Djoko Setijowarno Dorong Pejabat RI Naik Transportasi Umum

Pemanfaatan transportasi umum oleh pejabat pemerintah dinilai dapat menjadi cara untuk mendekatkan kepemimpinan dengan masyarakat sekaligus mendorong perbaikan layanan publik. Dilansir dari Detik Oto, pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar kebiasaan tersebut diterapkan lebih luas di Indonesia. Menurut Djoko, pengalaman sejumlah negara Eropa memperlihatkan bahwa penggunaan angkutan umum oleh pejabat tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga mencerminkan nilai kesetaraan, efisiensi, dan kepedulian lingkungan.

Praktik tersebut didukung oleh sistem transportasi yang memadai serta budaya masyarakat yang terbiasa menggunakan fasilitas bersama. Di kawasan Eropa Utara, Eropa Barat, dan Skandinavia, perjalanan menuju tempat kerja dengan bus, kereta, atau sepeda merupakan kebiasaan yang lazim bagi sejumlah pejabat. Djoko menjelaskan bahwa pola mobilitas tersebut berkaitan dengan kesadaran lingkungan dan sistem angkutan publik yang efisien.

"Di Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia, kebiasaan pejabat publik menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja merupakan hal yang lumrah. Budaya ini didorong oleh kesadaran lingkungan yang tinggi, sistem transportasi publik yang efisien, serta nilai-nilai egaliter masyarakat setempat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2026).

Swedia mengutamakan kesetaraan

Swedia menjadi salah satu contoh penerapan budaya egaliter dalam lingkungan pemerintahan. Prinsip lagom, yang bermakna cukup dan tidak berlebihan, tercermin dalam pola kehidupan pejabat negara tersebut, termasuk dalam penggunaan kendaraan untuk bekerja. "Sebagian besar anggota parlemen (Riksdag) tidak mendapatkan mobil dinas pribadi atau pengawalan. Kebijakan resmi parlemen memberikan mereka kartu berlangganan bulanan/tahunan (SL-kort) untuk naik bus, trem, dan kereta komuter di Stockholm," ujar Djoko.

Fasilitas mobil dinas beserta sopir pada umumnya diperuntukkan bagi Perdana Menteri. Menteri luar negeri dan tamu negara dapat memperoleh fasilitas serupa dalam keadaan tertentu yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi. Di luar kebutuhan tersebut, para pejabat dapat berangkat bekerja bersama pengguna transportasi lainnya tanpa pengawalan terbuka. Mereka juga membawa tas kerja sendiri dan menggunakan kereta antarkota ketika menjalankan perjalanan dinas di luar ibu kota.

Belanda membiasakan perjalanan dengan sepeda

Belanda memperlihatkan pendekatan berbeda melalui pemanfaatan sepeda sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Infrastruktur jalur sepeda yang mendukung membuat kebiasaan ini tidak hanya dilakukan masyarakat, tetapi juga dipraktikkan oleh pemimpin negara.

Mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dikenal karena kebiasaannya mengendarai sepeda sendiri menuju kantornya di Den Haag (Het Torentje). Ia bahkan kerap membawa apel sebagai camilan selama perjalanan.

"Pemerintah Belanda secara aktif mempromosikan gaya hidup sehat dan emisi rendah. Pejabat publik diarahkan untuk mengutamakan transportasi aktif (sepeda) atau transportasi umum (kereta NS) untuk perjalanan dalam kota atau antar-kota yang terjangkau. Pejabat yang bersepeda atau naik kereta api umumnya berjalan sendirian atau hanya ditemani pengamanan yang sangat tersembunyi (discreet), tanpa ada mobil pengawal (sirene/patwal) yang membelah jalan," sebut Djoko.

Jerman memanfaatkan jaringan kereta

Jerman tetap mendorong efisiensi transportasi publik meskipun dikenal sebagai negara industri otomotif. Anggota Parlemen Jerman (Bundestag) memperoleh BahnCard 100, yaitu kartu yang memungkinkan perjalanan menggunakan seluruh jaringan kereta api di Jerman, termasuk kereta cepat ICE.

Fasilitas tersebut memungkinkan para anggota parlemen memanfaatkan perjalanan dengan kereta untuk menyelesaikan pekerjaan atau menyiapkan rapat. Namun, menteri-menteri federal di Berlin tetap mendapatkan mobil dinas (Dienstwagen) dengan mempertimbangkan protokol keamanan dan kebutuhan berpindah antarkementerian.

"Walaupun menteri-menteri federal di Berlin difasilitasi mobil dinas (Dienstwagen) karena faktor protokol keamanan dan mobilitas antar-kementerian, pemerintah Jerman memberlakukan batas emisi karbon (CO2) yang sangat ketat untuk armada kendaraan pejabat publik. Di dalam kota Berlin, banyak politisi dan wali kota yang memilih menggunakan S-Bahn (kereta komuter) atau U-Bahn (subway) untuk menghindari kemacetan saat jam sibuk," kata Djoko.

Peluang penerapan di Indonesia

Jakarta memiliki modal untuk memperluas kebiasaan pejabat menggunakan angkutan umum. Majalah internasional Time Out menempatkan Jakarta di peringkat ke-15 kota dengan transportasi umum terbaik di dunia, meningkat dari peringkat 17 pada tahun sebelumnya. Survei yang melibatkan lebih dari 24 ribu warga di berbagai kota besar dunia menunjukkan bahwa 79,2 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap layanan transportasi umum.

Angka tersebut menjadi salah satu gambaran penerimaan masyarakat terhadap fasilitas angkutan publik di ibu kota. Djoko mengusulkan agar pejabat pemerintah mendapatkan pengalaman langsung menggunakan layanan tersebut melalui kebijakan khusus. Salah satu usulnya adalah mewajibkan menteri dan pimpinan lembaga yang menghadiri rapat paripurna di Istana Negara untuk meninggalkan kendaraan dinas dan menggunakan transportasi umum.

Menurutnya, penerapan kebijakan semacam itu dapat membantu pejabat merasakan secara langsung kondisi perjalanan, kenyamanan, serta keandalan layanan yang tersedia. Pengalaman tersebut juga dapat menjadi bahan untuk menilai kualitas transportasi publik di Jakarta.

Selain kegiatan di Istana Negara, Djoko menyarankan agar aparatur sipil negara (ASN) di kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Jakarta dijadwalkan menggunakan transportasi umum ke kantor satu kali setiap minggu. Usulan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. "Kebijakan semacam ini bukan sekadar simbolisme politik, melainkan langkah nyata untuk membumikan kepemimpinan.

Dengan merasakan langsung dinamika transportasi publik, para pejabat tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara transparan demi kesejahteraan masyarakat luas," katanya. Dari sisi jangkauan, layanan transportasi umum di Jakarta telah mencakup 92,5 persen wilayah kota. Djoko juga menyebut seluruh kantor pemerintahan pusat sudah terhubung dengan moda angkutan umum, setidaknya melalui keberadaan halte Transjakarta di sekitar kawasan perkantoran tersebut.