Nusron Wahid Datangi KPK untuk Diperiksa Kasus Suap HGB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026), untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Kedatangannya dilakukan atas inisiatif sendiri meskipun tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan penyidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kehadiran Nusron. Menurutnya, menteri tersebut datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya setelah dua kali tidak menghadiri agenda yang telah ditentukan.

"Benar, hari ini saudara NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Budi menjelaskan bahwa proses pemeriksaan langsung berlangsung setelah Nusron tiba di gedung lembaga antirasuah tersebut.

"Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujar Budi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menyampaikan bahwa kedatangan Nusron tidak didahului informasi dari penyidik. Ia menduga keputusan tersebut merupakan inisiatif pribadi Nusron.

"Mungkin inisiatif datang sendiri," ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan.

Sebelumnya, Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Pada Rabu (7/10/2026), ia berhalangan hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

Penyidik kemudian menjadwalkan pemeriksaan ulang pada Kamis (15/10/2026). Namun, Nusron kembali tidak hadir karena sedang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Sehari sebelum kedatangan Nusron, KPK juga mengingatkan agar ia mengutamakan proses hukum dibandingkan rencana perjalanan ke Jepang. Imbauan tersebut disampaikan karena penyidik masih membutuhkan keterangannya untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.

Dalam keterangannya pada 2 November 2026, Budi Prasetyo menjelaskan pentingnya pemeriksaan terhadap Nusron dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Pada prinsipnya keterangan tersangka saksi ataupun pihak terkait untuk saling mengonfirmasi saling melengkapi agar komprehensif," ujar Budi Prasetyo.

Dalam penyidikan perkara dugaan suap pengurusan HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat pertanahan, politikus, mantan kepala daerah, serta sejumlah pihak dari sektor swasta.

Delapan tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar dugaan suap pembukaan blokir lahan, tetapi juga kemungkinan penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan di kementerian tersebut.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," ujar Budi Prasetyo.