OJK Terbitkan Dua Aturan Baru untuk Industri PPDP

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua peraturan baru untuk memperkuat pengawasan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Kedua regulasi tersebut mengatur perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi serta integritas pelaporan keuangan guna meningkatkan kualitas tata kelola industri keuangan nonbank.

Dilansir dari Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa aturan pertama adalah POJK Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Menurut Ogi, penerbitan regulasi tersebut bertujuan menyesuaikan kerangka solvabilitas dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. Ketentuan itu juga diselaraskan dengan standar internasional Insurance Capital Standard (ICS).

Dalam konferensi pers RDK OJK pada Kamis (6/11/2026), Ogi menjelaskan sejumlah aspek yang diatur dalam ketentuan tersebut.

"Ketentuannya, antara lain mengatur kewajiban rasio solvabilitas minimum, pengaturan modal yang tersedia, pengaturan pinjaman subordinasi, serta penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Selain pengaturan solvabilitas, OJK menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2026 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.

Ogi menerangkan bahwa regulasi kedua tersebut didasarkan pada kebutuhan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, serta dapat diandalkan. Informasi tersebut menjadi landasan pengambilan keputusan bagi regulator maupun para pemangku kepentingan.

Penguatan integritas pelaporan keuangan juga ditujukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri PPDP. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut mencakup aspek kesehatan keuangan perusahaan sekaligus kualitas informasi yang disampaikan kepada pihak terkait.

Di sisi kinerja industri, OJK mencatat total aset sektor PPDP mencapai Rp 2.989,58 triliun per September 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Ogi, nilai tersebut tumbuh 3,9% secara tahunan atau year on year (YoY).

Sementara itu, total investasi industri PPDP tercatat sebesar Rp 2.299,37 triliun pada periode yang sama. Angka tersebut mengalami peningkatan 4,2% secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya.

OJK juga mencatat terdapat 576 entitas yang beroperasi di sektor PPDP hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 543 entitas konvensional dan 33 entitas syariah.