 19 Oktober 2026, JPPI menyoroti jaminan sekolah dasar gratis di negeri dan swasta serta pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan.

Dua putusan yang menjadi sorotan ialah Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 mengenai pemisahan anggaran MBG. Dilansir dari Medcom, JPPI menilai pelaksanaan kedua putusan tersebut belum memenuhi kewajiban pemerintah dalam menjamin hak pendidikan warga negara.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut persoalan pendidikan mendasar masih mencakup anak yang tidak bersekolah, ruang kelas rusak, dan rendahnya penghasilan sebagian guru non-ASN. Menurut dia, kondisi tersebut berlangsung ketika pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program MBG.

Ubaid menilai percepatan pembiayaan program tersebut belum diimbangi penyelesaian kewajiban konstitusional di bidang pendidikan.

"Negara terlihat lebih cepat menggerakkan anggaran untuk program MBG daripada menuntaskan kewajibannya menjamin sekolah tanpa biaya, ruang kelas yang aman, dan kesejahteraan guru," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

MK mengabulkan sebagian permohonan JPPI melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 pada 27 Mei 2025. Putusan itu mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

Namun, menurut JPPI, hampir 17 bulan setelah putusan dibacakan, mekanisme pembiayaan yang menjamin pendidikan dasar gratis secara menyeluruh belum tersedia. Organisasi tersebut juga menyoroti pidato RAPBN 2027 yang masih menitikberatkan sekolah negeri tanpa pungutan, meskipun putusan MK mencakup sekolah negeri dan swasta.

Data dasbor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dikutip dalam laporan tersebut mencatat 496.191 anak putus sekolah dan 635.001 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. JPPI juga menyebut jumlah anak yang berada di luar sekolah mendekati tiga juta orang.

"Hampir tiga juta anak berada di luar sekolah. Ini seharusnya menjadi keadaan darurat pendidikan. Negara tidak boleh merasa sudah memenuhi kewajibannya hanya karena menyediakan sekolah negeri. Ketika bangku sekolah negeri tidak cukup, negara tetap berkewajiban menjamin anak mendapatkan pendidikan dasar melalui sekolah swasta tanpa terhambat biaya," tegas Ubaid.

JPPI meminta pemerintah menetapkan skema pembiayaan yang jelas dan terukur untuk sekolah dasar negeri maupun swasta. Organisasi itu juga mendesak percepatan penanganan anak yang tidak bersekolah melalui dukungan pembiayaan sekolah swasta, penambahan daya tampung, dan bantuan bagi keluarga rentan.

Selain persoalan sekolah gratis, JPPI menyoroti Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026. Putusan tersebut menegaskan bahwa MBG bukan komponen utama penyelenggaraan pendidikan dan anggarannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, dengan batas akhir transisi paling lambat APBN 2028.

Untuk APBN 2027, MK menyatakan pencantuman anggaran MBG dalam anggaran operasional pendidikan hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengurangi alokasi minimal 20 persen APBN bagi komponen utama pendidikan di luar program tersebut.

Dalam rancangan awal APBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk MBG dari total anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Berdasarkan perhitungan JPPI, anggaran yang tersisa untuk pendidikan di luar MBG hanya sekitar Rp580,9 triliun, atau kurang lebih 14 persen dari total belanja negara yang direncanakan saat itu.

Ubaid menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan dan transparansi penggunaan anggaran negara. Ia meminta pemerintah mengungkap komposisi akhir anggaran pendidikan setelah APBN 2027 disahkan.

"Jangan sampai anggaran pendidikan 20 persen hanya bagus di atas kertas. Uangnya disebut anggaran pendidikan, tetapi sebagian sangat besar digunakan untuk membiayai program yang oleh MK telah dinyatakan bukan komponen utama pendidikan. Bagaimana mungkin hak pendidikan anak dapat dipenuhi jika pembiayaan dasarnya terus diperebutkan dengan program lain?" kata Ubaid.

JPPI mendesak pemerintah mempercepat pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan dan memastikan sedikitnya 20 persen APBN digunakan untuk membiayai komponen utama pendidikan sesuai ketentuan konstitusi.