MAKI Desak KPK Periksa Nusron soal Dugaan Biaya Pernikahan

Dugaan penggunaan dana dari tersangka korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membiayai kegiatan keluarga Menteri Nusron Wahid menjadi sorotan. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Nusron terkait dugaan fasilitas pernikahan putrinya di Makkah dan resepsi di Jakarta yang disebut melibatkan Arif Sugiyanto.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan dugaan tersebut pada Selasa (3/11/2026). Menurut dia, Arif yang kini berstatus tersangka diduga menanggung sejumlah kebutuhan pribadi keluarga Nusron, termasuk penyelenggaraan pernikahan dan fasilitas transportasi.

Boyamin menjelaskan alasan pihaknya meminta pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN.

"Kenapa KPK harus segera memanggil Nusron Wahid? Karena ada dugaan bahwa Arif Sugiyanto yang sekarang sudah jadi tersangka akibat OTT KPK dugaan korupsi di ATR/BPN membiayai, diduga membiayai kegiatan-kegiatan pribadinya Pak Nusron Wahid," ujar Boyamin Saiman.

Dia menyebut dua kegiatan keluarga yang diduga memperoleh pembiayaan dari Arif, yakni pernikahan di Arab Saudi dan resepsi di Jakarta.

"Salah satunya adalah kegiatan menikahkan putrinya Pak NW di Makkah, Arab Saudi. Diduga itu dibiayai oleh Arif Sugiyanto. Dan kedua juga resepsinya di Jakarta dengan segala fasilitasnya, termasuk mobil Alphard dan sebagainya, diurusi dan dibiayai oleh Arif Sugiyanto," ungkap Boyamin.

MAKI meminta penyidik menelusuri status pemberian fasilitas tersebut, termasuk kemungkinan gratifikasi atau suap. Boyamin juga menyinggung kewajiban pelaporan penerimaan kepada KPK dalam batas waktu tertentu.

"Tapi setidaknya, bantuan-bantuan yang diperoleh dari Arif Sugiyanto ini harus dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu maksimal 30 hari dari menerima, sebagai apakah ini boleh diterima Pak Nusron Wahid atau tidak," ujar Boyamin.

Dia turut menyoroti ketentuan pelaporan pemberian yang nilainya melebihi Rp1 juta.

"Karena kalau jumlahnya lebih dari 1 juta, maka itu wajib tetap dilaporkan kepada KPK untuk dinilai boleh diterima atau tidaknya. Apakah itu sebagai gratifikasi atau bukan, atau bahkan suap atau bukan," kata Boyamin.

Boyamin juga mempertanyakan sumber keuangan Arif setelah dua kali gagal dalam pemilihan Bupati Kebumen. Menurut dia, kondisi keuangan mantan kepala daerah tersebut perlu ditelusuri setelah menjalin kedekatan dengan Nusron.

"Yang jelas uang-uang itu didapat bukan dari kantong pribadinya Arif Sugiyanto karena dia waktu bupati atau waktu dia punya jabatan atau pekerjaan yang halal sebelum-sebelumnya. Karena Arif Sugiyanto setelah kalah sebagai calon bupati Kebumen yang kedua kalinya, itu sudah habis-habisan duitnya, gitu," jelas Boyamin.

Dia menduga kedekatan dengan Nusron berpotensi berkaitan dengan cara Arif memperoleh dana.

"Nah, dia diduga memperoleh uang itu kan minimal mencatut nama Pak NW atau bahkan ya sepengetahuan atau seijinnya Pak NW dalam mendapatkan uang, baik dugaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, atau sekadar pungutan liar, gitu," papar Boyamin.

MAKI juga menilai hubungan tersebut perlu diperiksa untuk mengungkap kemungkinan konflik kepentingan.

"Nah, kalau kemudian dia malah justru punya duit setelah menjadi orang kepercayaan Pak NW selama menjabat menteri, nah itu diduga ada konflik kepentingan atau memperdagangkan pengaruh," tegas Boyamin.

Boyamin menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila KPK tidak menindaklanjuti permintaan pemeriksaan tersebut.

"Nah, inilah yang harus didalami oleh KPK dan saya menyampaikan pada publik supaya KPK segera memanggil Nusron Wahid, gitu. Dan nanti sebagai bahan saya gugat praperadilan," kata Boyamin.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik sedang mempersiapkan pemanggilan berikutnya terhadap Nusron. Menteri tersebut sebelumnya telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Setyo menjelaskan keputusan mengenai jadwal pemeriksaan berada di tangan Direktorat Penyidikan KPK.

"Ya, kan sudah ada panggilan yang kedua. Nah, ini ada, pastinya sebenarnya itu adalah kewenangan daripada penyidik, khususnya Direktorat Penyidikan. Saya dapat info nanti tunggu saja di dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada informasi untuk pelaksanaan pemeriksaan," ungkap Setyo.

Dia berharap pemeriksaan dapat segera terlaksana meskipun tanggal pemanggilan belum ditentukan.

"Kalau waktunya, tentu harapan saya makin cepat makin bagus," ucap Setyo.

Menurut Setyo, penyidik belum melaporkan kendala khusus terkait pemanggilan Nusron. Penjadwalan pemeriksaan juga harus mempertimbangkan penanganan perkara lain oleh tim penyidik.

