Pejabat Eropa Gunakan Transportasi Umum untuk Hemat Anggaran

Penggunaan transportasi umum oleh pejabat publik di sejumlah negara Eropa menjadi gambaran penerapan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih selalu mengandalkan mobil dinas mewah dan pengawalan, banyak pejabat memilih bus, kereta, trem, atau sepeda untuk bepergian, seperti dilansir dari Detik Oto. Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai, kebiasaan bermobilitas tersebut berkaitan dengan karakter kepemimpinan dan hubungan pejabat dengan masyarakat.

Menurutnya, penggunaan angkutan publik tidak sekadar menyangkut pilihan perjalanan, tetapi juga mencerminkan nilai kesetaraan dan efisiensi. Praktik ini banyak dijumpai di kawasan Eropa Utara, Eropa Barat, dan Skandinavia. Kebiasaan menggunakan angkutan umum maupun bersepeda menuju tempat kerja didukung oleh kesadaran terhadap lingkungan, layanan transportasi yang efisien, serta budaya masyarakat yang menjunjung kesetaraan.

"Di Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia, kebiasaan pejabat publik menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja merupakan hal yang lumrah. Budaya ini didorong oleh kesadaran lingkungan yang tinggi, sistem transportasi publik yang efisien, serta nilai-nilai egaliter masyarakat setempat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2026).

Dalam keseharian, pejabat di sejumlah negara Eropa dapat ditemukan bepergian tanpa pengawalan yang mencolok. Mereka menggunakan bus, trem, maupun kereta bersama masyarakat, bahkan menjalankan aktivitas seperti membaca dokumen pekerjaan atau menyapa penumpang lain selama perjalanan. Jerman dan Belanda menjadi contoh negara yang memberikan fasilitas khusus untuk mendorong penggunaan transportasi umum oleh anggota parlemen. Mereka memperoleh kartu berlangganan angkutan publik agar perjalanan menggunakan kereta lebih diprioritaskan dibandingkan mobil dinas atau penerbangan domestik.

Di Belanda, Denmark, dan Swedia, perjalanan menuju kantor juga kerap dilakukan dengan menggabungkan sepeda dan kereta. Pola tersebut memperlihatkan bagaimana beberapa jenis transportasi dapat digunakan secara bersamaan untuk menunjang mobilitas harian. "Di Jerman dan Belanda, anggota parlemen diberi kartu berlangganan transportasi umum untuk memprioritaskan perjalanan dengan kereta ketimbang mobil dinas atau penerbangan domestik. Sementara itu, pejabat di Belanda, Denmark, dan Swedia kerap memadukan sepeda dan kereta menuju kantor," ujar Djoko.

Djoko menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut berkaitan dengan prinsip egalitarianisme, yakni pandangan bahwa pejabat merupakan bagian dari masyarakat dan bertugas melayani kepentingan publik. Nilai ini terlihat dalam pendekatan mobilitas pejabat di Swedia, Norwegia, Belanda, dan Denmark. "Di Swedia, misalnya, sebagian besar anggota parlemen dan menteri tidak mendapat mobil dinas maupun pengawalan khusus, melainkan diberi kartu berlangganan tahunan transportasi umum," katanya.

Efisiensi perjalanan dan kepedulian terhadap lingkungan

Selain mendorong kesetaraan, penggunaan angkutan umum juga berkaitan dengan keselamatan bersama dan pengurangan kebutuhan pengawalan ketat. Mayoritas menteri serta politisi di sejumlah negara tersebut dapat berbaur dengan warga ketika menggunakan transportasi publik atau sepeda, kecuali kepala pemerintahan yang memerlukan protokol keamanan khusus.

Aspek lingkungan turut menjadi pertimbangan dalam kebiasaan tersebut. Menurut Djoko, bus dan kereta dapat menjadi pilihan untuk menghindari kemacetan sekaligus menekan emisi karbon, terutama ketika kota memiliki jaringan transportasi yang memadai. "Ketiga, budaya ramah lingkungan dan efisiensi.

Sebagian besar pejabat memanfaatkan transportasi umum atau sepeda untuk menghindari kemacetan dan mengurangi emisi karbon. Dukungan infrastruktur yang baik di kota-kota seperti Amsterdam, Kopenhagen, dan Zurich membuat penggunaan bus atau kereta jauh lebih cepat daripada mobil pribadi," sebut Djoko. Amsterdam, Kopenhagen, dan Zurich disebut sebagai contoh kota dengan dukungan infrastruktur yang memungkinkan angkutan umum menjadi pilihan perjalanan yang efisien.

Dalam kondisi tersebut, penggunaan bus atau kereta dapat memberikan keuntungan dari sisi waktu dibandingkan mengandalkan kendaraan pribadi.

Transportasi umum dan pengawasan anggaran negara

Pemilihan moda transportasi oleh pejabat juga berhubungan dengan penggunaan anggaran publik. Kendaraan dinas dan perjalanan resmi menggunakan fasilitas negara yang pengeluarannya menjadi perhatian masyarakat serta media.

Karena itu, penggunaan kendaraan dinas secara berlebihan atau perjalanan mewah yang tidak diperlukan dapat dipandang sebagai pemborosan uang pajak. Pemanfaatan angkutan umum menjadi salah satu cara untuk mendukung efisiensi penggunaan fasilitas yang dibiayai negara. Djoko juga menyoroti manfaat langsung bagi pejabat ketika mereka bepergian bersama masyarakat. Dengan menggunakan bus atau kereta, pejabat memiliki kesempatan merasakan sendiri kualitas fasilitas publik yang dikelola sekaligus mendengarkan masukan warga dalam situasi sehari-hari.

Kebiasaan tersebut mempertemukan beberapa aspek sekaligus, mulai dari kesetaraan sosial, efisiensi mobilitas, kepedulian terhadap lingkungan, hingga pengawasan penggunaan anggaran. Dalam pandangan Djoko, budaya perjalanan pejabat dapat mencerminkan cara mereka menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.