Pajak Membebani Penghasilan dan Konsumsi Kelas Menengah

Kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia menghadapi kewajiban perpajakan dari berbagai aktivitas ekonomi. Beban tersebut mencakup penerimaan penghasilan, belanja kebutuhan sehari-hari, kepemilikan aset, hingga keuntungan investasi, dilansir dari Nasional.

Berdasarkan riset KONTAN, terdapat sejumlah pungutan pemerintah pusat maupun daerah yang berpotensi mengurangi pendapatan bersih rumah tangga kelas menengah. Kondisi ini membuat kewajiban pajak tidak hanya berkaitan dengan gaji bulanan.

Beragam jenis pajak yang ditanggung kelas menengah

Dari sisi pendapatan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi salah satu kewajiban utama pekerja. Pengenaan pajak tersebut mencakup gaji, tunjangan, bonus, serta tunjangan hari raya (THR). Kewajiban perpajakan juga dapat muncul ketika seseorang memperoleh pemasukan tambahan melalui usaha sampingan.

Artinya, penghasilan di luar pekerjaan utama turut berpotensi menjadi objek pengenaan PPh. Aktivitas investasi pun tidak terlepas dari pungutan pajak. Masyarakat yang menempatkan dana pada deposito maupun saham dapat menghadapi kewajiban atas bunga deposito, dividen saham, dan keuntungan transaksi saham di bursa efek.

Sementara itu, kegiatan konsumsi sehari-hari menjadi sumber beban berikutnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada pembelian barang serta pemanfaatan jasa tertentu yang digunakan masyarakat.

Barang kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, perangkat elektronik, dan perabot termasuk dalam kelompok produk yang disebut dalam riset tersebut sebagai bagian dari transaksi yang berkaitan dengan PPN. Selain PPN, pembelian barang dalam kategori mewah juga berpotensi dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penggunaan kendaraan turut berkaitan dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ketika masyarakat membeli bahan bakar.

PPh 21 dan PPN menjadi perhatian utama

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai terdapat dua jenis pungutan yang paling terasa pengaruhnya terhadap kemampuan belanja kelompok menengah, yakni PPh Pasal 21 dan PPN. Salah satu persoalan yang disorot adalah ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sudah cukup lama tidak mengalami penyesuaian. Keadaan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan besarnya pendapatan bersih yang diterima pekerja.

Di samping pemotongan penghasilan, pengenaan PPN juga memberikan tekanan melalui banyaknya transaksi konsumsi. Pengeluaran yang dilakukan secara rutin dapat membuat akumulasi kewajiban pajak semakin terasa bagi rumah tangga. Menurut Yusuf, besarnya porsi konsumsi terhadap pendapatan menyebabkan kelompok menengah berhadapan dengan akumulasi PPN dari berbagai pembelian.

Dampaknya tidak hanya muncul pada satu transaksi, melainkan tersebar dalam aktivitas belanja sehari-hari. "PPN yang tersebar di banyak transaksi akhirnya jadi cukup signifikan," ujar Yusuf, Rabu (4/11/2026).

Posisi kelas menengah dalam perlindungan sosial

Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat melihat persoalan perpajakan kelompok menengah dari sudut pandang yang lebih luas. Menurutnya, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan besarnya pungutan pemerintah.

Posisi masyarakat kelas menengah dalam skema perlindungan sosial juga menjadi persoalan tersendiri. Kelompok ini sering berada di antara dua kategori, yakni dianggap sudah mampu sehingga tidak memperoleh bantuan sosial, tetapi belum cukup kuat secara ekonomi. Situasi tersebut membuat rumah tangga kelas menengah memiliki ruang keuangan yang semakin terbatas.

Mereka tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus membiayai berbagai kebutuhan keluarga. Di sisi lain, kemampuan mempertahankan konsumsi juga menjadi tantangan. Pengeluaran rumah tangga harus tetap dipenuhi ketika sebagian pendapatan terserap untuk membayar berbagai jenis pajak.

Insentif pemerintah dinilai belum menjangkau semua kelompok

Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyediakan sejumlah insentif dengan tujuan mempertahankan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Namun, pelaksanaan insentif masih menghadapi keterbatasan dari sisi cakupan dan durasi pemberian. Program yang bersifat sementara juga membuat manfaatnya belum tentu dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, tantangan ekonomi kelas menengah berkaitan dengan beberapa kewajiban yang berjalan bersamaan. Penerimaan penghasilan, aktivitas investasi, konsumsi, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial menjadi bagian dari beban keuangan rumah tangga.