KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB

KPK mengungkap dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB dalam penanganan kondisi darurat bencana. Dalam perkara yang disidik setelah OTT pada Rabu (14/10), penyidik menduga mekanisme pengadaan menguntungkan sejumlah pihak di lingkungan BNPB dan swasta, dilansir dari Nasional.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan DSP merupakan dana pemerintah untuk menangani kondisi darurat, termasuk karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di NTT, serta banjir di Aceh dan Sumatra.

KPK menduga pengadaan melalui Rencana Kerja Kolaboratif memungkinkan BNPB menunjuk penyedia tertentu secara langsung. Penyidik menemukan dugaan konflik kepentingan karena sejumlah penyedia terafiliasi dengan Bima Setyawan (BMS), staf ahli Kepala BNPB sekaligus adik ipar mantan Kepala BNPB Suharyanto.

“Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK kemudian menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan indikasi suap sehingga atas penggunaan DSP berbasis Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak, baik di lingkungan BNPB sendiri maupun beberapa di luar BNPB atau pihak swasta,” ujar Achmad Taufik Husein, Direktur Penyidikan KPK.

Menurut KPK, nilai pengadaan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp 148 miliar selama 2024 hingga 2026. Rinciannya Rp 45,76 miliar pada 2024, Rp 52,27 miliar pada 2025, dan Rp 50 miliar pada 2026.

Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi melalui pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE. Kepemilikan itu mencapai 150,4 juta saham atau sekitar 1,07 persen.

Berdasarkan data KPK, dengan harga saham Rp 206 per saham pada 13 Oktober 2026, nilai kepemilikan tersebut sekitar Rp 30,98 miliar. Nilai itu merupakan estimasi berdasarkan harga pasar pada tanggal tersebut dan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh dana pembelian berasal dari hasil korupsi.

Dalam dugaan pemberian imbalan, Richard Erlangga (RIC), staf ahli Kepala BNPB, diduga meminta fee kepada penyedia sebagai imbalan atas paket pengadaan melalui penunjukan langsung. KPK menyebut uang diterima melalui perantara dari Gery Prasetiawan (GER), direktur PT TLS, pada Januari hingga September 2026.

“Pada periode Januari sampai dengan bulan September 2026, saudara RIC melalui perantara menerima uang dari saudara GER selaku direktur PT TLS atau pihak swasta senilai mencapai Rp 2,38 miliar,” ujar Achmad Taufik Husein, Direktur Penyidikan KPK.

KPK juga menduga GEL memberikan uang Rp 140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit (GPS), pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Penyidik mengamankan barang bukti dengan total nilai sekitar Rp 5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, emas, tabungan emas, serta aset kripto.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah OTT di lingkungan BNPB pada Rabu (14/10). Mereka ialah Bima Setyawan, Richard Erlangga (RCH), Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Gery Prasetiawan (GER), dan Syifa N G.

Menurut KPK, kelima tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.