OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal dan Transparansi Indonesia

Reformasi struktural pasar modal Indonesia terus diarahkan untuk memperkuat transparansi, integritas, dan pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai langkah tersebut berada di jalur yang tepat, dengan perkembangan jumlah investor dan pengakuan lembaga indeks global menjadi bagian dari kemajuan yang dicapai.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan penilaian tersebut di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Ia mengatakan penguatan transparansi menjadi salah satu hasil utama reformasi yang tengah dijalankan.

"Kami bisa menyatakan pasar modal Indonesia mungkin saat ini menjadi salah satu pasar yang menghadirkan tingkat transparansi yang paling lengkap dan agresif dalam konteks kategori transparansi yang dituntut," ujar Hasan Fawzi.

Pengakuan terhadap reformasi tersebut juga datang dari FTSE Russell. Pada 6 Oktober 2026, lembaga pemeringkat indeks global itu mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar berkembang sekunder dan menilai langkah reformasi yang dilakukan berada di arah yang benar.

Penilaian FTSE Russell tersebut menjadi salah satu perkembangan yang disoroti OJK. Namun, Hasan menegaskan agenda pembenahan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi penilaian penyedia indeks global.

"Reformasi ini bukan lagi bicara tentang MSCI, ini bicara tentang kita dan apa yang kita inginkan untuk masa depan pasar modal kita," ujar Hasan Fawzi.

Menurut Hasan, OJK akan tetap melanjutkan penguatan integritas pasar modal sekalipun persoalan yang berkaitan dengan indeks global telah terselesaikan. Bersama lembaga penyelenggara mandiri pasar modal atau SRO, OJK mengarahkan reformasi untuk memperkuat fungsi pasar sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan menyediakan pilihan investasi yang lebih kredibel, terutama bagi investor domestik.

"Peran yang besar ini kita harapkan menjadi peran yang bersifat jangka panjang dan mampu tahan terhadap berbagai guncangan," ujar Hasan Fawzi.

Hasan juga menyatakan perdagangan pasar modal sepanjang 2026 berlangsung normal, wajar, dan teratur di tengah dinamika yang terjadi. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan masa krisis pandemi COVID-19, ketika pasar menghadapi kepanikan, aksi jual massal, ketidakseimbangan transaksi, dan pelebaran selisih harga beli-jual secara signifikan.

"Pasar modal kita tetap menunjukkan kondisi perdagangan yang normal, wajar, dan teratur," ujar Hasan Fawzi.

Ia menjelaskan keseimbangan antara penawaran dan permintaan masih terjaga sehingga pembentukan harga dapat berlangsung secara teratur. OJK juga mencatat pertumbuhan jumlah investor sebagai salah satu indikator meningkatnya kepercayaan terhadap pasar modal domestik.

Hingga akhir September 2026, jumlah Single Investor Identification (SID) telah melampaui 32 juta investor. Menurut data yang disampaikan Hasan, jumlah tersebut meningkat lebih dari 58 persen sepanjang tahun ini, dengan tambahan lebih dari 12 juta investor baru.

Reformasi tersebut turut mendapat dukungan dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Ia menilai langkah OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berfokus pada pembenahan struktural yang memperkuat fondasi pasar modal.

"Saya yakin upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan itu sangat struktural dan memberikan penguatan yang fundamental," ujar Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menyebut pembenahan diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku pasar sesuai standar global. Menurutnya, penguatan tersebut juga mencakup likuiditas, tata kelola, dan transparansi yang menjadi bagian penting dari kesehatan pasar modal.

"Untuk menuju apa yang disebut dengan perilaku pasar global, untuk upaya-upaya penyehatan, penguatan likuiditas, kemudian membangun tata kelola, transparansi dan sebagainya itu ada di situ," ujar Mukhamad Misbakhun.

Dalam pelaksanaan reformasi, Hasan memaparkan delapan program prioritas yang dikelompokkan ke dalam empat bidang, yakni likuiditas, transparansi, tata kelola dan penegakan aturan, serta sinergi. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan pasar dalam jangka panjang.

Pada bidang likuiditas, salah satu kebijakan utama adalah menaikkan batas minimum saham yang beredar di publik atau free float menjadi 15 persen untuk penawaran umum perdana saham (IPO) baru. Emiten yang telah tercatat akan memperoleh masa transisi untuk menyesuaikan ketentuan tersebut.

OJK bersama SRO juga menyiapkan layanan komunikasi industri melalui pusat bantuan dan konsultasi individual, serta penerapan transaksi jual kosong secara bertahap. Selain itu, pengembangan mekanisme pembentukan harga baru mencakup penyesuaian batas harga minimum dan penolakan otomatis transaksi pada instrumen tertentu di pasar reguler dan pasar tunai.

Pada bidang transparansi, OJK memperkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO), termasuk pengungkapan hubungan afiliasi pemegang saham. Upaya lainnya mencakup publikasi informasi konsentrasi kepemilikan saham dan penyempurnaan metodologi untuk mengidentifikasi kepemilikan yang terkonsentrasi.

OJK juga meningkatkan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran dan memperkuat pengujian keuangan perusahaan yang akan melakukan IPO. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kelengkapan dan keterujian informasi yang menjadi dasar keputusan investor.

Program berikutnya berfokus pada perincian data kepemilikan saham. OJK memperluas klasifikasi investor dari sembilan kategori menjadi 39 subkategori, mendorong publikasi kepemilikan saham di atas 1 persen melalui situs BEI, serta menyiapkan penyesuaian sistem CORE-KSEI dan pengembangan IDX Net/Form E009.

Dalam bidang tata kelola dan penegakan aturan, salah satu agenda yang dipaparkan adalah demutualisasi bursa efek. Reformasi ini menjadi bagian dari delapan program prioritas yang disusun OJK bersama SRO untuk memperkuat fondasi dan integritas pasar modal Indonesia.