OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal untuk Lindungi Investor

Penguatan transparansi kepemilikan saham, peningkatan likuiditas, perbaikan tata kelola, dan penegakan hukum menjadi fokus reformasi pasar modal Indonesia pada 2026. Dilansir dari Investasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama organisasi pengatur mandiri pasar modal menjalankan delapan rencana aksi untuk meningkatkan kredibilitas pasar dan memperkuat perlindungan investor. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa reformasi tersebut telah dimulai sejak awal Februari 2026.

Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penilaian penyedia indeks global, tetapi juga menjawab kebutuhan mendasar pasar modal domestik. Pelaksanaan reformasi berlangsung dalam dua tahap utama sepanjang 2026. Pada Semester I-2026, sejumlah kebijakan telah diterapkan, termasuk kenaikan batas minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dan publikasi kepemilikan saham di atas 1%.

OJK juga menyempurnakan klasifikasi investor, memperkuat pelaporan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO), serta meningkatkan ketentuan tata kelola melalui Peraturan I-A. Memasuki Semester II-2026, agenda dilanjutkan dengan penyempurnaan metodologi High Shareholding Concentration (HSC).

Agenda berikutnya mencakup penerbitan POJK Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), penerbitan POJK Demutualisasi Bursa Efek, peluncuran IDX Green Equity Designation, dan penguatan infrastruktur pelaku pasar. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar yang lebih transparan, likuid, dan kompetitif.

Transparansi kepemilikan dan kenaikan free float

Perubahan aturan keterbukaan informasi memungkinkan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% dipublikasikan secara rutin setiap awal bulan melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Data tersebut bersumber dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Klasifikasi investor juga diperinci menjadi 39 subkategori ditambah kategori lainnya dalam waktu sekitar dua bulan. Sementara itu, ketentuan pelaporan UBO diperkuat bagi pemegang saham perusahaan tercatat yang memiliki kepemilikan 10% atau lebih.

Hasan menjelaskan bahwa kewajiban pelaporan UBO tidak berarti seluruh informasi pemilik manfaat akhir otomatis dipublikasikan kepada masyarakat. Pengungkapannya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku bagi pihak yang berhak meminta informasi tersebut. Kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15% bertujuan memperbaiki likuiditas perdagangan sekaligus mendukung pembentukan harga saham yang lebih sehat.

Untuk perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana atau IPO, ketentuan baru langsung berlaku dengan porsi saham publik sebesar minimal 15% hingga 25%, bergantung pada kapitalisasi pasar. Perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar Rp5 triliun ke atas harus memenuhi ketentuan paling lambat Maret 2027 atau Maret 2028, sesuai kondisi free float masing-masing. Emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun memiliki batas pemenuhan hingga Maret 2029.

OJK dan BEI akan memantau kepatuhan emiten secara berkala. Sebagai instrumen disiplin pasar, notasi khusus bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan free float dijadwalkan berlaku pada 30 November 2026 untuk Papan Akselerasi serta 30 April 2027 untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan.

Metodologi HSC dan pengawasan perdagangan

Metodologi High Shareholding Concentration disempurnakan agar informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham dapat memberikan gambaran risiko perdagangan yang lebih menyeluruh. Salah satu perubahan utamanya adalah penambahan indikator price impact ratio, yang mengukur besarnya perubahan harga relatif terhadap aktivitas transaksi. Indikator tersebut diperlukan karena saham dengan likuiditas terbatas dapat mengalami pergerakan harga besar meskipun nilai transaksinya relatif kecil.

Metodologi HSC juga mempertimbangkan pemicu lain, termasuk peringatan terkait coordinated trading, serta dievaluasi secara berkala. Masuk dalam daftar HSC tidak otomatis menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar aturan. Daftar tersebut berfungsi sebagai sarana transparansi dan peringatan dini, bukan penilaian terhadap fundamental emiten, sanksi, ataupun tuduhan pelanggaran.

Emiten yang menilai struktur kepemilikannya telah berubah dan tidak lagi memenuhi indikator HSC dapat mengajukan evaluasi ulang. Penentuan status selanjutnya tetap didasarkan pada data dan metodologi yang berlaku.

Perbaikan tata kelola dan penegakan hukum

OJK juga menempatkan kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan sebagai bagian penting dari perlindungan investor. BEI telah memperkuat Peraturan I-A, termasuk ketentuan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit dalam bidang pasar modal serta tata kelola. Di sisi lain, peningkatan kompetensi penyusun laporan keuangan, sertifikasi yang relevan, dan integrasi mekanisme pelaporan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas informasi perusahaan. Apabila muncul rumor atau informasi yang berpotensi memengaruhi sentimen pasar dan bersifat material, emiten diharapkan memberikan penjelasan melalui saluran resmi sesegera mungkin.

