JPPI Desak Pemerintah Tuntaskan Dua Putusan MK soal Pendidikan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah menuntaskan sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya yang dilansir dari Detikcom, JPPI menyampaikan lima masukan, mulai dari jaminan pendidikan dasar gratis hingga peningkatan kesejahteraan guru.

Perhatian utama organisasi tersebut tertuju pada pelaksanaan dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengenai pendidikan dasar tanpa pungutan biaya serta Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan.

Rancangan awal APBN 2027 kembali menjadi perhatian karena pemerintah memasukkan anggaran MBG ke dalam alokasi pendidikan. Menurut Kornas JPPI, Ubaid Matraji, kebijakan tersebut perlu dicermati agar pemenuhan kebutuhan program tidak mengurangi anggaran bagi komponen utama pendidikan.

Dalam penjelasannya, Ubaid menyebut anggaran MBG yang direncanakan mencapai sekitar Rp240 triliun dari total alokasi pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Dengan komposisi tersebut, dana yang tersisa untuk kebutuhan pendidikan di luar MBG diperkirakan sekitar Rp580,9 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan kurang lebih 14 persen dari keseluruhan belanja negara yang direncanakan saat itu. Perhitungan ini menjadi salah satu alasan JPPI meminta kejelasan mengenai pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan dalam konstitusi.

Ubaid menjelaskan, "Namun, dalam rancangan awal APBN 2027, pemerintah kembali memasukkan sekitar Rp240 triliun anggaran MBG dalam alokasi pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Berdasarkan konstruksi tersebut, anggaran yang tersisa untuk pendidikan di luar MBG hanya sekitar Rp580,9 triliun, atau kurang lebih 14 persen dari total belanja negara yang direncanakan saat itu," dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (19/2026).

Setelah APBN 2027 disahkan, JPPI meminta pemerintah mengumumkan susunan akhir anggaran secara terbuka. Transparansi tersebut diperlukan untuk menunjukkan bahwa pembiayaan MBG tidak mengurangi pemenuhan kewajiban konstitusional berupa alokasi minimal 20% anggaran negara untuk pendidikan.

Lima Masukan JPPI untuk Perbaikan Pendidikan

Selain mempermasalahkan komposisi anggaran, JPPI menyoroti kondisi ruang kelas yang membutuhkan renovasi, anak-anak yang belum mengakses pendidikan, serta rendahnya gaji sebagian guru. Organisasi ini merumuskan lima langkah yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

1. Menjamin pendidikan dasar gratis. Pemerintah diminta menuntaskan pelaksanaan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 melalui mekanisme pembiayaan yang jelas dan terukur. Jaminan tersebut harus mencakup sekolah negeri maupun swasta.

2. Memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. JPPI mendorong pelaksanaan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 melalui percepatan pemisahan pembiayaan MBG. Pemerintah juga diminta memastikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dialokasikan untuk komponen utama pendidikan.

3. Memperbaiki infrastruktur sekolah. Renovasi ruang kelas yang rusak perlu diprioritaskan berdasarkan data dan tingkat kebutuhan. Pembangunan sekolah baru juga diperlukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan, terutama daerah terpencil dan daerah 3T.

4. Menangani anak yang tidak bersekolah. Pemerintah didorong mempercepat upaya untuk mengatasi persoalan jutaan anak yang belum mengakses pendidikan. Langkah yang diusulkan mencakup dukungan biaya bagi siswa sekolah swasta, penambahan daya tampung, serta bantuan untuk keluarga rentan.

5. Menetapkan standar gaji guru non-ASN. Pemerintah pusat dan daerah diminta menentukan batas minimum gaji pokok yang layak bagi seluruh guru non-ASN, termasuk tenaga pengajar di sekolah dan madrasah swasta. Dukungan pembiayaan untuk memenuhi standar tersebut diharapkan tersedia melalui APBN dan APBD.

JPPI Tekankan Hak Anak sebagai Ukuran Keberhasilan

Bagi JPPI, capaian kebijakan pendidikan tidak semestinya dinilai hanya dari besarnya anggaran yang diumumkan atau jumlah program yang diluncurkan pemerintah. Ukuran yang lebih penting adalah terpenuhinya kebutuhan pendidikan setiap anak, termasuk akses sekolah, kondisi ruang belajar, kesejahteraan tenaga pengajar, dan keselamatan siswa.

Ubaid menyampaikan, "Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah setiap anak dapat bersekolah tanpa hambatan biaya, belajar di ruang kelas yang aman, dididik oleh guru yang sejahtera, dan terlindungi keselamatannya," kata Ubaid.

JPPI juga menegaskan bahwa pelaksanaan putusan MK harus ditempatkan sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah. Organisasi tersebut meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan kebijakan anggaran tetap mengutamakan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

Dalam pernyataan akhirnya, Ubaid mengatakan, "Presiden Prabowo harus menunjukkan bahwa konstitusi berada di atas kepentingan program pemerintah. Dua putusan MK ini bukan sekadar rekomendasi, melainkan mandat hukum yang harus dituntaskan. Jangan sampai anak-anak terus menanggung akibat dari prioritas anggaran yang belum menempatkan hak pendidikan sebagai kewajiban utama negara," pungkasnya.