Mahasiswa Gelar Demo di Bundaran HI Bawa Lima Tuntutan

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi bertajuk #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Aksi yang diinisiasi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) tersebut menyuarakan lima tuntutan mengenai penanganan bencana ekologis, anggaran negara, pendidikan, reformasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Demonstrasi berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Menurut pemberitaan Suaradesa.co, aksi ini juga menyoroti dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan mahasiswa mendesak penyelesaian berbagai persoalan publik.

Rencana aksi tersebut sebelumnya diumumkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan menyebut lima tuntutan itu telah disuarakan dalam demonstrasi pada 20 Oktober 2026 dan kembali dibawa karena persoalan yang diangkat dinilai belum terselesaikan.

Kelima tuntutan tersebut meliputi penetapan status bencana nasional dan penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan; penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat; penurunan biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar; penghentian penyalahgunaan hukum serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta pemulihan kebebasan berpendapat dan penghentian militerisasi ruang sipil.

Dalam sektor lingkungan, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya, termasuk yang terjadi di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Sumatera. Namora mempertanyakan belum adanya penetapan status tersebut oleh pemerintah.

"Kami tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui," ujar Namora Siahaan, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026.

Untuk kebijakan anggaran, mahasiswa meminta pemerintah mengarahkan APBN pada kebutuhan masyarakat. Mereka menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang menurut mereka berpotensi menimbulkan persoalan korupsi sejak tahap perencanaan.

"Di sini kita memberikan contoh MBG dan juga KDMP yang sudah jelas bahwa itu memiliki sifat yang koruptif ketika direncanakan," ujar Namora Siahaan, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026.

Di bidang pendidikan dan kesejahteraan, tuntutan mahasiswa mencakup penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas. Mereka menilai kebutuhan tersebut perlu menjadi bagian dari kebijakan yang berorientasi pada masyarakat.

"Tuntutan kami adalah turunkan biaya pendidikan dan wujudkan akses layanan dasar yang merata," tutur Namora Siahaan, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026.

Dalam agenda reformasi hukum, BEM UI mengkritisi penggunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan dan meminta pemberantasan KKN. Namora juga menyinggung sejumlah regulasi yang perlu mendapat perhatian, termasuk Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Adapun tuntutan mengenai HAM dan demokrasi berfokus pada kebebasan menyampaikan pendapat, penindakan terhadap pelanggar HAM, dan penghentian militerisasi di lingkungan sipil. Namora menyebut masih terdapat tahanan politik dan orang yang mengalami kriminalisasi karena menyampaikan kritik, serta wilayah desa dan kota yang mengalami militerisasi ruang sipil.

"Di bidang HAM dan demokrasi, kita menuntut hal yang paling penting adalah jagalah kebebasan bersuara," kata Namora Siahaan, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026.

Komite SADAR menghimpun mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Universitas Airlangga. Aksi tersebut juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil.

Dalam perkembangan di lapangan, Okezone melaporkan rombongan mahasiswa tiba di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Gedung UOB, sekitar pukul 14.18 WIB. Mereka hendak bergerak menuju Bundaran HI, tetapi dihalangi aparat kepolisian sehingga terjadi adu mulut dan negosiasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung.

Situasi tersebut berdampak pada arus lalu lintas setelah polisi melakukan penutupan jalan. Rombongan mahasiswa lain juga terus berdatangan dari arah Sudirman, dengan peserta membawa bendera kampus masing-masing.

Sebelum demonstrasi, Polda Metro Jaya telah mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Monas, Tugu Tani, dan Gedung DPR/MPR RI. Polisi menyarankan pengguna jalan memilih rute alternatif, menyesuaikan waktu perjalanan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.