Partai Ultra Ortodoks Tinggalkan Netanyahu Usai Pemilu Israel

Krisis pembentukan pemerintahan baru Israel semakin membebani Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah United Torah Judaism, partai yang selama ini menjadi sekutu politiknya, memutuskan tidak merekomendasikan dirinya maupun rivalnya, Gadi Eisenkot, sebagai calon pembentuk pemerintahan. Keputusan tersebut muncul setelah pemilu parlemen 27 Oktober 2026 yang tidak menghasilkan mayoritas bagi kedua kubu.

Hasil resmi pemilu menunjukkan Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 kursi di Knesset yang memiliki 120 anggota. Namun, keseluruhan koalisi religius-nasionalis pendukungnya hanya mengumpulkan 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi pimpinan Eisenkot memperoleh 48 kursi.

Untuk membentuk pemerintahan, seorang kandidat membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen. Dua partai Arab, Ra'am dan Joint List, menguasai total 19 kursi sehingga berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan berikutnya.

Presiden Israel Isaac Herzog telah memulai konsultasi dengan para pemimpin partai setelah menerima hasil resmi pemilu pada Rabu, 4 November 2026. Herzog memiliki waktu hingga 11 November untuk menentukan kandidat yang akan memperoleh mandat membentuk pemerintahan.

United Torah Judaism memilih tidak memberikan rekomendasi kepada kedua kandidat utama. Keputusan tersebut memperburuk posisi Netanyahu karena partai itu merupakan salah satu sekutu pentingnya selama bertahun-tahun.

Menurut CNBC Indonesia, faksi Degel HaTorah yang menguasai empat dari tujuh kursi United Torah Judaism juga menyatakan tidak akan mendukung Netanyahu maupun Eisenkot. Perselisihan berkaitan dengan kegagalan pemerintahan Netanyahu mengesahkan undang-undang pembebasan pria Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi dari kewajiban dinas militer.

Di kubu oposisi, peluang Eisenkot memperoleh dukungan tambahan muncul setelah Ra'am menyatakan akan merekomendasikan dirinya sebagai calon perdana menteri. Menurut laporan media Israel Ynet, jumlah rekomendasi untuk Eisenkot berpotensi mencapai 56 anggota parlemen.

Joint List yang memiliki 11 kursi belum menyampaikan keputusan resmi. Channel 12 Israel melaporkan partai tersebut diperkirakan akan berkoordinasi dengan Eisenkot, termasuk kemungkinan memberikan dukungan atau memilih abstain.

Meski demikian, Eisenkot sebelumnya menolak membentuk pemerintahan bersama dua partai yang dipimpin kelompok Arab. Situasi tersebut membuat negosiasi politik masih terbuka terhadap sejumlah kemungkinan, termasuk kesepakatan antara Netanyahu dan Eisenkot.

Netanyahu sebelumnya menyatakan kesediaannya membicarakan pembentukan pemerintahan yang lebih luas. Dalam pernyataannya melalui media sosial X, ia menegaskan:

"Partai Likud berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan pihak mana pun yang bersedia melakukannya dan tidak mendukung terorisme," ujar Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel.

Ia juga menyampaikan kesediaan untuk berdialog mengenai kemungkinan kerja sama politik tersebut.

"Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini," ujar Netanyahu.

Namun, Netanyahu menolak ketergantungan pemerintahannya terhadap partai-partai Arab.

"Publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra'am dan Joint List," ujar Netanyahu.

Ia menegaskan bahwa upaya membangun pemerintahan nasional yang lebih luas telah dilakukan sejak awal proses politik.

"Sejak hari pertama, kami telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas," ujar Netanyahu.

Netanyahu juga menyampaikan penolakan terhadap kedua partai Arab tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman bagi Israel.

"Ancaman bagi Israel," ujar Netanyahu mengenai kedua partai Arab tersebut.

Di tengah kebuntuan politik, Netanyahu turut mempertanyakan integritas pemilu. Dalam video yang dilaporkan AFP pada 5 November 2026, ia menuduh adanya kemungkinan pendanaan asing untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.

"Ada kecurigaan serius bahwa negara-negara asing telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk memengaruhi hasil pemilu di Israel," ujar Netanyahu.

Presiden Herzog sebelumnya meminta seluruh partai mempertimbangkan kompromi demi menghindari pemilu ulang. Ia mengingatkan besarnya tantangan keamanan dan diplomatik yang dihadapi Israel.

"Siapa pun yang berpikiran jernih hanya perlu melihat tantangan keamanan dan diplomatik di hadapan kita, perubahan kawasan di sekitar kita, serta mengingat berbagai persoalan yang memecah belah kita dari dalam, untuk memahami bahwa tanggung jawab yang sangat besar kini berada di pundak kita," ujar Isaac Herzog, Presiden Israel.

Herzog juga menyampaikan bahwa hasil pemilu harus diterima sebagai dasar untuk melanjutkan proses politik.

"Pemilu telah berakhir. Sekarang saatnya menghadapi kenyataan," ujar Herzog.

Dalam konsultasi dengan partai-partai politik, Herzog menerima rekomendasi mengenai anggota parlemen yang dinilai layak mendapatkan mandat membentuk pemerintahan.

"Saya menerima rekomendasi mereka mengenai identitas anggota Knesset yang seharusnya diberi tugas membentuk pemerintahan," tulis Herzog melalui platform X.

Herzog turut meminta para pemimpin politik mencari jalan keluar dari kebuntuan tanpa mengabaikan perbedaan kepentingan antarkelompok.

"Dalam kenyataan saat ini, ketika tidak ada pemenang yang jelas setelah pemilu, saya meminta orisinalitas dan kreativitas, keberanian serta niat baik, agar Negara Israel keluar sebagai pemenang," ujar Herzog.

Presiden Israel tersebut juga mendukung pemeriksaan dugaan campur tangan asing, tetapi memperingatkan agar tuduhan politik tidak digunakan untuk mendiskreditkan warga Israel keturunan Palestina. Ia mengecam meningkatnya pernyataan diskriminatif setelah pemilu.

"Saya mengecam kekasaran dan ungkapan rasis yang kita dengar belakangan ini," tegas Herzog.

Sementara itu, tuduhan bahwa partai-partai Arab telah "mencuri" pemilu turut dilontarkan Netanyahu dan sejumlah pendukungnya. Namun, Komisi Pemilihan Umum Israel menyatakan penyelidikan terhadap laporan dugaan kecurangan tidak menemukan pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemungutan suara.

"Tidak ada bukti penyimpangan yang merusak integritas pemilu atau memengaruhi hasilnya," demikian pernyataan Komisi Pemilihan Umum Israel.

Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara juga menolak permintaan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat terpilih karena tidak disertai bukti pendukung.

Jika memperoleh mandat, kandidat terpilih memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari. Apabila proses tersebut gagal, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu pada awal 2027.