INDEF Catat 22 Persen UMKM Tertekan Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berkaitan dengan penurunan kegiatan usaha bagi sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Survei Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) terhadap 1.806 UMKM formal dan informal pada Agustus 2026 mencatat 22 persen responden mengalami penurunan usaha terkait MBG dan 14 persen terkait KDMP, dilansir dari Nasional. Hasil survei INDEF menunjukkan hanya 5 persen UMKM mengalami peningkatan usaha terkait MBG.

Sementara itu, 26 persen UMKM informal melaporkan penurunan kegiatan usaha, sedangkan hanya 2 persen yang merasakan peningkatan. Dalam program KDMP, proporsi UMKM yang mengalami penurunan usaha mencapai 14 persen, lebih tinggi daripada kelompok yang mengalami peningkatan sebesar 3 persen. Mayoritas responden menilai dampak kedua program terhadap kegiatan usaha mereka masih stagnan.

INDEF menyoroti potensi peralihan belanja masyarakat dari kantin sekolah dan pedagang sekitar sekolah ke program MBG. Perubahan pola konsumsi tersebut berpotensi mengurangi omzet pedagang lokal yang tidak terlibat dalam rantai pasok program.

Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG juga masih terbatas. Berdasarkan survei INDEF, hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang telah bermitra atau sedang menjajaki kemitraan dengan program tersebut. INDEF menilai keterbatasan akses pemasok lokal dapat membuat manfaat belanja pemerintah tidak tersebar merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam kajian INDEF, sekitar 60 persen pekerja Indonesia berada di sektor informal.

Peneliti Center of Trade and Investment (CITI) INDEF Dzulfian Syafrian menilai pelaku usaha yang berpotensi terdampak perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah. "Pelaku usaha yang terdampak sebaiknya dilibatkan, misalnya dengan menjadikan kantin sekolah mitra dapur MBG. Pemerintah juga dapat menjadikan porsi belanja dari UMKM lokal sebagai salah satu indikator kinerja program," ujar Dzulfian dalam kajian INDEF, dikutip Selasa (20/10/2026).

Menurut INDEF, keterlibatan dalam rantai pasok dapat membantu UMKM mempertahankan pasar sekaligus memperoleh permintaan baru. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak menjadi mitra berisiko kehilangan sebagian pendapatan tanpa mendapatkan sumber permintaan pengganti. INDEF mendorong pemerintah mengintegrasikan kantin sekolah dan pedagang lokal ke dalam ekosistem MBG.

Pelaku UMKM dapat diberi kesempatan memasok makanan atau bahan baku sesuai kapasitas usaha dan standar yang ditetapkan. Perluasan kemitraan juga dinilai membutuhkan informasi yang terbuka mengenai kebutuhan pasokan, persyaratan pemasok, jadwal pembelian, dan mekanisme pengadaan. Pendampingan usaha diperlukan agar UMKM mampu memenuhi standar produksi, kualitas, dan keamanan pangan.

Survei INDEF mencatat 39 persen UMKM formal dan 34 persen UMKM informal berharap memperoleh manfaat usaha dari MBG dan KDMP dalam 12 bulan ke depan. Angka tersebut menunjukkan adanya harapan pelaku usaha terhadap peluang ekonomi dari kedua program.

Namun, akses pembiayaan belum dipandang sebagai solusi utama oleh sebagian besar responden. Sebanyak 69 persen UMKM menyatakan kurang atau sangat tidak setuju bahwa kredit dapat membantu mereka memanfaatkan peluang MBG, sedangkan untuk KDMP proporsinya mencapai 63 persen. Menurut INDEF, kebutuhan kredit umumnya muncul ketika UMKM sudah memperoleh pesanan dan membutuhkan modal untuk memenuhi produksi.

Karena itu, kepastian pembelian dan kontrak dinilai penting untuk membantu pelaku usaha merencanakan kebutuhan modal. Survei tersebut juga mencatat 14 persen UMKM formal menyebut kepastian kontrak pembelian sebagai dukungan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam program. INDEF mengusulkan kontrak pembelian yang dapat menjadi dasar pengajuan pembiayaan, disertai keterbukaan informasi dan pendampingan bagi pemasok.

INDEF turut mendorong evaluasi berkala untuk menilai dampak MBG dan KDMP terhadap pasar UMKM. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur apakah kedua program memperluas peluang usaha atau menggeser sebagian pendapatan pedagang di sekitar lokasi pelaksanaan.