OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal Usai IHSG Anjlok 11,57 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama organisasi pengatur mandiri pasar modal (SRO) membahas penguatan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia dalam dialog dengan pelaku industri di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (18/10/2026). Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut digelar untuk menghimpun masukan sekaligus memperkuat reformasi pasar modal setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam.

Dilansir dari Investasi, forum tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) Hasan Fawzi, serta pimpinan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sejumlah analis sekuritas dan manajer investasi juga mengikuti pertemuan tersebut.

Friderica menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara regulator dan pelaku pasar untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani. Menurut dia, masukan dari industri menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan serta mendukung pengembangan pasar modal domestik.

"Kami ingin mendengar masukan dan pandangan secara terbuka, termasuk berbagai hal yang mungkin belum kami ketahui. Masukan tersebut penting untuk memperkuat langkah kita bersama dalam mengembangkan dan memperkuat pasar modal dalam negeri," ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Dialog tersebut berlangsung ketika regulator melanjutkan Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Hasan Fawzi menyampaikan bahwa OJK, SRO, dan pelaku pasar berkomitmen memperkuat pelaksanaan program tersebut, termasuk melalui peningkatan transparansi serta komunikasi dengan penyedia indeks global dan investor.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal. Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp 2,1 triliun terhadap pihak-pihak terkait pelanggaran di sektor tersebut.

Hasan menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang telah dijalankan regulator, bukan sekadar reaksi terhadap gejolak pasar terbaru.

"Langkah penegakan hukum menjadi bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat integritas pasar modal dan menjaga kepercayaan investor," ujar Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menyebut perluasan keterbukaan informasi sebagai salah satu prioritas reformasi. Upaya tersebut mencakup pengungkapan kepemilikan saham, klasifikasi investor, serta tingkat konsentrasi kepemilikan saham.

Menurut Iding, perluasan informasi tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Transparansi menjadi salah satu aspek yang didorong dalam pembenahan pasar modal Indonesia.

"Cakupan keterbukaan tersebut menjadi hal-hal yang memperoleh acknowledgement dan apresiasi positif secara luas dari banyak pihak," tutur Iding Pardi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia.

Tekanan pasar terlihat pada penutupan perdagangan Jumat (16/10/2026). IHSG berakhir di level 5.185,10 atau turun 11,57 persen dalam sehari, berdasarkan catatan perdagangan BEI yang dilaporkan sumber.

Penurunan tersebut terjadi setelah penyedia indeks global MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi MSCI Indonesia Indexes dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan akhir mengenai usulan tersebut dijadwalkan paling lambat akhir Juni 2027.

Secara kumulatif, IHSG telah melemah 40,04 persen sejak awal 2026. Perkembangan tersebut menjadi latar belakang penting bagi pembahasan regulator dan pelaku pasar mengenai transparansi, integritas, serta penguatan kepercayaan investor.