OJK Susun Empat Tier Fintech Lending dengan Batas Pendanaan Berbeda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun perubahan aturan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech lending melalui rancangan POJK Nomor 40 Tahun 2024. Berdasarkan laporan Keuangan yang dilansir dari Kontan.co.id, rancangan tersebut mengelompokkan penyelenggara ke dalam empat tier untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan, sistem pengelompokan ini mempertimbangkan tingkat kesehatan penyelenggara, rasio penyaluran pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rasio penolakan aduan konsumen.

Dalam jawaban tertulis RDK OJK pada Kamis (8/10/2026), Agusman menyebut kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong peningkatan kinerja industri sekaligus memberikan keuntungan regulasi kepada penyelenggara yang memenuhi kriteria tertentu.

Pengelompokan ini, menurut Agusman, bertujuan mendorong peningkatan kesehatan, tata kelola, dan manajemen risiko perusahaan.

"Sekaligus memberikan insentif bagi penyelenggara yang memiliki kinerja baik dan menjaga perlindungan konsumen," ujar Agusman.

Ketentuan tersebut tercantum dalam bab baru mengenai insentif bagi penyelenggara, tepatnya Pasal 216A dalam rancangan perubahan POJK 40/2024. Agusman menyampaikan bahwa mekanisme penerapan sistem empat tier akan dijabarkan lebih lanjut melalui ketentuan pelaksanaan.

Berdasarkan rancangan Pasal 216A ayat (2) hingga ayat (5), penyelenggara pada tier 2 sampai tier 4 berpeluang memperoleh pengecualian dari batas maksimum pendanaan yang diatur dalam Pasal 137, dengan ketentuan yang berbeda untuk setiap kategori.

Untuk penyelenggara tier 4, batas maksimum pendanaan ditetapkan sebesar Rp 5 miliar. Porsi pendanaan dari satu pemberi dana nonlembaga jasa keuangan dibatasi paling banyak 50% dari total penyaluran, sedangkan satu pemberi dana lembaga jasa keuangan dibatasi paling banyak 90%.

Penyelenggara tier 3 dapat menyalurkan pendanaan hingga Rp 4 miliar. Kontribusi satu pemberi dana nonlembaga jasa keuangan dibatasi maksimal 40% dari total penyaluran, sementara satu pemberi dana lembaga jasa keuangan dibatasi maksimal 85%.

Adapun penyelenggara tier 2 memperoleh batas maksimum pendanaan sebesar Rp 3 miliar. Porsi pendanaan dari satu pemberi dana nonlembaga jasa keuangan paling banyak 30% dari total penyaluran, sedangkan satu pemberi dana lembaga jasa keuangan paling banyak 80%.

Dalam ketentuan umum Pasal 137 yang dirujuk rancangan tersebut, batas maksimum pendanaan konsumtif dan produktif kepada setiap penerima dana ditetapkan sebesar Rp 2 miliar. Pendanaan produktif dapat mencapai Rp 5 miliar apabila penyelenggara memenuhi persyaratan, termasuk rasio pendanaan macet maksimal 5% selama enam bulan terakhir dan tidak sedang dikenai sanksi pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK.

Rancangan aturan tersebut juga mengatur bahwa perhitungan pengelompokan penyelenggara akan ditetapkan lebih lanjut oleh OJK. Besaran batas pendanaan dan proporsi kontribusi pemberi dana akan mengikuti kategori tier yang ditetapkan.

Agusman menjelaskan bahwa perubahan POJK 40/2024 juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan pemberi dana atau lender melalui pembaruan ketentuan industri.

"Selain itu, dalam rangka memperkuat industri fintech lending secara keseluruhan melalui pemutakhiran pengaturan," ujar Agusman.

Menurut Agusman, materi perubahan mencakup penguatan mitigasi risiko dan penyempurnaan perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana. Ketentuan tersebut ditujukan untuk melindungi pengelolaan dana pemberi dana oleh penyelenggara, sementara penerbitan perubahan POJK 40/2024 ditargetkan berlangsung pada 2026.