KPK Ungkap Dugaan Pembelian Saham MDLA dari Dana Korupsi BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bima Setyawan, tenaga ahli BNPB sekaligus adik ipar mantan Kepala BNPB Letjen Suharyono, menggunakan Rp30,98 miliar dana kebencanaan untuk membeli saham PT MDLA melalui PT AVE. Dugaan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan disampaikan KPK dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/10/2026), dilansir dari Nasional.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, kepemilikan saham melalui PT AVE mencapai 150,4 juta lembar atau setara 1,07% saham. Berdasarkan harga saham pada 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, nilai kepemilikan tersebut mencapai Rp30,98 miliar.

Dana Siap Pakai merupakan anggaran pemerintah yang disediakan untuk menangani keadaan darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku. KPK menduga dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham tersebut.

Achmad juga memaparkan dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia barang dan jasa di lingkungan BNPB. Menurut penyidikan KPK, Bima diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah vendor yang menangani pengadaan sejak 2024.

“Kepemilikan saham PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07%. Berdasarkan harga saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, nilainya setara dengan Rp30,98 miliar,” ujar Achmad Taufik Husein, Direktur Penyidikan KPK.

Achmad menyebut nilai keseluruhan pengadaan yang diduga melibatkan vendor terafiliasi dengan Bima mencapai sekitar Rp148 miliar selama tiga tahun anggaran. Rinciannya meliputi Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.

Dalam pemaparannya, Achmad menjelaskan dugaan keterkaitan sejumlah penyedia dengan Bima, yang saat itu menjabat sebagai tenaga ahli kepala BNPB.

“Sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan Saudara BMS selaku tenaga ahli kepala BNPB sekaligus adik dari kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp148 miliar, dengan perincian tahun 2024 sejumlah Rp45,76 miliar, tahun 2025 sejumlah Rp52,27 miliar, dan tahun 2026 sejumlah Rp50 miliar,” ujar Achmad Taufik Husein.

KPK menetapkan Bima sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Penetapan tersebut merupakan bagian dari perkara dugaan korupsi yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Rabu (14/10/2026).

Dalam perkara itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Bima, penyidik menetapkan tenaga ahli Richard Erlangga (RCH), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BNPB Gabriel Purwaka Sigit (GPS), serta dua pihak swasta yang menjadi rekanan, yakni Gery P dan Syifa N G.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi informasi mengenai hubungan keluarga Bima dengan Letjen Suharyono. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara didasarkan pada dugaan perbuatan masing-masing pihak, bukan hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat.

Setyo menyatakan KPK akan mengonfirmasi kembali informasi mengenai hubungan tersebut. Ia juga menekankan bahwa setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Ya, terinformasi seperti itu, tetapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali. Karena kami tidak melihat siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas Setyo Budiyanto, Ketua KPK.