Bima Arya Minta Pemda Jadikan Kritik Publik Bahan Evaluasi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah menjadikan kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan, menyusul demonstrasi mahasiswa pada Rabu (28/10/2026) yang menuntut perbaikan alokasi APBN, perlindungan kebebasan berpendapat, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dilansir dari Nasional, Bima juga meminta kepala daerah turun langsung untuk mengawal demonstrasi agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban. Dalam acara Pasar Gagasan: Indonesia Besok di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/10/2026), Bima menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga situasi selama demonstrasi berlangsung.

Pengamanan, menurut dia, perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Bima menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengawasi jalannya aksi. Ia menyampaikan bahwa pendekatan tersebut harus mencakup jaminan kebebasan berpendapat sekaligus pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

“Ada dua perspektif di sini, yang pertama tentu perspektif keamanan dan ketertiban. Kita meminta agar kepala daerah itu bertanggung jawab, langsung turun ke lapangan untuk memastikan tidak saja menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga keamanan dan ketertiban,” ujar Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Selain memastikan demonstrasi berlangsung tertib, pemerintah daerah diminta mencegah perusakan fasilitas publik dan konflik fisik. Bima menilai, tanggung jawab menjaga ketertiban harus tetap disertai kesediaan pemerintah untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. Dalam perspektif demokrasi, ia menegaskan bahwa berbagai pandangan yang disampaikan warga perlu menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah. Aspirasi tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai tuntutan, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

“Yang kedua dalam perspektif demokrasi, ya tentu semua pendapat-pendapat itu wajib untuk kita dengarkan, dan kita jadikan itu sebagai satu instrumen untuk menyempurnakan kebijakan kehidupan,” ujar Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. Bima juga menilai kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dianggap sebagai tindakan memusuhi negara. Ia memasukkan tulisan opini dan diskusi publik sebagai bentuk penyampaian pandangan yang dapat membantu pemerintah memahami aspirasi masyarakat.

Ia mendorong masyarakat untuk terus menyampaikan gagasan sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan Indonesia. Menurut Bima, keterbukaan terhadap kritik menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyempurnakan kebijakan sambil tetap menjaga ketertiban selama masyarakat menyampaikan pendapat.