OJK Serahkan Aset DSI dan Bantu Pemulihan Dana Lender

Upaya pemulihan kerugian pemberi dana atau lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terus berjalan melalui penelusuran aset dan penghitungan restitusi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyerahkan hasil identifikasi aset kepada Bareskrim Polri pada Oktober 2026, dilansir dari Keuangan.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menyita sejumlah aset dengan nilai sekitar Rp 432 miliar. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan nilai kewajaran restitusi sebesar Rp 1,07 triliun untuk 5.102 korban.

OJK Telusuri Aliran Dana dan Aset Terkait DSI

Penyerahan hasil penelusuran terbaru dilakukan untuk membantu proses penyidikan sekaligus mendukung pengembalian dana masyarakat yang menjadi lender. Langkah tersebut dijalankan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga dan mekanisme hukum yang berlaku.

Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus Siregar menjelaskan bahwa pemeriksaan khusus telah dilakukan untuk mengidentifikasi pergerakan dana dan kepemilikan aset yang berhubungan dengan perkara DSI.

Objek penelusuran tidak terbatas pada perusahaan. OJK turut memeriksa aset pemegang saham, jajaran pengurus, serta pihak terafiliasi yang diduga mempunyai hubungan dengan penggunaan dana milik lender.

Sebelum penyerahan pada Oktober 2026, OJK juga telah memberikan hasil identifikasi sejumlah aset kepada Bareskrim Polri dalam rentang Februari 2026 hingga Mei 2026.

Agus menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan penyidik untuk mendalami keterkaitan aset dengan perkara serta melakukan verifikasi sebelum menentukan tindakan hukum berikutnya.

"Hasil penelusuran tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut, termasuk mengambil langkah penyitaan aset sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/10/2026).

Hingga 30 Oktober 2026, aset yang telah disita penyidik dalam perkara DSI mencapai sekitar Rp 432 miliar. Penelusuran terhadap kekayaan lainnya masih berlangsung sesuai ketentuan hukum.

Koordinasi antara OJK dan Bareskrim Polri juga mencakup tindak lanjut hasil pemeriksaan aliran dana. Selain memberikan data, OJK menyediakan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan sebagai saksi maupun ahli selama proses hukum berlangsung.

OJK turut menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan LPSK. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung penyelesaian perkara sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

LPSK Hitung Restitusi untuk 5.102 Korban

Di sisi pemenuhan hak korban, LPSK telah menyelesaikan pemeriksaan dan penghitungan permohonan restitusi lender DSI. Hasil penilaian menunjukkan nilai kewajaran penggantian kerugian mencapai Rp 1,07 triliun.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa penerimaan permohonan hak restitusi berlangsung mulai 1 April 2026 hingga 16 Mei 2026. Setelah periode pendaftaran berakhir, lembaganya melakukan pemeriksaan administrasi dan penghitungan pada 17 Mei 2026 hingga 5 Oktober 2026.

Dari seluruh permohonan yang diperiksa, sebanyak 5.102 korban dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materiil. Hasil penghitungan tersebut menjadi dasar penetapan nilai kewajaran restitusi bagi para pemohon yang memenuhi ketentuan.

"LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp 1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan," ujar Achmadi dalam keterangan resmi, Jumat (23/10/2026).

Dalam proses pemeriksaan, LPSK menggunakan sejumlah dokumen untuk memastikan dasar pengajuan dan menghitung kerugian setiap korban. Berkas yang ditelaah meliputi surat permohonan restitusi, sertifikat elektronik PT DSI, serta perjanjian Wakalah Bil Ujrah.

Selain itu, pemeriksaan mencakup tangkapan layar nominal saldo akun pada dasbor DSI dan mutasi rekening. Data tersebut dilengkapi keterangan korban dari Bareskrim Polri serta informasi lender yang diperoleh dari OJK.

