OJK Jatuhkan 121 Sanksi kepada Pelaku Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 121 sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di Indonesia sepanjang 1 Januari 2026 hingga 15 Oktober 2026. Langkah tersebut diambil untuk menindak pelanggaran pelindungan konsumen terkait informasi iklan, aktivitas petugas penagihan, dan transparansi, dilansir dari Keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa sanksi tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap perilaku PUJK atau market conduct.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung maupun tidak langsung. Dari keseluruhan sanksi yang diberikan, OJK menjatuhkan 77 sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sementara itu, sebanyak 44 sanksi lainnya berbentuk denda dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 8,84 miliar.

Dicky mengungkapkan rincian penindakan tersebut dalam konferensi pers RDK OJK pada Kamis (5/11/2026).

"Selain itu, 44 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 8,84 miliar atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan transparansi," ungkap Dicky Kartikoyono. Selain menjatuhkan sanksi administratif, OJK juga mengeluarkan sejumlah perintah kepada PUJK untuk memperbaiki kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Instruksi tersebut mencakup penyesuaian maupun penghentian publikasi iklan yang tidak sesuai dengan peraturan.

OJK juga meminta perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur internal berdasarkan hasil pengawasan. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serta memastikan penyelenggara jasa keuangan memenuhi ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat. Dalam penegakan ketentuan pelindungan konsumen selama 1 Januari 2026 hingga 15 Oktober 2026, OJK turut memberikan tindakan administratif lainnya kepada sejumlah PUJK. Berdasarkan keterangan Dicky, terdapat 150 peringatan tertulis kepada 98 PUJK.

Selain peringatan tertulis, OJK mengeluarkan enam instruksi tertulis kepada enam PUJK. Lembaga tersebut juga menjatuhkan 51 sanksi denda kepada 44 PUJK dalam periode yang sama. Di sisi lain, OJK mencatat adanya penggantian kerugian konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 13 September 2026, sebanyak 157 PUJK telah melakukan penggantian kerugian kepada konsumen. Total nilai kerugian konsumen yang telah diganti oleh 157 PUJK tersebut mencapai Rp 84,34 miliar. Data ini merupakan bagian dari catatan penanganan pelindungan konsumen yang disampaikan OJK dalam kegiatan konferensi pers RDK.