AAUI Sambut Insentif OJK untuk Investasi Keuangan Hijau

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan insentif dalam perhitungan Risk Based Capital (RBC) bagi perusahaan asuransi yang menempatkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan. Kebijakan yang disiapkan OJK tersebut diharapkan mendorong pembiayaan hijau sekaligus memperkuat efisiensi permodalan industri, dilansir dari Keuangan, Jumat (6/11/2026).

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menilai insentif tersebut berpotensi meningkatkan minat perusahaan asuransi terhadap investasi hijau. Selain peluang memperoleh keuntungan investasi, kebijakan ini juga dapat mengurangi kebutuhan modal berbasis risiko.

"Selain memperoleh potensi hasil investasi, perusahaan juga mendapatkan manfaat dari sisi efisiensi kebutuhan modal berbasis risiko," ujar Budi Herawan, Ketua Umum AAUI.

Budi menjelaskan, kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan perusahaan asuransi umum untuk memperkuat permodalan dan menyesuaikan diri terhadap ketentuan solvabilitas yang semakin mengacu pada pendekatan berbasis risiko.

Meski demikian, perusahaan tetap akan mempertimbangkan tingkat keuntungan, keamanan, dan likuiditas sebelum menentukan instrumen investasi. Menurut Budi, kualitas kredit penerbit serta kemampuan instrumen menghasilkan imbal hasil yang kompetitif menjadi pertimbangan penting.

Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan asuransi umum menjaga ketersediaan dana untuk membayar klaim. Sementara itu, jenis instrumen pembiayaan hijau yang berhak memperoleh keringanan RBC masih menunggu ketentuan teknis OJK.

Budi juga mengingatkan adanya sejumlah risiko dalam penempatan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan. Perusahaan harus memperhitungkan keseimbangan antara keuntungan insentif permodalan, risiko investasi, dan potensi hasil yang diperoleh.

"Sebab, perusahaan asuransi tidak dapat hanya mempertimbangkan status hijau suatu instrumen, tetapi juga harus memperhatikan kualitas penerbit, risiko gagal bayar, fluktuasi harga pasar, likuiditas, serta kesesuaian jangka waktu investasi dengan kewajiban pembayaran klaim," ujar Budi Herawan.

Selain pengelolaan risiko, AAUI menilai diperlukan standar klasifikasi yang transparan untuk memastikan instrumen investasi benar-benar memenuhi kriteria keberlanjutan. Kejelasan tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi praktik greenwashing atau klaim ramah lingkungan yang tidak sesuai kenyataan.

AAUI berharap aturan teknis OJK memberikan kepastian mengenai jenis instrumen yang memenuhi persyaratan serta besaran insentif yang diberikan. Penerapannya juga diharapkan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian agar ketahanan keuangan perusahaan dan perlindungan pemegang polis terjaga.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa kebijakan green financing membuka peluang bagi perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mempertimbangkan instrumen keuangan berkelanjutan dalam perhitungan risiko kredit maupun risiko perubahan harga pasar aset.

Kedua komponen risiko tersebut merupakan bagian dari perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Ogi menyampaikan bahwa ketentuan mengenai besaran keringanan dan persyaratan instrumen akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK).

"Besaran insentif, presentase keringanan, serta mekanisme dan kriteria instrumen yang akan memperoleh perlakuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK)," ungkap Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Menurut Ogi, aturan lanjutan tersebut direncanakan terbit pada akhir 2026 dan akan menjadi pedoman perusahaan dalam menerapkan insentif. OJK juga akan mempertimbangkan karakteristik masing-masing instrumen serta prinsip kehati-hatian dalam menyusun ketentuannya.