PDIP Proses Pemecatan Bupati Klaten Usai OTT KPK

Penetapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dugaan korupsi mendorong PDIP memproses pemecatan kadernya tersebut. Pada 18 Oktober 2026, partai itu menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat pada Senin, 19 Oktober 2026, setelah Hamenang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan keputusan tersebut diambil setelah partai berulang kali mengingatkan para kader, termasuk kepala daerah, agar tidak menyalahgunakan jabatan. Menurut Komarudin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah mengingatkan kader mengenai larangan melakukan korupsi.

Komarudin menjelaskan bahwa partai telah memanggil sejumlah kepala daerah, termasuk Hamenang, sekitar 23 hari sebelum pernyataan pemecatan disampaikan.

"Kami menyesalkan atas tindakan Bupati Klaten yang sebenarnya beberapa waktu lalu kami rutin mengingatkan para kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif, bekerja untuk rakyat. Jangan sekali-kali menggunakan kesempatan untuk korupsi," ujar Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP.

Ia menyebut penetapan Hamenang sebagai tersangka bertentangan dengan peringatan yang sebelumnya disampaikan partai. PDIP juga menyatakan langkah pemecatan tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada kader lain yang menduduki jabatan pemerintahan maupun legislatif.

"Tetapi yang terjadi sekarang, Bupati Klaten ketangkap korupsi. Untuk itu, kami lagi proses pemecatan. Hari Senin besok, kami pecat.

Hari Senin kami akan keluarkan surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat ke yang bersangkutan. Karena kami sudah peringatkan tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang merugikan rakyat," ujar Komarudin.

Komarudin menegaskan partainya tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang tertangkap melakukan korupsi. Pernyataan itu ditujukan kepada kepala daerah dan anggota legislatif dari PDIP.

"Peringatan keras kepada para kepala daerah, baik di eksekutif maupun legislatif dari PDI Perjuangan untuk berhati-hati, ketika mereka melakukan tindakan yang sama atau ketangkap korupsi, kita pastikan akan melakukan pemecatan tanpa proses. Kami tidak akan tolerir untuk tindakan-tindakan begitu," tegas Komarudin.

Sementara itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengumumkan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada 16 Oktober 2026.

Ketiga tersangka adalah Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten periode 2025-2030, Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.

KPK langsung menahan ketiga tersangka di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah orang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Kasus ini turut menjadi sorotan setelah penyidik menemukan uang tunai Rp934 juta yang disimpan dalam tong plastik berwarna biru di kediaman Hanaku Agni Sadewo, pihak swasta. Uang pecahan Rp100 ribu tersebut dibungkus plastik sebelum disimpan di dalam wadah itu.

"Senilai Rp 934 juta ditemukan di kediaman HAS (Hanaku Agni Sadewo, pihak swasta), yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru," ujar Achmad Taufik Husein, sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Tong tersebut dikeluarkan dari bagian belakang kendaraan yang membawa Hamenang dan kemudian diamankan penyidik. Pada wadah itu terdapat label bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK".

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa tong tersebut termasuk barang bukti yang diamankan dalam operasi penindakan.

"Tadi teman-teman juga melihat ada tong atau ember yang kemudian juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi menjelaskan penyidik menduga wadah itu digunakan untuk menyimpan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK juga membawa barang bukti uang tunai senilai Rp1,9 miliar, meningkat dari jumlah Rp1 miliar yang sebelumnya disita.

"Bahwa ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," ujar Budi.

Menurut keterangan KPK yang dikutip CNN Indonesia, operasi tersebut melibatkan 19 orang yang ditangkap di Klaten dan Jakarta. Sebanyak sembilan orang dibawa dari Klaten ke Jakarta, sementara satu orang lainnya yang ditangkap di Jakarta turut menjalani pemeriksaan intensif.

KPK menyebut perkara yang terungkap dalam operasi tersebut mencakup lima kelompok dugaan korupsi, yakni pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, serta pemberian kepada pihak BPK untuk mengondisikan audit.

PDIP menyatakan surat rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat terhadap Hamenang akan dikeluarkan pada Senin, 19 Oktober 2026.