Penegakan hukum diperkuat melalui percepatan penanganan dugaan manipulasi pasar, penelusuran aliran dana menggunakan pendekatan follow the money, serta pemanfaatan bukti elektronik. Koordinasi untuk proses pidana lanjutan juga dilakukan apabila karakter pelanggaran memenuhi unsur yang relevan. Dalam menangani dugaan pelanggaran, OJK mempertimbangkan fakta, alat bukti, pola transaksi atau penyebaran informasi, hubungan antarpihak, dan dampaknya terhadap pasar. Penilaian hukum didasarkan pada perbuatan, peran, serta tanggung jawab pihak terkait, bukan profesi, popularitas, atau status seseorang.

Demutualisasi bursa dan perlindungan independensi

Reformasi struktural juga mencakup demutualisasi bursa efek, yang landasan pengaturannya berubah setelah revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada Juni 2026. Perubahan tersebut mengalihkan mandat pengaturan pelaksanaan ke tingkat Peraturan OJK (POJK). OJK kemudian menerbitkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek pada 17 September 2026.

Regulasi ini menjadi bagian dari kerangka demutualisasi yang mengatur kepemilikan bursa dan tata kelolanya. Pembukaan kepemilikan kepada pihak nonanggota bursa diharapkan menghadirkan kepentingan yang lebih beragam. Namun, independensi tetap menjadi perhatian, terutama dalam memisahkan kegiatan komersial bursa dari fungsi pengaturan dan pengawasan.

Pemisahan tersebut perlu didukung mekanisme firewall dan segregasi data agar informasi dari satu fungsi tidak dialirkan secara tidak semestinya ke fungsi lainnya. Ketentuan kepemilikan juga membatasi penguasaan oleh satu pihak agar tidak terbentuk pemegang saham mayoritas.

Kepemilikan saham hingga 5% menjadi batas yang berlaku tanpa persetujuan khusus OJK. Kepemilikan di atas batas itu memerlukan permohonan dan persetujuan, sedangkan status anggota bursa tetap dibedakan dari status pemegang saham. Setelah perubahan struktur kepemilikan diterapkan, OJK akan mengawasi kepatuhan pemegang saham terhadap batas perannya. Pergantian pengurus maupun pengendali lembaga yang berizin dan diawasi OJK pada prinsipnya mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper, dengan mekanisme yang diselaraskan terhadap ketentuan mengenai komisaris dan direksi Bursa Efek.

Memperluas akses investasi dan memperkuat investor domestik

Selain pembenahan struktur pasar, OJK mendorong pendalaman pasar melalui alternatif investasi yang lebih mudah diakses. Salah satunya adalah Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) reksadana, yang menerapkan prinsip systematic investment plan untuk memudahkan pembelian unit reksa dana secara rutin.

Program tersebut ditujukan antara lain kepada investor pemula melalui pengaturan jadwal investasi berkala dan pendampingan dari manajer investasi mitra. Upaya ini menjadi bagian dari pengembangan akses masyarakat terhadap pasar modal. Data sementara yang disampaikan OJK menunjukkan jumlah single investor identification (SID) mencapai sekitar 32 juta pada akhir September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan kisaran 20 jutaan pada setahun sebelumnya.

Pertumbuhan partisipasi domestik dinilai penting untuk membantu menjaga ketahanan pasar ketika aliran dana asing mengalami perubahan. OJK juga menekankan bahwa bertambahnya investor individu perlu diiringi edukasi, pemahaman risiko, dan akses terhadap informasi yang memadai.

Evaluasi indeks global dan arah kebijakan berikutnya

MSCI dan FTSE Russell merupakan penyedia indeks global independen yang menjadi acuan bagi manajer investasi serta investor institusi dalam menentukan alokasi aset. Perubahan penilaian maupun komposisi indeks dapat memengaruhi pertimbangan investasi dan pergerakan aliran modal. Menurut Hasan, kedua penyedia indeks tersebut telah mengakui arah reformasi pasar modal Indonesia.

Data hasil pembenahan, termasuk pengumuman HSC dan publikasi kepemilikan saham di atas 1%, juga telah digunakan dalam proses asesmen. Meski demikian, keputusan mengenai klasifikasi pasar suatu negara sepenuhnya berada di tangan penyedia indeks global. OJK menghormati evaluasi independen tersebut dan menilai konsistensi pelaksanaan kebijakan menjadi faktor penting yang harus dibuktikan.

Data reformasi harus tersedia secara rutin, dapat diandalkan, dan konsisten agar efektivitas kebijakan dapat dinilai. Karena itu, prioritas OJK berikutnya adalah memastikan seluruh agenda berjalan secara berkelanjutan, mulai dari keterbukaan struktur kepemilikan hingga peningkatan kualitas pengawasan dan independensi infrastruktur pasar.