India Batasi Kendaraan di Delhi untuk Tekan Polusi Udara

Pengendalian polusi udara di kawasan perkotaan menjadi fokus kebijakan India melalui pembatasan kendaraan yang belum memenuhi standar emisi BS6 di Delhi. Kebijakan yang berlaku mulai November 2026 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia, terutama dalam menangani pencemaran udara di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Pembatasan tersebut menyasar kendaraan dengan standar emisi di bawah BS6 yang terdaftar di luar wilayah Delhi.

Aturan ini berlaku hingga 31 Januari 2027 sebagai bagian dari Winter Action Plan (WAP), program pemerintah untuk menghadapi peningkatan polusi udara selama musim dingin. Pengendara yang datang dari luar Delhi perlu memastikan kendaraannya memenuhi ketentuan emisi sebelum memasuki kawasan ibu kota. Pemerintah setempat turut memperketat pemeriksaan kelayakan kendaraan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Salah satu persyaratan yang diberlakukan adalah kepemilikan sertifikat Pollution Under Control (PUC) yang masih berlaku. Dokumen ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap kondisi emisi kendaraan yang beroperasi di wilayah Delhi.

Kendaraan yang tidak memiliki sertifikat PUC aktif juga dilarang mengisi bahan bakar di Delhi. Ketentuan ini melengkapi pembatasan akses kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan emisi. Meski demikian, pemerintah Delhi belum memberlakukan kembali sistem ganjil-genap berdasarkan nomor pelat. Kendaraan yang telah memenuhi standar BS6 masih dapat digunakan tanpa pembatasan melalui skema tersebut.

Penerapan ganjil-genap tetap menjadi pilihan apabila kondisi kualitas udara memburuk. Dengan demikian, kebijakan pembatasan kendaraan dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat pencemaran udara.

Transportasi umum dan pengurangan perjalanan

Pengendalian polusi di Delhi tidak hanya dilakukan melalui persyaratan teknis kendaraan. Pemerintah juga mendorong perubahan pola perjalanan masyarakat dan pengaturan aktivitas kerja untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Perusahaan didorong menerapkan kebijakan bekerja dari rumah hingga 50 persen.

Selain itu, pengaturan jam masuk kantor secara bergiliran turut dianjurkan untuk menekan kepadatan lalu lintas dan mengurangi jumlah perjalanan menuju tempat kerja. Masyarakat juga diarahkan memanfaatkan transportasi umum, termasuk bus listrik dan metro. Apabila penggunaan kendaraan pribadi tidak dapat dihindari, berbagi kendaraan atau carpooling menjadi salah satu alternatif yang disarankan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pengurangan polusi membutuhkan lebih dari sekadar pembatasan kendaraan. Penyediaan transportasi umum dan pengendalian jumlah perjalanan menjadi bagian dari upaya yang berjalan bersama pengawasan emisi.

Winter Action Plan mencakup aktivitas konstruksi

Winter Action Plan dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2027. Program ini memiliki cakupan lebih luas daripada pembatasan kendaraan karena pemerintah Delhi juga memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan konstruksi dan pembongkaran bangunan untuk mengurangi polusi udara.

Rangkaian kebijakan tersebut mencakup pengawasan kendaraan, persyaratan sertifikat emisi, pengaturan mobilitas pekerja, penggunaan transportasi umum, serta pembatasan aktivitas konstruksi. Berbagai langkah itu diterapkan dalam kerangka penanganan pencemaran selama musim dingin.

Pelajaran bagi pengendalian polusi di Indonesia

Pengalaman Delhi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan pengendalian emisi yang sesuai dengan kebutuhan setiap kawasan perkotaan. Tantangannya bukan hanya membatasi kendaraan yang menghasilkan emisi tinggi, tetapi juga memastikan aturan berjalan secara konsisten.

Pengawasan emisi yang berkelanjutan dan ketersediaan transportasi umum yang memadai menjadi dua aspek penting yang dapat dipertimbangkan. Kedua hal tersebut berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus mendukung pengendalian pencemaran udara di kota-kota besar, termasuk Jakarta.