"Cuma kan tentu pemeriksaan itu kan dilakukan disesuaikan juga dengan penyidiknya mungkin sedang ada kegiatan ke luar kota. Kan satgas-satgas itu juga bukan hanya menangani kasusnya Nusron saja. Dia juga menangani kasus-kasus yang lain," jelas Setyo.

Mengenai kemungkinan membawa Nusron secara paksa apabila kembali tidak memenuhi panggilan, Setyo menyebut keputusan tersebut merupakan kewenangan penyidik.

"Artinya bahwa di klausul itu kan tidak kemudian menjadi suatu kewajiban, gitu ya. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak, karena kembali kepada apa yang menurut penyidik apakah memang harus segera atau masih mungkin perlu beberapa waktu," paparnya.

Setyo tetap mengharapkan Nusron memenuhi panggilan tanpa tindakan paksa.

"Ya, kalau saya sih harapannya ya kalau bisa datang kenapa harus kemudian dilakukan upaya paksa, gitu. Saya yakin kan beliau juga pasti mempertimbangkan apakah masih ada kegiatan lain, ya, dan kemudian saya yakin bahwa mudah-mudahan akan datang," katanya.

Sehari sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik masih menganalisis keterangan dan konfirmasi yang disampaikan Nusron mengenai ketidakhadirannya dalam dua pemanggilan sebelumnya. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah penyidikan selanjutnya.

"Terkait perkembangan perkara ATR-BPN, penyidik masih terus lakukan analisis terhadap konfirmasi ataupun keterangan yang disampaikan oleh Saudara NW Atas ketidakhadiran yang bersangkutan pada dua pemanggilan sebelumnya. Sehingga dari proses analisis itu menentukan untuk langkah berikutnya yang akan diambil oleh penyidik seperti apa," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Budi juga menanggapi informasi mengenai rencana perjalanan Nusron ke Jepang. KPK meminta yang bersangkutan mengutamakan proses hukum agar keterangannya dapat membantu penyidik menyusun kronologi dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Terkait dengan informasi yang menyatakan bahwa Saudara NW akan bepergian kembali ke luar negeri, tentu KPK dalam kesempatan ini juga mengimbau agar Pak NW ini bisa memprioritaskan proses-proses hukum yang sedang berjalan di KPK, karena tentu kehadiran seorang saksi dalam suatu proses penyidikan dan guna memberikan keterangan yang dibutuhkan ini akan sangat membantu bagi para penyidik dalam pengungkapan perkara," terang Budi.

Dia menegaskan pemeriksaan para saksi dan tersangka diperlukan untuk mencocokkan keterangan serta memperjelas konstruksi perkara.

"Karena memang pada prinsipnya, keterangan-keterangan dari tersangka, saksi ataupun pihak terkait semuanya ini untuk saling mengkonfirmasi, saling melengkapi, sehingga dalam proses pengungkapan perkara ini juga menjadi komprehensif kita bisa mendapatkan alur kronologi peristiwanya seperti apa, bangunan konstruksinya bagaimana, termasuk juga pihak-pihak yang kemudian diduga mempunyai peran signifikan apakah berarti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian masih ada pihak-pihak lain," jelas Budi.

Juru bicara KPK tersebut belum memastikan jadwal pemanggilan selanjutnya.

"Untuk jadwal pemanggilan Pak NW, nanti kami update jika memang sudah ada pemanggilan kembali dan tentu semua proses hukum yang berjalan di KPK kami selalu sampaikan secara terbuka," ujarnya.

Dalam perkembangan lain, kuasa hukum Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Sehat Damanik, membantah keterkaitan perusahaan dengan uang sitaan KPK senilai Rp106,3 miliar. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/11/2026).

"Terkait dengan uang Rp106,3 miliar itu tidak ada hubungannya dengan Summarecon. Uang itu tidak ada yang berasal dari Summarecon," kata Damanik.

Damanik menyebut uang tersebut disita dari Arif Sugiyanto, yang juga menjadi tersangka dalam perkara korupsi ATR/BPN.

"Jadi, kalau kami lihat, uang itu disita dari yang namanya Arif," katanya.

Dia kembali menegaskan posisi kliennya terkait barang bukti tersebut.

"Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Summarecon. Jadi, bisa kami pastikan tidak ada hubungannya," ujar Damanik.

Selain membantah keterkaitan dengan uang sitaan, Damanik menyebut kliennya justru dirugikan oleh tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Persoalan tersebut berkaitan dengan pemblokiran sertifikat hak guna bangunan (HGB).

"Sebenarnya, yang bersinggungan dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris itu hanya satu sertifikat HGB. Masalahnya, yang diblokir justru 12 sertifikat. Padahal, yang bermasalah cuma satu. Jadi, ini jelas merupakan tindakan yang menurut kami melanggar hukum," nilainya.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor tersebut, penyidik mengamankan 19 orang sebelum menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Kedelapan tersangka terdiri atas Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlefi, Arif Sugiyanto, Fadh El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Riyal Arab Saudi, dan Ringgit Malaysia. Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik.

Menurut informasi perkara yang disampaikan KPK, penyidikan turut menelusuri dugaan pengumpulan dana terkait layanan pertanahan, pengurusan pemecahan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan kementerian.

Sejumlah penggeledahan juga dilakukan penyidik sepanjang September 2026, termasuk di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kantor dan sejumlah lokasi terkait Summarecon, serta beberapa kantor pertanahan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.