Pemerintah Paparkan Tindak Lanjut Tuntutan Demo Mahasiswa

Penanganan tuntutan mahasiswa setelah demonstrasi di Jakarta menjadi perhatian pemerintah dan lembaga bantuan hukum. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, mahasiswa menyuarakan persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah menyatakan berbagai persoalan tersebut telah masuk dalam prioritas kebijakan, sedangkan LBH Jakarta mempertanyakan penangkapan 19 orang seusai aksi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyampaikan tanggapan pemerintah melalui keterangan yang diterima Antara di Jakarta pada 29 Oktober 2026. Ia menyebut aspirasi mahasiswa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.

Syahganda menegaskan bahwa penyampaian kritik melalui demonstrasi merupakan bagian dari praktik demokrasi yang perlu dihormati.

"Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Menurut Syahganda, persoalan yang disuarakan mahasiswa mencakup sejumlah sektor strategis. Pemerintah mengklaim telah menjalankan berbagai program untuk menjawab tuntutan tersebut.

Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi. Hingga 25 Oktober 2026, tercatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi berstatus tersangka.

Syahganda menyebut penanganan lingkungan tidak hanya dilakukan melalui operasi lapangan, tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.

"Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab," ujar Syahganda.

Di bidang ekonomi, pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026. Sementara itu, realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun dan menyerap 2,19 juta tenaga kerja langsung.

Syahganda mengakui pertumbuhan ekonomi perlu disertai peningkatan daya beli dan pemerataan kesempatan kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

"Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat," ujar Syahganda.

Pada sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran dari Rp757,82 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027. Programnya mencakup revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru.

Menurut data yang disampaikan Syahganda, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi selama 2025-2026. Program digitalisasi pendidikan juga telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.

Pemerintah turut memperluas akses infrastruktur pendidikan melalui penyediaan listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang sebelumnya belum terhubung.

Dalam reformasi hukum, pemerintah menyebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif. Satgas tersebut juga menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026.

Pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH menutup aktivitas pertambangan emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah, yang mencakup area 275,36 hektare. Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut untuk wilayah seluas 3.500 hektare.

Syahganda menyatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan kawasan hutan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

"Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan," ujar Syahganda.

Di bidang perlindungan HAM dan demokrasi, pemerintah menyatakan menghormati kebebasan warga menyampaikan pendapat secara damai. Salah satu bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak masyarakat adalah peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026.

Syahganda juga menyebut Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai kelompok masyarakat. Salah satunya melalui forum Presiden Menjawab yang berlangsung lebih dari 12 jam.

Ia menempatkan keterbukaan terhadap kritik dan perlindungan hak konstitusional sebagai bagian dari pemeliharaan demokrasi.

"Pemerintah memandang bahwa demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi," ujar Syahganda.

Meski menguraikan berbagai program tersebut, Syahganda mengakui masih terdapat persoalan yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ia menyatakan pemerintah akan tetap membuka dialog dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat," ujar Syahganda.

Di sisi lain, LBH Jakarta menilai penangkapan 19 orang setelah demonstrasi di Jakarta terlalu dipaksakan. Lembaga tersebut mempertanyakan dasar tindakan aparat terhadap para demonstran, sebagaimana diberitakan Kompas.id pada 29 Oktober 2026.