Penghitungan kerugian juga mempertimbangkan karakteristik dugaan skema Ponzi dalam perkara tersebut. LPSK memasukkan keuntungan atau imbal hasil yang sebelumnya pernah diterima korban sebagai bagian dari dana yang bersumber dari skema kejahatan.

Pendekatan itu digunakan untuk memperoleh perhitungan kerugian riil secara objektif. Dengan demikian, nilai restitusi mempertimbangkan dana yang pernah diterima korban selama periode investasi.

Laporan Restitusi Diserahkan kepada Kejari Depok

Setelah proses verifikasi selesai, LPSK menyerahkan laporan hasil penilaian restitusi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026).

Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pemenuhan hak korban untuk mendapatkan penggantian kerugian akibat tindak pidana. Achmadi juga menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung melalui Kejari Depok, dan OJK atas kerja sama dalam penghitungan restitusi.

"Pemenuhan hak restitusi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi korban tindak pidana," tuturnya.

Laporan yang telah diterima kejaksaan dapat digunakan sebagai bahan dalam proses penuntutan. Dokumen tersebut juga berpotensi menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim ketika memeriksa dan memutus perkara.

Meski nilai kewajaran restitusi telah dihitung, keputusan mengenai pemberian ganti kerugian sepenuhnya berada pada Majelis Hakim. Kewenangan tersebut mencakup penentuan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak, termasuk besaran restitusi yang dapat diterima korban.

Lima Tersangka dalam Perkara PT DSI

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas jajaran direksi, pemegang saham, serta pihak yang memiliki keterkaitan dengan pendirian dan pengelolaan perusahaan.

Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham PT DSI Taufiq Aljufri (TA) menjadi salah satu tersangka. Nama lainnya adalah ARL selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI serta Mery Yuniarni (MY), mantan Direktur sekaligus Pemegang Saham PT DSI.

Tersangka berikutnya adalah AS, mantan Direktur PT DSI periode 2018 hingga 2024 sekaligus Founder PT DSI.

Sementara itu, FH merupakan founder dan advisor PT DSI. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi periode 2014-2017, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital periode 2017-2018 di OJK, serta Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko periode 2018-2022 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri memisahkan penanganan perkara menjadi empat berkas. Berkas pertama mencakup TA, MY, dan ARL, sedangkan berkas kedua memuat AS sebagai tersangka.

Selanjutnya, berkas ketiga menangani FH. Adapun berkas keempat ditujukan kepada subjek hukum korporasi, yaitu PT DSI.

Penelusuran Aset dan Dugaan Modus Perkara

Untuk memaksimalkan pelacakan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, Bareskrim Polri terus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi tersebut menerapkan pendekatan penelusuran aliran uang atau harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Penyidik juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan LPSK. Kerja sama dengan Korlantas Polri serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilakukan untuk membantu menemukan dan mengidentifikasi aset yang diduga disembunyikan atau dialihkan.

Aset yang berhasil ditemukan dapat diamankan sebagai barang bukti dalam proses hukum. Penelusuran tersebut sekaligus diarahkan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian yang dialami para lender.

Berdasarkan informasi perkara, dugaan tindak pidana DSI berkaitan dengan pemanfaatan platform fintech peer to peer (P2P) lending syariah untuk menjalankan skema Ponzi dan penipuan investasi berskala besar.

Salah satu dugaan modusnya adalah penggunaan proyek fiktif dengan memanfaatkan data peminjam atau borrower yang sebelumnya telah tersedia. Praktik tersebut diduga menjadi bagian dari mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana dalam perkara DSI.

Selain dugaan penipuan investasi, perkara ini juga mencakup dugaan penggelapan dalam jabatan, penipuan melalui media elektronik, pembuatan laporan keuangan palsu, serta transaksi yang dilakukan tanpa dokumen sah.

Penanganan perkara kini melibatkan proses penyidikan, penelusuran aset, dan penghitungan restitusi secara paralel. Hasil akhir pemulihan dana korban tetap bergantung pada proses hukum serta keputusan pengadilan mengenai permohonan ganti kerugian.