Jamkrida Sumbar Catat Kenaikan Penjaminan Kredit 7 Persen

Industri penjaminan kredit masih menghadapi tekanan kualitas portofolio dan tingginya rasio klaim meskipun ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% pada kuartal III-2026. PT Jamkrida Sumbar mencatat perkembangan positif dengan meningkatkan nilai kredit yang dijamin sebesar 7% sekaligus menurunkan realisasi klaim 9% dibandingkan periode sebelumnya, dilansir dari Keuangan, Jumat (06/11/2026). Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perseroda) atau PT Jamkrida Sumbar, Ibnu Fadhli, mengatakan pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis perusahaan.

Perkembangan tersebut tercermin dari peningkatan penjaminan kredit dan penurunan klaim. Ibnu menjelaskan bahwa perusahaan tetap menjaga kualitas portofolio melalui penerapan pengelolaan bisnis yang selektif di tengah tantangan industri.

"Pertumbuhan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kredit yang dijamin PT Jamkrida Sumbar sebesar 7% dari tahun sebelumnya, sedangkan realisasi klaim pada kuartal III tahun 2026 mengalami penurunan 9% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan industri, PT Jamkrida Sumbar masih mampu menjaga kualitas portofolio penjaminan dengan pengelolaan bisnis penjaminan yang selektif," ungkap Ibnu kepada Kontan, Jumat (06/11/2026).

Untuk memperluas bisnis, Jamkrida Sumbar membidik sejumlah sektor produktif, termasuk perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Segmen UMKM juga menjadi sasaran karena pelaku usaha masih membutuhkan dukungan modal untuk mempertahankan operasional, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar. Perusahaan menyiapkan tiga strategi untuk menangkap peluang tersebut. Langkah pertama adalah memperluas diversifikasi bisnis dan meningkatkan penjaminan produktif melalui kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta koperasi.

Strategi berikutnya mencakup penguatan manajemen risiko melalui seleksi portofolio pada sektor berisiko tinggi dan evaluasi berkala terhadap profil risiko setiap produk. Perusahaan juga menyesuaikan tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP) secara proporsional untuk menjaga rasio klaim. Selain itu, Jamkrida Sumbar berupaya mengoptimalkan kapasitas penjaminan ulang dan permodalan melalui penguatan kerja sama dengan perusahaan reasuransi. Langkah tersebut ditujukan untuk mengelola batas maksimal risiko penjaminan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), Agus Supriadi, menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada kuartal III-2026 menjadi perkembangan positif bagi industri. Namun, manfaat pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh perusahaan penjaminan. Menurut Agus, kinerja industri sangat dipengaruhi penyaluran kredit dan pembiayaan, kualitas debitur, serta tingkat risiko lembaga keuangan.

Tekanan daya beli dan biaya operasional masyarakat turut memengaruhi kemampuan pembayaran, terutama pada segmen UMKM. Agus menyoroti tingginya klaim yang berpotensi menekan profitabilitas dan kemampuan perusahaan memperkuat aset maupun permodalan.

"Tingginya rasio klaim menjadi perhatian industri karena mencerminkan masih adanya risiko gagal bayar pada portofolio pembiayaan yang dijamin. Kondisi ini turut memengaruhi profitabilitas dan kemampuan perusahaan penjaminan dalam memperkuat aset serta permodalan," jelas Agus kepada Kontan, Jumat (06/11/2026).

Asippindo memperkirakan industri penjaminan masih memiliki peluang berkembang secara bertahap. Kebutuhan penjaminan dinilai tetap terbuka, terutama untuk mendukung pembiayaan UMKM, kredit produktif, dan program pemerintah yang bertujuan memperkuat aktivitas ekonomi serta inklusi keuangan. Dalam menghadapi risiko klaim, Asippindo mendorong perusahaan meningkatkan kualitas analisis penjaminan, menetapkan tarif IJP sesuai profil risiko, dan melakukan pemantauan portofolio secara berkala.

Industri juga perlu memperkuat pemulihan klaim melalui subrogasi serta meningkatkan kerja sama penjaminan ulang. Agus juga menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan penjaminan, perbankan, lembaga pembiayaan, dan pemerintah untuk memperluas akses modal bagi sektor produktif dan UMKM. Transformasi digital turut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan, dan memperbaiki pengambilan keputusan berbasis data.